Kemenhub Ingin Penghapusan Pajak Angkutan Barang Kereta ApiKemenhub Ingin Penghapusan Pajak Angkutan Barang Kereta ApiRabu 3 Okt 2018 15:49Ridha Anantidibaca 640 kaliSemua Kategori

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku menyetujui rencana penghapusan PPN 10 persen dalam pengangkutan barang menggunakan kereta api.selengkapnya

 PPN Nol Persen dan Daya Saing TKI Jadi Kendala Ekspor JasaPPN Nol Persen dan Daya Saing TKI Jadi Kendala Ekspor JasaKamis 27 Sep 2018 15:07Ridha Anantidibaca 585 kaliSemua Kategori

Dalam diskusi yang digelar Kamar Dagang dan Industri Indonesia bertajuk 'Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Ekspor Jasa di Indonesia', anggota LP3E Kadin, Ina Primiana, menjelaskan masalah ketenagakerjaan dan kaitannya dengan penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) nol persen atas ekspor jasa kena pajak.selengkapnya

 Pengusaha Protes Ekspor Biji Kopi Kena Pajak 10%Pengusaha Protes Ekspor Biji Kopi Kena Pajak 10%Rabu 30 Mei 2018 13:14Ridha Anantidibaca 2751 kaliSemua Kategori

Para pengusaha menolak wacana pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk biji kopi. Sebab menurut ekspor yang dilakukan berupa biji kopi dan bukannya bubuk kopi, sehingga tentunya akan sangat merugikan pengusaha jika tetap dikenakan PPN.selengkapnya

 Restitusi bisa dipercepat dengan tiga langkah, ini detilnyaRestitusi bisa dipercepat dengan tiga langkah, ini detilnyaSelasa 3 Apr 2018 13:47Ridha Anantidibaca 1201 kaliSemua Kategori

Hari ini, pemerintah mengumumkan sejumlah insentif fiskal terutama perpajakan dan kepabeanan, salah satunya percepatan proses restitusi pajak.selengkapnya

 Kadin minta penegasan pengajuan restitusi tidak ada pemeriksaan lagiKadin minta penegasan pengajuan restitusi tidak ada pemeriksaan lagiSelasa 20 Mar 2018 08:48Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mempercepat proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dilakukan lantaran selama ini proses restitusi PPN lama.selengkapnya

 PPN disetor marketplace tak cocok untuk semua e-commercePPN disetor marketplace tak cocok untuk semua e-commerceSenin 22 Jan 2018 10:47Ridha Anantidibaca 930 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 Tarik PPN 5%, Biaya Perjalanan Haji dan Umrah Bisa Naik 25%Tarik PPN 5%, Biaya Perjalanan Haji dan Umrah Bisa Naik 25%Kamis 4 Jan 2018 14:27Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Asosiasi Perjalanan Umrah dan Haji In-Bound Indonesia (Asphurindo) memprediksi biaya perjalanan haji dan umrah naik 10%-25% setelah Pemerintah Arab Saudi memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5% mulai 2018.selengkapnya

 Arab Saudi Tarik Pajak 5%, Ongkos Haji dan Umrah Bakal NaikArab Saudi Tarik Pajak 5%, Ongkos Haji dan Umrah Bakal NaikSelasa 2 Jan 2018 10:06Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Asosiasi perjalanan haji dan umrah memprediksi biaya ibadah ke Tanah Suci bakal naik seiring kebijakan Arab Saudi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5% pada awal 2018. Pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan ini lantaran harga minyak di negara-negara timur tengah melemah.selengkapnya

 BKF: RUU PPh & PPN akan adopsi reformasi pajak ASBKF: RUU PPh & PPN akan adopsi reformasi pajak ASJumat 29 Des 2017 09:17Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Agenda reformasi pajak Amerika Serikat (AS) yang diusung oleh Presiden Trump telah disetujui Senat. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyarakan, reformasi yang mengubah sistem pajak AS itu bisa jadi tolok ukur bagi Indonesia.selengkapnya

 Pengrajin Perak Bali: `Terima Kasih Bu Mulyani`Pengrajin Perak Bali: `Terima Kasih Bu Mulyani`Senin 6 Feb 2017 13:38Ajeng Widyadibaca 3023 kaliSemua Kategori

Pengrajin perak di Bali gembira lantaran pemerintah menghapuskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk perak. Sehingga, mereka bisa memborong perak dengan harga lebih murah.selengkapnya

 PPN Hasil Tembakau Naik, Pengusaha Rokok Belum Berani Bicara HargaPPN Hasil Tembakau Naik, Pengusaha Rokok Belum Berani Bicara HargaRabu 11 Jan 2017 13:50Ajeng Widyadibaca 1153 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil tembakau mulai 1 Januari 2017. Keputusan ini tertuang dalam PMK 207/PMK010/2016 yang menaikkan tarif PPN hasil tembakau dari 8,7 persen menjadi 9,1 persen.selengkapnya

 Masalah Besar di Implementasi Restitusi PPN PKP2BMasalah Besar di Implementasi Restitusi PPN PKP2BKamis 13 Okt 2016 15:18Admindibaca 3098 kaliSemua Kategori

Namun, acapkali kenyataan tak seindah kesepakatan. Nyatanya, pemerintah hanya merestitusi pajak dari sejumlah perusahaan PKP2B saja. Artinya, ada tebang pilih dalam impementasinya.selengkapnya

 Produsen Kopi Minta Pemerintah Terapkan PPN 0%Produsen Kopi Minta Pemerintah Terapkan PPN 0%Sabtu 4 Jun 2016 10:49Administratordibaca 1096 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini masih menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Kebijakan ini pun dinilai sangat memberatkan bagi produsen kopi di Indonesia. Ridwan salah satunya, produsen kopi asal Aceh ini mengaku sangat keberatan dengan kebijakan ini. Pasalnya, hal ini akan mengancam keberadaan koperasi kopi yang saat ini telah terbentuk pada berbagai daerah.selengkapnya

 11 PKP2B minta pengakuan atas pembayaran PPN11 PKP2B minta pengakuan atas pembayaran PPNJumat 20 Mei 2016 13:08Administratordibaca 1098 kaliSemua Kategori

Melalui Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI), 11 perusahaan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) meminta pengakuan atas telah dibayarnya kewajiban pajak atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada Direktorat Jenderal Pajak (Diten Pajak) Kementerian Keuangan. Ketua Umum APBI, Pandu P Sjahrir menyatakan, bahwa pengakuan tersebut masih tarik ulur. Hal itu seiring denganselengkapnya

 Pengusaha Usul PPN Pasca Panen DihapusPengusaha Usul PPN Pasca Panen DihapusKamis 31 Mar 2016 06:30Administratordibaca 1417 kaliSemua Kategori

Pengusaha meminta agar pemerintah bisa membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi para pelaku usaha jasa pasca panen. Pajak tersebut diyakini jadi penghambat investasi di bidang agribisnis. Fransiskus Welirang, Direktur PT Indofood Sukses Makmur mengatakan, langkah ini penting untuk mendorong masuknya investor ke sektor jasa pasca panen untuk beberapa produk pertanian,seperti; ikan, padi,selengkapnya

 Gaji Rp 7 Juta/Bulan Bisa Beli Rusunami Bebas PPN, Ini SyaratnyaSabtu 16 Jan 2016 08:42Administratordibaca 1908 kaliSemua Kategori

Kini membeli rumah susun sederhana milik (rusunami) tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan yang menjadi salah satu isi paket ekonomi pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 296/PMK.010/2015.selengkapnya

 Kemkeu prediksi shortfall pajak tahun ini Rp 73 triliunKemkeu prediksi shortfall pajak tahun ini Rp 73 triliunKamis 18 Okt 2018 13:43Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

Kementerian keuangan (Kemkeu) mencatat penerimaan pajak hingga September 2018 sebesar Rp 900,9 triliun, atau 63,3% terhadap pagu APBN yang sebesar Rp 1.424 triliun. Pemerintah memiliki tiga bulan untuk mengejar target penerimaan APBN 2018 tersebut.selengkapnya

 Ditjen Pajak suspend 1.049 WP terindikasi penerbit faktur ilegalDitjen Pajak suspend 1.049 WP terindikasi penerbit faktur ilegalJumat 26 Jan 2018 11:47Ridha Anantidibaca 689 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu (24/1) resmi telah menonaktifkan Sertifikat Elektronik dari 1.049 Wajib Pajak yang terindikasi merupakan penerbit Faktur Pajak tidak sah.selengkapnya

 RI Belum Terima Setoran Pajak Netflix hingga TikTokRI Belum Terima Setoran Pajak Netflix hingga TikTokRabu 23 Sep 2020 11:16Ridha Anantidibaca 310 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan hingga saat ini belum menerima setoran pajak pertambahan nilai (PPN) dari perusahaan internasional berbasis digital yang sudah ditunjuk sebagai wajib pungut (wapu) terhadap transaksi barang maupun jasa digital di Tanah Air.selengkapnya

 Dapat Tambahan Insentif, Ini Pilihan untuk Perusahaan KITEDapat Tambahan Insentif, Ini Pilihan untuk Perusahaan KITESenin 20 Apr 2020 10:28Ridha Anantidibaca 1025 kaliSemua Kategori

Fasilitas baru yang diberikan pemerintah kepada perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) membuka opsi lebih banyak kepada perusahaan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :