Panca Budi (PBID): Jika cukai plastik berlaku, industri akan menyesuaikan hargaPanca Budi (PBID): Jika cukai plastik berlaku, industri akan menyesuaikan hargaRabu 30 Jan 2019 11:02Ridha Anantidibaca 428 kaliSemua Kategori

PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID) belum merasa khawatir terkait wacana cukai plastik yang bergulir akhir-akhir ini. Sebab perseroan menilai, ketergantungan konsumen menggunakan kantung plastik masih belum mampu digantikan dengan kemasan lainnya.selengkapnya

 RPP Tak Kunjung Kelar, Pemberlakuan Cukai Plastik Kembali Tak JelasRPP Tak Kunjung Kelar, Pemberlakuan Cukai Plastik Kembali Tak JelasSelasa 29 Jan 2019 10:10Ridha Anantidibaca 234 kaliSemua Kategori

Nasib cukai plastik kembali suram. Kendati pemerintah sudah memasang target penerimaan dari cukai plastik senilai Rp 500 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, namun aturan pengenaan cukai tersebut tak kunjung terbit.selengkapnya

 Aturan cukai plastik masih pembahasan antar kementerianAturan cukai plastik masih pembahasan antar kementerianSelasa 29 Jan 2019 09:55Ridha Anantidibaca 543 kaliSemua Kategori

Walau sudah dicanangkan sejak lama, aturan terkait cukai plastik tak kunjung diterbitkan. Padahal, pemerintah sudah percaya diri aturan ini bisa dilaksanakan tahun ini.selengkapnya

 Ditjen Pajak Andalkan AEoI untuk Dorong Penerimaan Pajak 2019Ditjen Pajak Andalkan AEoI untuk Dorong Penerimaan Pajak 2019Selasa 29 Jan 2019 09:45Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Pemanfaatan data wajib pajak (WP) dari automatic exchange of information (AEoI) diharapkan bisa menopang penerimaan pajak tahun ini.selengkapnya

 Anggota DPR Diharap Pelopori Pelaporan SPT PajakAnggota DPR Diharap Pelopori Pelaporan SPT PajakSenin 28 Jan 2019 15:43Ridha Anantidibaca 280 kaliSemua Kategori

Kalangan anggota DPR RI diharapkan dapat menjadi pelopor dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Pribadi sedini mungkin, begitu pula dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Bila kalangan anggota dewan melakukan hal tersebut maka ke depannya juga bisa menginspirasi kalangan masyarakat untuk melakukan hal serupa.selengkapnya

 Soal E-Commerce, Sri Mulyani: Tak Melulu Pungut PajakSoal E-Commerce, Sri Mulyani: Tak Melulu Pungut PajakJumat 18 Jan 2019 14:24Ridha Anantidibaca 514 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengeluarkan Peraturan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Sri Mulyani pun saat ini telah melakukan diskusi bersama-sama pelaku usaha di media sosial.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Langkah Atasi Ketimpangan Struktur Penerimaan PajakPemerintah Siapkan Langkah Atasi Ketimpangan Struktur Penerimaan PajakRabu 16 Jan 2019 11:08Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah memikirkan langkah untuk merespons ketimpangan dalam struktur penerimaan pajak nonmigas.selengkapnya

 Marketplace Jakmall.com sambut baik aturan pajak e-commerceMarketplace Jakmall.com sambut baik aturan pajak e-commerceRabu 16 Jan 2019 10:25Ridha Anantidibaca 538 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memberlakukan aturan pajak bagi pelaku usaha e-commerce atau toko online dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018. Aturan tersebut membawa berbagai macam polemik di masyarakat.selengkapnya

 Pajak e-Commerce Efektif Berlaku 1 April 2019Pajak e-Commerce Efektif Berlaku 1 April 2019Senin 14 Jan 2019 14:33Ridha Anantidibaca 545 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi memungut pajak kepada pelaku usaha e-commerce mulai 1 April 2019. Ketentuan pengenaan pajak ini pun telah terbit, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.selengkapnya

 DJP Tarik Pajak E-Commerce Sesuai Aturan yang Sudah BerlakuDJP Tarik Pajak E-Commerce Sesuai Aturan yang Sudah BerlakuSenin 14 Jan 2019 14:19Ridha Anantidibaca 667 kaliSemua Kategori

Pemerintah merilis aturan perpajakan untuk pelaku usaha e-commerce. Terbitnya aturan perpajakan ini untuk menciptakan keadilan dalam pengenaan pajak.selengkapnya

 Hipmi mendorong pemerintah untuk menambah basis pajakHipmi mendorong pemerintah untuk menambah basis pajakSenin 14 Jan 2019 09:14Ridha Anantidibaca 753 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% dinilai positif. Kendati dampak penurunan itu akan mengurangi pemasukan pemerintah.selengkapnya

 Pasca tarif pajak UMKM turun jadi 0,5% jumlah wajib pajak meningkatPasca tarif pajak UMKM turun jadi 0,5% jumlah wajib pajak meningkatJumat 11 Jan 2019 11:19Ridha Anantidibaca 660 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan Final (PPh Final) menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% menambah jumlah wajib pajak.selengkapnya

 Penurunan PPh Badan perlu pertimbangan potensi kehilangan penerimaan pajakPenurunan PPh Badan perlu pertimbangan potensi kehilangan penerimaan pajakRabu 9 Jan 2019 10:27Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini pemerintah menyebut masih mengkaji penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Ini dilakukan berbagai usulan yang menyarankan agar tarif PPh badan yang saat ini sebesar 25% diturunkan kembali.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Penurunan Tarif PPh BadanPemerintah Kaji Penurunan Tarif PPh BadanRabu 9 Jan 2019 10:04Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji opsi untuk menurunkan corporate tax atau tarif pajak penghasilan badan dari yang ditetapkan saat ini sebesar 25%.selengkapnya

 AEoI Diharapkan Tingkatkan Kepatuhan Pajak Orang KayaAEoI Diharapkan Tingkatkan Kepatuhan Pajak Orang KayaRabu 9 Jan 2019 09:56Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Implementasi pertukaran informasi perpajakan alias Automatic Exchange of Information (AEoI) diharapkan bisa berdampak pada peningkatan kepatuhan dan perbaikan kinerja pemungutan pajak.selengkapnya

 Bea Cukai Implementasikan Manifest III Percepat Arus BarangBea Cukai Implementasikan Manifest III Percepat Arus BarangSelasa 8 Jan 2019 11:27Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan mengimplementasikan aplikasi daftar muat barang versi terbaru yaitu Manifest Generasi III yang diklaim dapat mempercepat arus barang keluar dan masuk Indonesia. Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi di Jakarta, Senin (7/1), mengatakan peluncuran Manifest Generasi III ini merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk menyempurnakan proses bselengkapnya

 Ekonomi Bergerak Pajak MeningkatEkonomi Bergerak Pajak MeningkatSenin 7 Jan 2019 13:49Ridha Anantidibaca 302 kaliSemua Kategori

Fondasi perekonomian dalam negeri dinilai baik. Hal itu dibuktikan dengan tumbuhnya penerimaan pajak pada 2018.selengkapnya

 Jepang Tetap Kerek Pajak Penjualan 10 Persen Oktober 2019Jepang Tetap Kerek Pajak Penjualan 10 Persen Oktober 2019Senin 7 Jan 2019 13:40Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

Pemerintah Jepang memastikan rencana kenaikan pajak penjualan dari 8 persen menjadi 10 persen akan tetap sesuai jadwal pada Oktober 2019, meski risiko pelemahan ekonomi terus dicermati Negeri Sakura.selengkapnya

 Punya efek gulir besar, CITA: Insentif pajak untuk properti mewah mendesak dilakukanPunya efek gulir besar, CITA: Insentif pajak untuk properti mewah mendesak dilakukanSenin 7 Jan 2019 10:57Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memberikan berbagai insentif perpajakan. Beberapa di antaranya mulai dari menaikkan ambang batas pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk properti mewah, menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk pembelian properti, penghapusan PPnBM untuk kapal yacht, hingga adanya rencana menambah insentif penurunan tarif PPh untuk emiten yang sudah melepas 40% sahaselengkapnya

 Kemenperin Usulkan Pemotongan PPN untuk Industri Daur UlangKemenperin Usulkan Pemotongan PPN untuk Industri Daur UlangRabu 26 Des 2018 14:42Ridha Anantidibaca 652 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajukan usulan insentif fiskal berupa potongan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar lima persen untuk industri daur ulang. Tarif PPN yang selama ini mencapai 10 persen dianggap memberatkan industri. Dengan pemotongan, diharapkan industri daur ulang nasional dapat terpacu berkembang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :