Bea Cukai dan Ditjen Pajak Imbau WP Tuntaskan Kewajiban KepabeananBea Cukai dan Ditjen Pajak Imbau WP Tuntaskan Kewajiban KepabeananSelasa 6 Mar 2018 14:36Ridha Anantidibaca 635 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak mengimbau para pengguna jasa kepabeanan dan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk salah satunya melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak 2017. Mengingat batas waktu penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi hanya sampai 31 Maret 2018.selengkapnya

 Shakira Lunasi Utang Pajak Senilai Rp 334 MShakira Lunasi Utang Pajak Senilai Rp 334 MJumat 2 Mar 2018 12:19Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Shakira dilaporkan telah membayar tagihan besar untuk pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah Spanyol. Penyanyi tersebut mesti membayar pajak sebesar 20 juta euro atau setara dengan Rp 334 miliar.selengkapnya

 Transfer Pricing Persoalan Klasik bagi Otoritas PajakTransfer Pricing Persoalan Klasik bagi Otoritas PajakJumat 2 Mar 2018 11:34Ridha Anantidibaca 683 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengakui transfer pricing merupakan permasalahan klasik dalam lanskap perpajakan internasional.selengkapnya

 Pajak e-Commerce akan Bertahap, Dimulai dari Toko OnlinePajak e-Commerce akan Bertahap, Dimulai dari Toko OnlineRabu 7 Feb 2018 09:27Ridha Anantidibaca 531 kaliSemua Kategori

Penerapan pajak e-commerce akan berlaku secara bertahap. Tahap awal pengenaan pajak pada marketplace atau toko online.selengkapnya

 Akankah Pembahasan RUU KUP Tertunda?Akankah Pembahasan RUU KUP Tertunda?Kamis 18 Jan 2018 09:55Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Proses revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi fokus Komisi XI dalam masa sidang III tahun 2017 - 2018.selengkapnya

 Penerbit Faktur Pajak Bodong Dibui, Harta Rp 27 M DisitaPenerbit Faktur Pajak Bodong Dibui, Harta Rp 27 M DisitaKamis 11 Jan 2018 09:49Ridha Anantidibaca 1060 kaliSemua Kategori

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada terdakwa Amie Hamid, penerbit faktur pajak fiktif. Dia dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan atas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan.selengkapnya

 Genjot PPN, Ditjen Pajak Intensifkan PendaftaranGenjot PPN, Ditjen Pajak Intensifkan PendaftaranRabu 10 Jan 2018 11:07Ridha Anantidibaca 373 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memperbaiki prosedur pendaftaran untuk menggenjot penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

 Target 2018 tinggi, Dirjen Pajak bocorkan strategiTarget 2018 tinggi, Dirjen Pajak bocorkan strategiSenin 8 Jan 2018 11:44Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Tahun ini, target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah sebesar Rp 1.423,9 triliun. Jumlah itu, dibandingkan dengan realisasi 2017 yang sebesar Rp 1.147 triliun, harus naik cukup besar, yakni 24%.selengkapnya

 Bawa Oleh-oleh Tak Ada Nota, Bebas Pajak di BandaraBawa Oleh-oleh Tak Ada Nota, Bebas Pajak di BandaraSelasa 2 Jan 2018 10:04Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyebutkan tidak akan mencari-cari celah guna mengejar penerimaan negara dari barang impor penumpang untuk kepentingan pribadi.selengkapnya

 Regulasi baru impor barang bawaan resmi berlakuRegulasi baru impor barang bawaan resmi berlakuSelasa 2 Jan 2018 09:15Ridha Anantidibaca 931 kaliSemua Kategori

Hari ini (1/1/18) regulasi baru tentang impor barang bawaan penumpang resmi berlaku.selengkapnya

 Diteken Jokowi, pajak gross split segera terbitDiteken Jokowi, pajak gross split segera terbitKamis 28 Des 2017 14:58Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Batas waktu pengembalian dokumen lelang Wilayah Kerja (WK) Migas tahun 2017 tinggal hitungan hari. Pemerintah menetapkan batas waktu pengembalian dokumen lelang pada 31 Desember 2017.selengkapnya

 Pemerintah Bentuk Pokja Khusus `Eksekusi` Perpres e-CommercePemerintah Bentuk Pokja Khusus `Eksekusi` Perpres e-CommerceJumat 8 Des 2017 13:35Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk memperkuat pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) Tahun 2017-2019.selengkapnya

 Balik Nama Harta, Peserta Tax Amnesty Harus Daftar Dulu di BPNBalik Nama Harta, Peserta Tax Amnesty Harus Daftar Dulu di BPNSelasa 28 Nov 2017 09:21Ridha Anantidibaca 1806 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong wajib pajak peserta tax amnesty agar memanfaatkan fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) final atas harta yang telah dideklarasi ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesegera mungkin.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kalau Ada Aparat Pajak Minta Ijon, Laporkan ke SayaSri Mulyani: Kalau Ada Aparat Pajak Minta Ijon, Laporkan ke SayaSenin 20 Nov 2017 09:23Ridha Anantidibaca 541 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani melarang jajaran pajak melakukan praktik ijon atau menarik utang pajak lebih awal guna memenuhi target penerimaan negara. Dia menegaskan pihaknya tidak melakukan strategi ijon pajak.selengkapnya

 KLHK Dukung Keterbukaan InformasiKLHK Dukung Keterbukaan InformasiSenin 27 Feb 2017 14:19Ajeng Widyadibaca 700 kaliSemua Kategori

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para media binaan Kementerian LHK yang selama ini telah bekerja mendukung publikasi informasi kinerja KLHK.selengkapnya

 Tunggakan IUP pada negara capai Rp 4,01 triliunTunggakan IUP pada negara capai Rp 4,01 triliunJumat 3 Feb 2017 14:09Ajeng Widyadibaca 686 kaliSemua Kategori

Tunggakan pajak pertambangan sepertinya masih menjadi pekerjaan rumah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hingga akhir Desember 2016, piutang negara atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral pertambangan mencapai Rp 6,65 triliun.selengkapnya

 Perumnas Tak Masalah Tanah Nganggur Kena Pajak ProgresifPerumnas Tak Masalah Tanah Nganggur Kena Pajak ProgresifRabu 25 Jan 2017 14:56Ajeng Widyadibaca 719 kaliSemua Kategori

PT Perumnas (Persero) mengaku tidak masalah dengan rencana pemerintah untuk mengenakan pajak progresif terhadap tanah yang menganggur dan tidak dipergunakan secara produktif. Wacana pengenaan pajak progresif untuk tanah menganggur dimaksudkan agar tidak ada spekulan tanah yang memainkan harga.selengkapnya

 Bola pajak Google di tangan pemerintahBola pajak Google di tangan pemerintahJumat 20 Jan 2017 10:45Ajeng Widyadibaca 377 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak resmi menerima laporan keuangan Google Asia Pasific Pte Ltd. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwidjugioasetiadi Kamis (19/1) lalu.selengkapnya

 Aturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleAturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleKamis 12 Jan 2017 13:16Ajeng Widyadibaca 730 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih berupaya untuk menarik pajak dari salah satu perusahaan digital raksasa berbasis internet (Over The Top/OTT) yaitu Google. Proses negosiasi yang tidak kunjung rampung pun menyebabkan Peraturan Menteri terkait keberadaan usaha dan bisnis berbagai perusahaan OTT tersebut belum bisa diterbitkan.selengkapnya

 EKONOMI RIAU: Realisasi Anggaran Masih 56,51%, Penyaluran DAU DitundaEKONOMI RIAU: Realisasi Anggaran Masih 56,51%, Penyaluran DAU DitundaJumat 16 Des 2016 10:00Ajeng Widyadibaca 1069 kaliSemua Kategori

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau mencatat penyerapan anggaran daerah di wilayah itu masih sebesar 56,51% menjelang akhir tahun, akibatnya penyaluran dana alokasi umum ditunda oleh pemerintah pusat.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :