Ini Bukti Banyak Perusahaan Tambang Tak Patuh PajakIni Bukti Banyak Perusahaan Tambang Tak Patuh PajakKamis 27 Okt 2016 15:03Administratordibaca 1111 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, kepatuhan dari para Wajib Pajak Badan di sektor pertambangan masih jauh dari menggembirakan.selengkapnya

 Ditagih Pajak Rp 5,2 Triliun, Google Negosiasi dengan PemerintahDitagih Pajak Rp 5,2 Triliun, Google Negosiasi dengan PemerintahKamis 27 Okt 2016 13:28Administratordibaca 970 kaliSemua Kategori

Senior eksekutif kantor pusat Google Asia Pasifik bertemu para pejabat pajak Indonesia pada Rabu (26/10). Pertemuan tersebut untuk menegosiasikan tagihan pajak perusahaan peramban situs tersebut.selengkapnya

 Kapolda Maluku : Seluruh Personel Polri Wajib Bayar PajakKapolda Maluku : Seluruh Personel Polri Wajib Bayar PajakRabu 26 Okt 2016 16:37Administratordibaca 1059 kaliSemua Kategori

Kapolda Maluku Brigjen Polisi Ilham Salahudin menegaskan seluruh personel polri di wilayah Polda wajib membayar pajak.selengkapnya

 Selebgram Dipajaki Menimbulkan Kesan KetidakadilanSelebgram Dipajaki Menimbulkan Kesan KetidakadilanRabu 26 Okt 2016 15:20Administratordibaca 678 kaliSemua Kategori

Pajak yang rencananya akan dikenakan kepada selebgram dan pengguna internet lain yang berpenghasilan dari internet dapat menimbulkan kesan ketidakadilan. Sebab, Perusahaan Sebesar Google selama ini malah selalu terbebas dari pengenaan pajak.selengkapnya

 Pemerintah Harus Jaga Kepercayaan Masyarakat dari Amnesti PajakPemerintah Harus Jaga Kepercayaan Masyarakat dari Amnesti PajakRabu 26 Okt 2016 14:43Administratordibaca 802 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, keberhasilan amnesti pajak menjadi momentum pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat, bahwa pemerintah serius mereformasi sektor perpajakan. Pemerintah, kata dia, harus berjuang menjaga kepercayaan yang sudah diberikan dengan menjalankan UU Amnesti Pajak secara maksimal.selengkapnya

 CITA Minta Segera Lakukan Reformasi PajakCITA Minta Segera Lakukan Reformasi PajakRabu 26 Okt 2016 14:11Administratordibaca 562 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, reformasi perpajakan di Indonesia harus segera dijalankan secara total. Pasalnya, hal tersebut yang mampu mendongkrak sektor perpajakan Indonesia menjadi lebih terarah lagi.selengkapnya

 OECD Minta Indonesia Tidak Lanjutkan Program Amnesti PajakOECD Minta Indonesia Tidak Lanjutkan Program Amnesti PajakRabu 26 Okt 2016 13:26Administratordibaca 703 kaliSemua Kategori

OECD memperingatkan bahwa berulangnya program amnesti cenderung mendorong penghindaran pajak ketika masa tenggangnya berakhir.selengkapnya

 Toko Ritel Harus Terkoneksi dengan Sistem Ditjen PajakToko Ritel Harus Terkoneksi dengan Sistem Ditjen PajakSelasa 25 Okt 2016 08:53Administratordibaca 756 kaliSemua Kategori

Guna meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak pemerintah melakukan berbagai upaya, termasuk dengan meluncurkan program pengampunan pajak alias tax amnesty. Namun, langkah-langkah tersebut dinilai belum cukup menambah pemasukan kas negara.selengkapnya

 Pengusaha Ragu Duit Tebusan Tax Amnesty Capai TargetPengusaha Ragu Duit Tebusan Tax Amnesty Capai TargetSenin 24 Okt 2016 17:22Administratordibaca 656 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak periode kedua sudah berjalan hampir sebulan. Namun perolehan duit tebusan tax amnesty itu belum banyak berubah dari posisi 30 September, ketika periode pertama ditutup. Kabarnya, hal tersebut lantaran hampir semua pengusaha kakap sudah mengikuti tax amnesty pada periode pertama.selengkapnya

 Menkeu Ani Bidik Dokter & Bos RS Ikut Amnesti PajakMenkeu Ani Bidik Dokter & Bos RS Ikut Amnesti PajakSenin 24 Okt 2016 15:25Administratordibaca 1001 kaliSemua Kategori

Kali ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyisir tenaga medis serta pengusaha rumah sakit untuk ikut program amnesti (pengampunan) pajak.selengkapnya

 Darmin Belum Mau Teken Revisi Aturan Cost Recovery MigasDarmin Belum Mau Teken Revisi Aturan Cost Recovery MigasSabtu 22 Okt 2016 08:03Administratordibaca 1049 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih perlu bersabar dalam menerapkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 untuk menggairahkan bisnis di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Penyebabnya, hingga kini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution belum meneken draf final revisi aturan tentang cost recovery (penggantian biaya talangan kontraktor migas)selengkapnya

 Menkeu Nilai Regulasi Rumit Picu Rakyat Tak Patuh PajakMenkeu Nilai Regulasi Rumit Picu Rakyat Tak Patuh PajakSabtu 22 Okt 2016 07:33Administratordibaca 848 kaliSemua Kategori

Kepatuhan rakyat Indonesia sebagai wajib pajak hingga saat ini masih rendah. Hal tersebut salah satunya karena rumitnya regulasi perpajakan di Indonesia.selengkapnya

 Sri Mulyani: Pelaporan Pajak RI Masih RendahSri Mulyani: Pelaporan Pajak RI Masih RendahJumat 21 Okt 2016 08:13Administratordibaca 787 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, kepatuhan penyampaian pajak di Indonesia hingga kini masih rendah sehingga membuat rasio pajak menjadi kecil.selengkapnya

 Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Indonesia Sangat RendahSri Mulyani: Penerimaan Pajak Indonesia Sangat RendahJumat 21 Okt 2016 07:13Administratordibaca 1313 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, selama beberapa tahun terakhir penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah. Selain penerimaan pajak nasional yang belum optimal, rasio pajak juga mengalami penurunan bahkan lebih rendah dibanding negara lain.selengkapnya

 Kepatuhan Penyampaian Pajak Indonesia RendahKepatuhan Penyampaian Pajak Indonesia RendahJumat 21 Okt 2016 06:25Administratordibaca 1208 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah.selengkapnya

 Facebook Indonesia: Kami Bayar Pajak di Negara Mana pun di DuniaFacebook Indonesia: Kami Bayar Pajak di Negara Mana pun di DuniaKamis 20 Okt 2016 22:12Administratordibaca 1844 kaliSemua Kategori

Masih ingat dengan kasus perpajakan antara Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI dengan Google Indonesia. Meski belum tuntas dan jelas, kasus ini pun 'menyeret' pelaku over the top (OTT) global lain yang hadir di Indonesia, yakni Facebook Indonesia.selengkapnya

 33 Ribu Polisi di Jabodetabek Jadi Incaran Program Tax Amnesty33 Ribu Polisi di Jabodetabek Jadi Incaran Program Tax AmnestyRabu 19 Okt 2016 10:35Administratordibaca 805 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya membidik orang kaya dan berbagai profesi berpenghasilan besar untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II. Program ini juga menyasar anggota kepolisian, termasuk sekitar 33 ribu polisi di Kota Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek).selengkapnya

 Artis Endorse Kena Pajak, Dude-Alyssa Siap PatuhArtis Endorse Kena Pajak, Dude-Alyssa Siap PatuhSelasa 18 Okt 2016 16:14Ajeng Widyadibaca 1455 kaliSemua Kategori

Alyssa Soebandono dan Dude Herlino tak jarang menerima (promosi) endorse di media sosialnya. Sementara beberapa waktu lalu, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, mencanangkan selebgram yang juga kena pajak. Hal itu sempat dirundingkan Dude dan Alyssa.selengkapnya

 Mengincar Potensi Tebusan Tax Amnesty di Pasar Tanah AbangMengincar Potensi Tebusan Tax Amnesty di Pasar Tanah AbangSenin 17 Okt 2016 14:36Administratordibaca 848 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah melakukan sosialisasi tax amnesty atau Program Pengampunan Pajak di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat.selengkapnya

 Peserta Minim, Ditjen Pajak Perlu Tambah Kantor Wajib Pajak BesarPeserta Minim, Ditjen Pajak Perlu Tambah Kantor Wajib Pajak BesarSenin 17 Okt 2016 14:09Administratordibaca 1262 kaliSemua Kategori

Realisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) periode pertama menunjukkan masih banyak potensi wajib pajak besar yang belum tergarap. Hal ini bisa menjadi catatan bagi Direktorat Jenderal untuk menambah Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak Besar.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :