Ditjen Pajak Optimistis Kepatuhan Wajib Pajak Korporasi MeningkatDitjen Pajak Optimistis Kepatuhan Wajib Pajak Korporasi MeningkatKamis 3 Mei 2018 08:50Ridha Anantidibaca 802 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak yakin rasio kepatuhan wajib pajak (WP) badan bakal naik dibandingkan dengan tahun lalu.selengkapnya

 Bank Dunia Nilai Tax Holiday Saja Tak Cukup Naikkan InvestasiBank Dunia Nilai Tax Holiday Saja Tak Cukup Naikkan InvestasiSenin 16 Apr 2018 11:07Ridha Anantidibaca 630 kaliSemua Kategori

Bank Dunia mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dapat menguntungkan investor. Namun, kebijakan pengurangan PPh badan atau fasilitas tax holiday tak cukup, pemerintah perlu memperhatikan faktor pendorong investasi lainnya.selengkapnya

 Kriteria Bebas dari PPh Jual Beli Tanah 2,5 PersenKriteria Bebas dari PPh Jual Beli Tanah 2,5 PersenSelasa 23 Ags 2016 18:17Administratordibaca 7439 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo belum lama ini resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Peningkatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.selengkapnya

 Cegah Pelanggaran, Bea Cukai Verifikasi Beda Data Ekspor Batu BaraCegah Pelanggaran, Bea Cukai Verifikasi Beda Data Ekspor Batu BaraJumat 12 Okt 2018 14:56Ridha Anantidibaca 1195 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) akan melakukan verifikasi data ekspor batu bara. Ini untuk menghindari adanya pelanggaran hukum akibat perbedaan data ekspor batu bara.selengkapnya

 Butuh aturan pajak berbasis dataButuh aturan pajak berbasis dataRabu 27 Des 2017 09:26Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Bisnis jual beli online (e-commerce) tengah berkembang pesat. Dalam beberapa tahun ke depan, perdagangan dalam jaringan (daring) diprediksi semakin besar. Mengantisipasi pertumbuhan e-commerce, pemerintah pun menyiapkan regulasi yang terkait dengan mekanisme transaksi perdagangan digital.selengkapnya

 Sri Mulyani Waspadai Dana Repatriasi Tax Amnesty Keluar dari IndonesiaSri Mulyani Waspadai Dana Repatriasi Tax Amnesty Keluar dari IndonesiaKamis 10 Okt 2019 15:34Ridha Anantidibaca 897 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan dana repatriasi program amnesti pajak tak banyak keluar dari Indonesia. Hal ini seiring berakhirnya masa penahan (holding periode) dana repatriasi program amnesti pajak tahap pertama pada September-Desember 2019.selengkapnya

 Konglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanKonglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanSelasa 7 Feb 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 1129 kaliSemua Kategori

PPATK menilai konglomerasi dan perusahaan multinasional merupakan sektor yang paling rawan untuk melakukan penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing.selengkapnya

 Periode Kedua Sepi, Dana Tebusan Baru Rp93,4 TriliunPeriode Kedua Sepi, Dana Tebusan Baru Rp93,4 TriliunSelasa 11 Okt 2016 13:46Admindibaca 832 kaliSemua Kategori

Program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty pemerintah di awal periode kedua masih sepi peminat. Tercatat, hingga saat ini, total dana tebusan yang masuk ke dalam kas keuangan negara hanya sebesar Rp93,4 triliun.selengkapnya

 Masuk Tahap II, Deklarasi Harta Tax Amnesty Tembus Rp 3.621 TMasuk Tahap II, Deklarasi Harta Tax Amnesty Tembus Rp 3.621 TSenin 3 Okt 2016 15:29Administratordibaca 1462 kaliSemua Kategori

Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) tahap pertama sudah berakhir pada Jumat (30/9/2016) pekan lalu. Pemerintah pun cukup puas dengan perolehan dana tebusan maupun deklarasi dan repatriasi dari program iniselengkapnya

 Ditjen Pajak Sahkan Integrasi Data Perpajakan Telkom IndonesiaDitjen Pajak Sahkan Integrasi Data Perpajakan Telkom IndonesiaRabu 28 Nov 2018 15:49Ridha Anantidibaca 701 kaliSemua Kategori

PT Telkom Indonesia telah berhasil menyelesaikan User Acceptance Test (UAT) e-Faktur Host to Host sehingga dinyatakan siap untuk mengikuti program integrasi data perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya

 CITA: Genjot Penerimaan dari Basis Data PajakCITA: Genjot Penerimaan dari Basis Data PajakJumat 8 Jun 2018 14:45Ridha Anantidibaca 589 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) didorong untuk memanfaatkan basis data yang telah dimiliki untuk menggali potensi penerimaan pajak.selengkapnya

 RI Bakal Kesulitan Terapkan Keterbukaan Data Pajak dan BankRI Bakal Kesulitan Terapkan Keterbukaan Data Pajak dan BankJumat 22 Apr 2016 21:48Administratordibaca 1911 kaliSemua Kategori

Indonesia diyakini akan kesulitan menerapkan keterbukaan dan pertukaran informasi perbankan untuk pajak dalam Automatic Exchange of Information (AEoI) pada akhir 2017. Pasalnya Indonesia memiliki kelemahan data perpajakan yang dapat diberikan kepada negara lain yang memberlakukan AEoI.selengkapnya

 Insentif Pajak Diperpanjang hingga Akhir 2021, Ini RinciannyaInsentif Pajak Diperpanjang hingga Akhir 2021, Ini RinciannyaSenin 18 Jan 2021 14:08Ridha Anantidibaca 239 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang berbagai insentif pajak dalam rangka penanganan COVID-19 yang diperpanjang hingga 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2021. Saat ini bukan hanya vaksin dan bahan bakunya yang memperoleh fasilitas pajak namun juga peralatan pendukung vaksinasi.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Penurunan Tarif PPh BadanPemerintah Kaji Penurunan Tarif PPh BadanRabu 9 Jan 2019 10:04Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji opsi untuk menurunkan corporate tax atau tarif pajak penghasilan badan dari yang ditetapkan saat ini sebesar 25%.selengkapnya

 Paket Perpajakan Dimatangkan, Tax Holiday DiperluasPaket Perpajakan Dimatangkan, Tax Holiday DiperluasSenin 3 Des 2018 11:31Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Pemerintah berkomitmen menyelesaikan reformasi perpajakan seraya menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan revisi undang-undang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.selengkapnya

 Aturan Libur Bayar Pajak untuk Industri TerbitAturan Libur Bayar Pajak untuk Industri TerbitSenin 3 Des 2018 09:17Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid 16 untuk mendorong investasi asing masuk ke tanah air. Salah satu kebijakan dalam paket itu adalah libur bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau tax holiday dalam waktu tertentu.selengkapnya

 Mengenal Lebih Dekat Fasilitator Penanganan Covid-19 di Bea Cukai SoettaMengenal Lebih Dekat Fasilitator Penanganan Covid-19 di Bea Cukai SoettaSenin 15 Jun 2020 15:39Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Masih seputar pandemi corona, berbagai upaya pencegahan dari pemerintah terus dilakukan demi meratakan kurva penyebaran Covid-19. Seluruh elemen negara digenjot semaksimal mungkin untuk menanggulangi penyebaran virus.selengkapnya

 PELAKSANAAN AEoI: Data WP Belum Didistribusikan, Ini Kata Ditjen PajakPELAKSANAAN AEoI: Data WP Belum Didistribusikan, Ini Kata Ditjen PajakSelasa 28 Mei 2019 14:13Ridha Anantidibaca 671 kaliSemua Kategori

Meski telah mendapatkan data ribuan triliun aset keuangan milik wajib pajak (WP) Indonesia di luar negeri, Ditjen Pajak sama sekali belum menggunakannya untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 Indonesia dan otoritas bea cukai Singapura godok national trading platformIndonesia dan otoritas bea cukai Singapura godok national trading platformSenin 11 Mar 2019 09:46Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah berupaya meningkatkan kerja sama kepabeanan dan cukai dengan Singapura. Peningkatan kerja sama tersebut akan diwujudkan melalui pembentukan national trading platform yang telah disepakati oleh kedua negara.selengkapnya

 65 Negara Kirim Data Harta WNI ke Pajak, dari Mana Saja?65 Negara Kirim Data Harta WNI ke Pajak, dari Mana Saja?Jumat 22 Feb 2019 14:41Ridha Anantidibaca 564 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah menerima data harta warga negara Indonesia (WNI) dari 65 negara yang menerapkan keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan atau automatic exchange of information (AEoI).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :