Penerimaan Pajak Daerah DKI Semester Pertama Baru 36,22 %Penerimaan Pajak Daerah DKI Semester Pertama Baru 36,22 %Rabu 4 Jul 2018 13:41Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta pada semester pertama 2018 mengalami penurunan jumlah realisasi dibanding periode yang sama di tahun lalu. Penerimaan pajak di era Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk periode yang sama ini lebih rendah ketimbang masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahokselengkapnya

 Pemda diminta mencari alternatif sumber pajakPemda diminta mencari alternatif sumber pajakKamis 26 Apr 2018 10:33Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Menanggapi putusan Mahkamah Agung yang menghapus pajak air permukaan PT Freeport Indonesia sesuai kesepakatan kontrak karya, Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan ini menjadi bukti kelemahan pemerintah provinsi dalam mencari alternatif sumber pajak. Ibaratnya, pemprov gagal berinovasi mencari alternatif pemasukan daerah.selengkapnya

 Penghimpunan Pajak Daerah Kota Malang Tembus Rp102 MiliarPenghimpunan Pajak Daerah Kota Malang Tembus Rp102 MiliarSelasa 24 Apr 2018 16:39Ridha Anantidibaca 788 kaliSemua Kategori

Penghimpunan pajak daerah Kota Malang sampai triwulan I/2018 menembus Rp102 miliar atau mencapai 27,23% dari target penerimaan sepanjang tahun ini yang dipatok Rp375 miliar.selengkapnya

 Pajak daerah bikin harga tiket bioskop mahalPajak daerah bikin harga tiket bioskop mahalSenin 26 Mar 2018 10:44Ridha Anantidibaca 2853 kaliSemua Kategori

Pengusaha bioskop di Tanah Air keberatan dengan penetapan pajak pertunjukan film yang berbeda di tiap daerah. Penetapan pajak tontonan hiburan ini berkisar dari 10% hingga 25%.selengkapnya

 Pungutan pajak alat berat di daerah bakal distopPungutan pajak alat berat di daerah bakal distopRabu 22 Nov 2017 10:13Ridha Anantidibaca 684 kaliSemua Kategori

Perhimpunan Agen tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) menegaskan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.15/PUU-XV/2017, maka diharapkan tidak ada lagi pungutan retribusi kepada alat berat sebagaimana kendaraan bermotor pada umumnya.selengkapnya

 Pemerintah Siasati Risiko Shortfall Pajak Terhadap Anggaran Belanja DaerahPemerintah Siasati Risiko Shortfall Pajak Terhadap Anggaran Belanja DaerahKamis 9 Nov 2017 08:58Ajeng Widyadibaca 442 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai menyiasati implikasi risiko shortfall penerimaan pajak terhadap anggaran belanja daerah. Upaya tersebut dilakukan karena hingga Senin (6/11) kemarin realisasi penerimaan pajak masih Rp869,6 triliun atau 67,7% dari target APBN P 2017 yakni Rp1.283,6 triliun.selengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Pemerintah Tak Punya Dana hingga Syarat Ketemu MenkeuTOP OF THE WEEK: Pemerintah Tak Punya Dana hingga Syarat Ketemu MenkeuAhad 14 Ags 2016 09:52Administratordibaca 939 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, pemerintah tidak mempunya dana yang besar untuk membangun infrastruktur. Untuk itu, pemerintah kembali memangkas anggaran Rp133 triliun dalam APBN-P 2016 dan mendorong kesuksesan kebijakan tax amnesty.selengkapnya

 Uang Ketat Jokowi, Anggaran K/L & Daerah DipangkasUang Ketat Jokowi, Anggaran K/L & Daerah DipangkasKamis 4 Ags 2016 11:48Administratordibaca 1104 kaliSemua Kategori

Upaya pengetatan anggaran di kementerian dan lembaga memang untuk jaga-jaga. Ya, jaga-jaga kalau setoran pajak tak sesuai target. Agar defisit tak menjulang maka pemerintah wajib berhemat. Kata wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, defisit anggaran ditetapkan tidak boleh melebihi 3%, sementara penerimaan negara ditarget bisa mencapai Rp 1.539triliun di 2016.selengkapnya

 TAX AMNESTY: Pengusaha Sumbar Minta Sosialisasi DigencarkanTAX AMNESTY: Pengusaha Sumbar Minta Sosialisasi DigencarkanSelasa 26 Jul 2016 08:58Administratordibaca 743 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha di Sumatra Barat meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi tax amnesty atau program pengampunan pajak guna meningkatkan penerimaan negara.selengkapnya

 Pemangkasan Pajak DIRE Tersangkut Otoritas DaerahPemangkasan Pajak DIRE Tersangkut Otoritas DaerahKamis 26 Mei 2016 16:49Administratordibaca 883 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memutuskan untuk memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) dalam pengalihan aset ke Dana Investasi Real Estate (DIRE) menjadi 0,5 persen dari sebelumnya sebesar 5 persen. Selain itu, pemerintah juga telah memangkas Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 1 persen.selengkapnya

 Kemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima PersenKemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima PersenJumat 28 Mei 2021 13:45Ridha Anantidibaca 616 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk ‘orang kaya’.selengkapnya

 Resmi Diperpanjang hingga Desember 2021, Berikut Sektor yang Mendapatkan Insentif PajakResmi Diperpanjang hingga Desember 2021, Berikut Sektor yang Mendapatkan Insentif PajakSelasa 19 Jan 2021 14:52Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Covid-19 atau virus corona hingga saat ini masih melanda Indonesia.selengkapnya

 Bantu Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Desember 2021Bantu Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Desember 2021Selasa 19 Jan 2021 14:24Ridha Anantidibaca 517 kaliSemua Kategori

Covid-19 atau virus corona yang saat ini masih melanda dunia telah memberikan pengaruh terhadao kehidupan manusia.selengkapnya

 Eksis di Instagram, Sri Mulyani: Pajak Sebesar-besarnya untuk Kemakmuran RakyatEksis di Instagram, Sri Mulyani: Pajak Sebesar-besarnya untuk Kemakmuran RakyatRabu 15 Nov 2017 11:53Ajeng Widyadibaca 1068 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali angkat bicara soal pentingnya pajak dalam membangun negara. Menurut Sri Mulyani, pajak yang dibayarkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyatselengkapnya

 Muhammadiyah Minta Pemerintah Jaring Wajib Pajak BesarMuhammadiyah Minta Pemerintah Jaring Wajib Pajak BesarAhad 4 Sep 2016 12:03Administratordibaca 769 kaliSemua Kategori

Muhammadiyah mendorong pemerintah fokus menjaring para wajib pajak besar dalam program amnesti pajak yang digulirkan pada Juli 2016.selengkapnya

 Pajak Bonus PON, KONI Jabar Sampaikan Aspirasi Atlet ke PemprovPajak Bonus PON, KONI Jabar Sampaikan Aspirasi Atlet ke PemprovSelasa 22 Nov 2016 11:22Ajeng Widyadibaca 1494 kaliSemua Kategori

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat akan menyampaikan aspirasi para atlet peraih medali PON XIX/2016 kepada Pemerintah Provinsi (Peprov) Jawa Barat, terkait besaran potongan pajak pada bonus PON yang akan diterima oleh mereka. Penyampaian tersebut dilakukan setelah beberapa perwakilan atlet Jabar peraih medali di PON XIX/2016, melakukan dialog dengan pengurus KONI Jabar, di Gedungselengkapnya

 Giliran Grab dan Uber, Diuber PajakGiliran Grab dan Uber, Diuber PajakRabu 27 Apr 2016 20:58Administratordibaca 2843 kaliSemua Kategori

Pemerintah kian gencar mengejar perusahaan digital. Di tengah proses mengejar pajak Google, Facebook, Yahoo! serta Twitter, kini giliran pajak perusahaan transportasi online asing yang dikejar, yaitu Uber dan Grab. Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pajak Jakarta Khusus Muhammad Hanif, pengejaran pajak Uber dan Grab masih dalam proses. Saat ini, Ditjen dalam proses mengubah status Uber danselengkapnya

 Petani Tembakau Menolak Simplifikasi dan Kenaikan Cukai RokokPetani Tembakau Menolak Simplifikasi dan Kenaikan Cukai RokokKamis 9 Jul 2020 11:18Ridha Anantidibaca 709 kaliSemua Kategori

Masyarakat petani tembakau yang tergabung dalam Asosisi Petani Tembakau Indonesia (APTI), mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menolak rencana pemerintah khususnya Kementerian Keuangan yang akan menaikkan dan melakukan simplifikasi pemungutan cukai rokok pada 2021.selengkapnya

 Sri Mulyani Tak Ingin Anggaran Negara Terkotak-kotakSri Mulyani Tak Ingin Anggaran Negara Terkotak-kotakRabu 24 Jun 2020 12:51Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan redesain sistem keuangan negara kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dirinya melihat selama ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masing terkotak-kotak dan tidak efisien.selengkapnya

 Pemerintah Patok Target Pajak Digital Rp 10 TriliunPemerintah Patok Target Pajak Digital Rp 10 TriliunSenin 15 Jun 2020 14:41Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan mendapatkan pundi-pundi negara tambahan dari pungutan pajak pertambahan nilai pada platform niaga digital sebesar Rp 10 triliun. Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Indah Kurnia mengatakan target tersebut diambil dari perkiraan transaksi produk barang dan jasa digital yang terjadi senilai Rp 100 triliunan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :