Intip Data Pengguna Kartu Kredit, Ditjen Pajak: Itu Tidak RahasiaIntip Data Pengguna Kartu Kredit, Ditjen Pajak: Itu Tidak RahasiaJumat 1 Apr 2016 08:36Administratordibaca 3101 kaliSemua Kategori

Bank dan lembaga penerbit kartu kredit diwajibkan melaporkan data transaksi nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016, tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.selengkapnya

 SUPER DEDUCTION TAX: Aturan Turunan Bisa Contoh PMK Tax HolidaySUPER DEDUCTION TAX: Aturan Turunan Bisa Contoh PMK Tax HolidaySelasa 30 Jul 2019 11:34Ridha Anantidibaca 1034 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2019 terkait dengan super deduction tax harus terukur.selengkapnya

 Kemkeu masih godok PMK cukai rokokKemkeu masih godok PMK cukai rokokRabu 3 Okt 2018 11:23Ridha Anantidibaca 291 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih melakukan pembahasan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait cukai rokok. Rencananya, PMK ini akan segera diterbitkan pada Oktober tahun ini.selengkapnya

 Tarif Baru Cukai Rokok Terbit pada Oktober 2018Tarif Baru Cukai Rokok Terbit pada Oktober 2018Rabu 3 Okt 2018 10:59Ridha Anantidibaca 818 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan akan menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait tarif cukai rokok pada 2019. PMK tersebut akan dirilis Oktober 2018.selengkapnya

 Pungutan cukai vape mulai OktoberPungutan cukai vape mulai OktoberRabu 4 Jul 2018 10:16Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya melonggarkan waktu pemungutan cukai terhadap likuid rokok elektrik (vape) sebesar 57%. Sedianya, pungutan cukai likuid vape tersebut berlaku mulai 1 Juli 2018 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.selengkapnya

 Importir protes, Bea Cukai bergemingImportir protes, Bea Cukai bergemingRabu 30 Mei 2018 11:22Ridha Anantidibaca 550 kaliSemua Kategori

Meski mendapat penolakan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) bergeming dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.229/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian dan Kesepakatan Internasional. Ditjen Bea Cukai yakin aturan yang diimplementasikan 28 Januari 2018 tersebut tidak bermasalah.selengkapnya

 Terbitkan PMK 43/2018, Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Piutang PajakTerbitkan PMK 43/2018, Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Piutang PajakSenin 28 Mei 2018 10:06Ridha Anantidibaca 553 kaliSemua Kategori

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa.selengkapnya

 DJBC Sebut 95% Pengguna Jasa Sudah Tahu PMK 229/2017DJBC Sebut 95% Pengguna Jasa Sudah Tahu PMK 229/2017Kamis 24 Mei 2018 14:18Ridha Anantidibaca 571 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merinci data importir yang mendapatkan sanksi karena terlambat menyampaikan Surat Keterangan Asal (SKA) barang impor.selengkapnya

 METI: PMK tax holiday tidak banyak berpengaruhMETI: PMK tax holiday tidak banyak berpengaruhRabu 11 Apr 2018 10:25Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018 terkait kemudahan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday) dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaku usaha.selengkapnya

 DJP Jateng II Berharap Wajib Pajak Ikut PAS FinalDJP Jateng II Berharap Wajib Pajak Ikut PAS FinalKamis 30 Nov 2017 09:49Ridha Anantidibaca 869 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017 pascaamnesti pajak. Salah satu yang diatur dalam PMK ini adalah mengenai prosedur Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final).selengkapnya

 Hunian di Bawah Rp 30 Miliar tak Kena Pajak Barang MewahHunian di Bawah Rp 30 Miliar tak Kena Pajak Barang MewahJumat 21 Jun 2019 13:18Ridha Anantidibaca 883 kaliSemua Kategori

Pemerintah menaikkan batasan nilai nilai hunian yang tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).selengkapnya

 Ditjen Pajak incar lagi data kartu kreditDitjen Pajak incar lagi data kartu kreditJumat 2 Feb 2018 14:56Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Diam-diam, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan kembali mewajibkan perbankan menyerahkan data-data transaksi kartu kredit.selengkapnya

 Sri Mulyani Revisi PMK RepatriasiSri Mulyani Revisi PMK RepatriasiRabu 10 Ags 2016 17:24Administratordibaca 1391 kaliSemua Kategori

Selain menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru soal penempatan dana repatriasi di instrumen non pasar keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga merevisi aturan lainnya, terkait dana repatriasi.selengkapnya

 Aturan Turunan Tax Amnesty Segera DirampungkanAturan Turunan Tax Amnesty Segera DirampungkanKamis 4 Ags 2016 07:06Administratordibaca 1111 kaliSemua Kategori

Pemerintah berjanji segera menyelesaikan pembuatan payung hukum terkait kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Seperti diketahui, hingga saat ini belum semua aturan turunan dari Undang-undang tax amnesty dikeluarkan oleh pemerintah, terutama Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Peserta Tax Amnesty Masih Bisa Kena Denda 200%Peserta Tax Amnesty Masih Bisa Kena Denda 200%Selasa 19 Jul 2016 09:52Administratordibaca 2292 kaliSemua Kategori

Lewat kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah akan menghilangkan denda pajak bagai para peserta tax amnesty. Namun jika masih ada objek pajak yang sembunyikan oleh peserta, maka pemerintah akan mengenakan denda sebesar 200 persen.selengkapnya

 Ditjen Pajak Butuh Waktu 6 Bulan Kaji Pemeriksaan Kartu KreditDitjen Pajak Butuh Waktu 6 Bulan Kaji Pemeriksaan Kartu KreditJumat 20 Mei 2016 20:48Administratordibaca 737 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemeriksaan data kartu kartu kredit. Hal ini sejalan dengan rencana Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowadjojo yang juga berencana akan melakukan kajian lebih mendalam terkait kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Sertaselengkapnya

 Amnesti Pajak bukan Sekadar Pencapaian Uang TebusanAmnesti Pajak bukan Sekadar Pencapaian Uang TebusanSenin 3 Okt 2016 13:28Administratordibaca 947 kaliSemua Kategori

Kesibukan dan keramaian luar biasa terjadi di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang berlokasi di salah satu pusat bisnis Jakarta, pada Jumat (30/9).selengkapnya

 BINCANG BISNIS - Ken Dwijugiasteadi, Dirjen Pajak: Kejar Target Pajak dengan Satu JiwaBINCANG BISNIS - Ken Dwijugiasteadi, Dirjen Pajak: Kejar Target Pajak dengan Satu JiwaSelasa 26 Apr 2016 22:07Administratordibaca 1565 kaliSemua Kategori

Direktorat Pajak Kementerian Keuangan terus memacu langkah untuk mencapai target pajak tahun ini. Mes kipun pada tahun lalu pendapatan negara dari sektor pajak tidak mencapai target, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi tetap optimistis. Ia tetap yakin mampu mencapai target Rp 1.360 triliun yang ditetapkan hingga akhir tahun.selengkapnya

 Menkeu Kaji Penurunan Tarif Pajak Penghasilan BadanMenkeu Kaji Penurunan Tarif Pajak Penghasilan BadanRabu 9 Jan 2019 13:45Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mengkaji kemungkinan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan. Penurunan tarif ini dilakuakan untuk meningkatkan daya saing industri nasional.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tugas Saya Bawa Uang WNI Kembali ke RISri Mulyani: Tugas Saya Bawa Uang WNI Kembali ke RISelasa 23 Ags 2016 08:09Administratordibaca 893 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati berupaya menarik dana-dana Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri pulang ke Tanah Air sesuai dengan Undang-undang (UU) Tax Amnesty, termasuk dari Singapura. Langkah ini dilakukan karena dana repatriasi dari luar negeri masih sangat rendah hingga 20 Agustus 2016.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :