PPN dari Saudi bisa bikin ongkos pergi haji naik Rp 900.000 per jemaahPPN dari Saudi bisa bikin ongkos pergi haji naik Rp 900.000 per jemaahKamis 25 Jan 2018 09:45Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama (Kemnag) mengaku sudah menyusun rencana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2018. Ongkos penyelenggaraan haji 2018 akan naik. Salah satu sumber kenaikan: penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 5% oleh Pemerintah Arab Saudi mulai 1 Januari 2018.selengkapnya

 Diteken Jokowi, pajak gross split segera terbitDiteken Jokowi, pajak gross split segera terbitKamis 28 Des 2017 14:58Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua Kategori

Batas waktu pengembalian dokumen lelang Wilayah Kerja (WK) Migas tahun 2017 tinggal hitungan hari. Pemerintah menetapkan batas waktu pengembalian dokumen lelang pada 31 Desember 2017.selengkapnya

 Siapkan Rp 5-20 Juta Jika Ingin Miliki Nomor Kendaraan CantikSiapkan Rp 5-20 Juta Jika Ingin Miliki Nomor Kendaraan CantikRabu 4 Jan 2017 14:03Ajeng Widyadibaca 767 kaliSemua Kategori

Peraturan Pemerintah (PP) 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengatur mengenai biaya penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan.selengkapnya

 Disandera Ditjen Pajak, Penunggak Pajak Janji Ikut Tax AmnestyDisandera Ditjen Pajak, Penunggak Pajak Janji Ikut Tax AmnestySabtu 19 Nov 2016 13:46Ajeng Widyadibaca 737 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak semakin gencar mengejar penerimaan dari para penunggak pajak. Bahkan, institusi itu tak segan-segan mengambil langkah penyanderaan (gijzeling) agar para penunggak melunasi utang-utang pajaknya.selengkapnya

 Jokowi Kebut Infrastruktur Andalkan Tax AmnestyJokowi Kebut Infrastruktur Andalkan Tax AmnestySenin 10 Okt 2016 12:14Admindibaca 890 kaliSemua Kategori

Ya, benar. Saat ini, pemerintah sangat butuh pemasukan, sebab brangkas negara selalu jebol oleh defisit. Lantaran, biaya belanja negara lebih besar ketimbang penerimaan. Kejadian ini terjadi sepanjang tahun.selengkapnya

 Menkeu: Agar Kita Lebih KompetitifMenkeu: Agar Kita Lebih KompetitifSabtu 24 Sep 2016 15:53Administratordibaca 707 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tentang biaya operasi yang dapat diganti atau cost revovery dan pajak penghasilan di industri hulu minyak dan gas bumi.selengkapnya

 Sri Mulyani Ungkap Alasan Revisi Aturan Pajak MigasSri Mulyani Ungkap Alasan Revisi Aturan Pajak MigasSabtu 24 Sep 2016 13:58Administratordibaca 740 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, alasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (PP) No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakukan Pajak Penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (Migas).selengkapnya

 Sri Mulyani: Revisi PP Pajak Migas Didesain dari Revenue OpportunitySri Mulyani: Revisi PP Pajak Migas Didesain dari Revenue OpportunitySabtu 24 Sep 2016 08:04Administratordibaca 699 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Mekeu) Sri Mulyani memastikan, revisi PP Nomor 79 Tahun 2010 didesain untuk memberikan nilai tambah dan juga keuntungan bagi kontraktor dan juga negara.selengkapnya

 Luhut-Sri Mulyani Akan Umumkan Revisi Aturan Pajak MigasLuhut-Sri Mulyani Akan Umumkan Revisi Aturan Pajak MigasSelasa 20 Sep 2016 12:13Administratordibaca 932 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera mengumumkan hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.selengkapnya

 Luhut: Revisi Aturan Investasi Hulu Siap ke SetnegLuhut: Revisi Aturan Investasi Hulu Siap ke SetnegSelasa 13 Sep 2016 21:52Administratordibaca 728 kaliSemua Kategori

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 79/2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi memasuki tahap akhir.selengkapnya

 Revisi Pajak Migas dan Cost Recovery Siap Ditandatangani JokowiRevisi Pajak Migas dan Cost Recovery Siap Ditandatangani JokowiSelasa 13 Sep 2016 17:36Administratordibaca 742 kaliSemua Kategori

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi sudah tinggal selangkah lagi.selengkapnya

 AMNESTI PAJAK: Harta Yang Dideklarasi Rp9,27 TriliunAMNESTI PAJAK: Harta Yang Dideklarasi Rp9,27 TriliunSelasa 9 Ags 2016 09:48Administratordibaca 731 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hingga saat ini harta yang telah dideklarasikan dalam pelaksanaan amnesti pajak baru mencapai Rp9,27 triliun. "Saya sering turun dan tanya tidak men-diclear hartanya. Hingga Agustus kok belum masuk, jawabannya karena perusahaan-perusahaan masih menghitung," kata Presiden saat sosialisasi amnesti pajak di Bandung, Senin (8/8/2016).selengkapnya

 Presiden Jokowi: Deklarasi Harta Tax Amnesty Baru Rp9,27 TriliunPresiden Jokowi: Deklarasi Harta Tax Amnesty Baru Rp9,27 TriliunSelasa 9 Ags 2016 08:47Administratordibaca 1108 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hingga saat ini harta yang telah dideklarasikan dalam pelaksanaan amnesty pajak baru mencapai Rp9,27 triliun.selengkapnya

 Presiden: Deklarasi Harta Amnesti Pajak Rp9,27 TriliunPresiden: Deklarasi Harta Amnesti Pajak Rp9,27 TriliunSelasa 9 Ags 2016 08:27Administratordibaca 808 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengatakan hingga saat ini harta yang telah dideklarasikan dalam pelaksanaan amnesti pajak baru mencapai Rp9,27 triliun. "Saya sering turun dan tanya tidak men-declear hartanya. Hingga Agustus kok belum masuk, jawabannya karena perusahaan-perusahaan masih menghitung," kata Presiden saat sosialisasi amnesty pajak di Bandung, Seninselengkapnya

 Jokowi Yakin Banjir Uang Amnesti Pajak di September 2016Jokowi Yakin Banjir Uang Amnesti Pajak di September 2016Selasa 9 Ags 2016 08:07Administratordibaca 1100 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengatakan hingga saat ini harta yang telah dideklarasikan dalam pelaksanaan amnesti pajak baru mencapai Rp 9,27 triliun. "Saya sering turun dan tanya tidak men-'diclear' hartanya. Hingga Agustus kok belum masuk, jawabannya karena perusahaan-perusahaan masih menghitung," kata Presiden saat sosialisasi amnesti pajak di Bandung, Senin (8/8).selengkapnya

 Ditjen Pajak Siapkan Ruang Rahasia bagi Tax AmnestyDitjen Pajak Siapkan Ruang Rahasia bagi Tax AmnestyJumat 5 Ags 2016 18:33Administratordibaca 958 kaliSemua Kategori

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sultanbatara) menyiapkan ruangan khusus bagi para wajib pajak yang ingin berkonsultasi dan memanfaatkan pemberlakuan amnesti pajak dari pemerintah.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Wajib Pajak Laporkan Aset Rp 400 Miliar Lewat Program AmnestiDirjen Pajak: Wajib Pajak Laporkan Aset Rp 400 Miliar Lewat Program AmnestiSelasa 26 Jul 2016 08:28Administratordibaca 751 kaliSemua Kategori

Dirjen Pajak pada Kementerian Keuangan telah menerima biaya penalti sekitar Rp 6 miliar dari 20 wajib pajak.selengkapnya

 Instrumen Repatriasi Harus DisempurnakanInstrumen Repatriasi Harus DisempurnakanAhad 24 Jul 2016 13:46Administratordibaca 697 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai, industri keuangan memiliki waktu tiga tahun untuk menyempurnakan instrumen keuangan yang dapat menampung dana repatriasi amnesti pajak. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat ditahan di dalam negeri dalam waktu lebih dari tiga tahun.selengkapnya

 Yuk Sukseskan Amnesti Pajak!Yuk Sukseskan Amnesti Pajak!Sabtu 23 Jul 2016 19:54Administratordibaca 1111 kaliSemua Kategori

Kebijakan Amnesti Pajak yang telah bergulir sejak awal bulan Juli ini adalah sejarah baru bagi pengelolaan perpajakan di republik ini. Tidak sedikit pihak yang berpandangan pesimis dan sinis terhadap kebijakan ini, namun tidak sedikit pula yang mengharapkan kesuksesannya.selengkapnya

 Kanwil DJP Sumut Sosialisasikan Kewajiban Pengusaha Bayar Via E-BillingKanwil DJP Sumut Sosialisasikan Kewajiban Pengusaha Bayar Via E-BillingJumat 1 Jul 2016 15:43Administratordibaca 1065 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Utara I melakukan sosialisasi keharusan pengusaha wajib pajak untuk membayar pajak via e-Billing, mulai besok (1/7/2016). Selain itu, pengusaha kena pajak (PKP) juga diwajibkan membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :