Pemungutan Bea Masuk Barang Tak Berwujud di 2018? Ini Jawaban Sri MulyaniPemungutan Bea Masuk Barang Tak Berwujud di 2018? Ini Jawaban Sri MulyaniRabu 3 Jan 2018 13:35Ridha Anantidibaca 574 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memungut bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) mulai tahun ini. Pemerintah merencanakan awal tahun ini karena menunggu moratorium selesai dengan WTO yang telah berakhir pada 31 Desember 2017.selengkapnya

 Barang tak berwujud diatur di PMK e-commerceBarang tak berwujud diatur di PMK e-commerceSelasa 12 Des 2017 08:52Ridha Anantidibaca 910 kaliSemua Kategori

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

 Pemerintah Umumkan Road Map dan Insentif bagi E-CommercePemerintah Umumkan Road Map dan Insentif bagi E-CommerceJumat 11 Nov 2016 08:06Administratordibaca 627 kaliSemua Kategori

Pemerintah memiliki visi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia, mencapai 93,4 juta orang dan pengguna telepon pintar (smartphone) mencapai 71 juta orang.selengkapnya

 Kinerja Pajak Terkendala Data-DataKinerja Pajak Terkendala Data-DataSenin 23 Mei 2016 17:06Administratordibaca 951 kaliSemua Kategori

Saat ini, isu pajak menjadi isu yang dibicarakan di berbagai negara. Perkembangan ekonomi global, terutama digital ekonomi membuat isu pajak kian kompleks. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini semakin menjamur perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Kehadiran perusahaan tersebut lanjut dia, menimbulkan pertanyaan bahwa ke negara mana peruselengkapnya

 Jurus BNI Ikut Dorong Kenaikan Penerimaan PajakJurus BNI Ikut Dorong Kenaikan Penerimaan PajakKamis 7 Apr 2016 12:05Administratordibaca 1107 kaliSemua Kategori

PT Bank Negara Indonesia Tbk/BBNI menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan digital Online Pajak. Dengan perjanjian ini, 300 ribu nasabah BNI bisa melakukan perhitungan, setor, dan lapor pajak online (e-filling) di aplikasi OnlinePajak. Sementara 150 ribu pengguna aplikasi OnlinePajak bisa membayar dengan menggunakan akun BNI.selengkapnya

 Tekan defisit hingga 3%, Sri Mulyani lakukan reformasi kebijakan & administrasi pajakTekan defisit hingga 3%, Sri Mulyani lakukan reformasi kebijakan & administrasi pajakKamis 19 Ags 2021 09:05Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Pemerintah optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023 bisa ditekan hingga 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Untuk itu, penerimaan negara bakal digenjot dengan melakukan berbagai reformasi perpajakanselengkapnya

 Sah! Punya Transaksi Rp600 Juta dan Traffic 12 Ribu PMSE Wajib Pungut PPN DigitalSah! Punya Transaksi Rp600 Juta dan Traffic 12 Ribu PMSE Wajib Pungut PPN DigitalRabu 1 Jul 2020 14:14Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Pelaku perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE) dengan nilai transaksi lebih dari Rp600 juta dan jumlah traffic sebanyak 12.000 dalam setahun wajib pungut dan menyetorkan PPN.selengkapnya

 Trump Marah Netflix cs Kena PajakTrump Marah Netflix cs Kena PajakKamis 4 Jun 2020 15:09Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini sedang memburu pajak Netflix cs. Kementerian Keuangan menyebut potensi pajak yang didapatkan dari layanan sistem elektronik ini cukup besar.selengkapnya

 Sri Mulyani Sebut Tak Boleh Ada Negara Tax HavenSri Mulyani Sebut Tak Boleh Ada Negara Tax HavenSelasa 25 Feb 2020 11:31Ridha Anantidibaca 357 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, era digital memberikan tantangan baru di sektor perpajakan internasional. Kini perusahaan bisa memperoleh penghasilan tanpa harus menempatkan perusahaannya di negara tersebut.selengkapnya

 Ini strategi Dirjen Pajak tingkatkan layanan di tahun depanIni strategi Dirjen Pajak tingkatkan layanan di tahun depanKamis 12 Des 2019 14:35Ridha Anantidibaca 562 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen akan memperbaiki pelayanan pajak dengan skema digital. Cara ini diyakini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) di tahun 2020.selengkapnya

 Ini strategi Dirjen Pajak tingkatkan layanan di tahun depanIni strategi Dirjen Pajak tingkatkan layanan di tahun depanRabu 11 Des 2019 09:31Ridha Anantidibaca 21 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen akan memperbaiki pelayanan pajak dengan skema digital. Cara ini diyakini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) di tahun 2020.selengkapnya

 PPh Badan Dipangkas 20% Dimulai 2021PPh Badan Dipangkas 20% Dimulai 2021Jumat 6 Sep 2019 14:38Ridha Anantidibaca 355 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyiapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomianselengkapnya

 UU Mau Direvisi, YouTube Siap-siap Kena PajakUU Mau Direvisi, YouTube Siap-siap Kena PajakSelasa 20 Ags 2019 14:08Ridha Anantidibaca 460 kaliSemua Kategori

Korea Selatan membahas semakin serius pengenaan pajak untuk perusahaan-perusahaan digital yang sudah mengeruk pendapatan di negara tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Akan Geber Penerimaan Pajak Digital di 2020Pemerintah Akan Geber Penerimaan Pajak Digital di 2020Senin 19 Ags 2019 15:18Ridha Anantidibaca 341 kaliSemua Kategori

Pemerintah optimis mampu meningkatkan pendapatan negara pada tahun 2020 yang dalam RAPBN 2020 dipatok sebesar Rp2.221,5 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan memperkuat penerimaan pajak dari e-commerce.selengkapnya

 Prancis Pajaki Google dkk, AS Akan Membalas!Prancis Pajaki Google dkk, AS Akan Membalas!Senin 29 Jul 2019 14:44Ridha Anantidibaca 567 kaliSemua Kategori

Prancis yang akan mengenakan pajak kepada perusahaan raksasa teknologi/digital yang memperoleh pendapatan dari negaranya akan membangun kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS). Pengenaan pajak sebesar 3% dari pendapatan tersebut bukan bermaksud hanya membidik perusahaan teknologi asal AS saja.selengkapnya

 AS dan Prancis Beda Pendapat soal Pajak Ekonomi DigitalAS dan Prancis Beda Pendapat soal Pajak Ekonomi DigitalKamis 18 Jul 2019 15:25Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Kelompok-7 (G7) mengadakan pembicaraan Rabu (17/7/2019) di luar Paris yang kemungkinan akan didominasi oleh perselisihan perdagangan global dan perbedaan atas pajak bagi perusahaan teknologi. Juga dalam agenda adalah usul Prancis untuk pungutan yang lebih adil dan menguntungkan negara miskin.selengkapnya

 Cari Solusi Soal Pajak E-Commerce, Sri Mulyani `Ngadu` ke WCOCari Solusi Soal Pajak E-Commerce, Sri Mulyani `Ngadu` ke WCOSenin 15 Jul 2019 11:32Ridha Anantidibaca 445 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberi rekomendasi kepada World Customs Forum Organization (WCO) untuk membentuk kelompok penelitian bersama terkait barang-barang digital lintas batas.selengkapnya

 Sri Mulyani Bawa Masalah Pajak Google Cs ke KTT ASEAN dan G20Sri Mulyani Bawa Masalah Pajak Google Cs ke KTT ASEAN dan G20Jumat 21 Jun 2019 09:56Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan membahas isu perpajakan digital atau upaya mengenakan pajak terhadap Google, Facebook, hingga Twitter pada pertemuan tingkat internasional.selengkapnya

 Dihadiri Sri Mulyani dan Perry Warjiyo, ini Pembahasan AFMGM 2019 di ThailandDihadiri Sri Mulyani dan Perry Warjiyo, ini Pembahasan AFMGM 2019 di ThailandSelasa 9 Apr 2019 11:33Ridha Anantidibaca 341 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menghadiri ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) 2019 pada 2 hingga 5 April 2019, di Chiang Rai, Thailand. Pertemuan membahas pencapaian dan tantangan kerjasama keuangan ASEAN dalam mencapai Visi ASEAN Economic Community (AEC) 2025.selengkapnya

 Pakar Pajak Sayangkan Penarikan PMK E-CommercePakar Pajak Sayangkan Penarikan PMK E-CommerceSenin 1 Apr 2019 15:36Ridha Anantidibaca 295 kaliSemua Kategori

Pakar pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, menyayangkan keputusan pemerintah menarik Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Sebab, tidak ada yang salah dalam peraturan tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :