Ada 300.000 Bidang Tanah dan Bangunan jadi Objek PBB Kota MalangAda 300.000 Bidang Tanah dan Bangunan jadi Objek PBB Kota MalangKamis 8 Mar 2018 11:25Ridha Anantidibaca 542 kaliSemua Kategori

Ada 300.000 bidang tanah danb bangunan (PBB) yang menjadi objek dari pajak bumi dan bangunan di Kota Malang.selengkapnya

 Permudah Pebisnis, Hipmi: Kebijakan Layanan Pajak DJP BagusPermudah Pebisnis, Hipmi: Kebijakan Layanan Pajak DJP BagusRabu 25 Apr 2018 08:20Ridha Anantidibaca 669 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengeluarkan paket kebijakan kemudahan layanan pajak. Paket kebijakan ini diringkas dengan 3 Mudah dan 2 Adil.selengkapnya

 25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di DaerahJumat 20 Jan 2017 15:01Ajeng Widyadibaca 795 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

 Genjot PAD, DKI Hapus Sanksi Administrasi PajakGenjot PAD, DKI Hapus Sanksi Administrasi PajakJumat 16 Nov 2018 14:36Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI terus menggenjot penerimaan asli daerah (PAD) dari pajak hingga akhir 2018. Salah satu caranya dengan menghapus denda atau sanksi administrasi pajak.selengkapnya

 Kemenkeu Berikan Penghargaan bagi Wajib Pajak BesarKemenkeu Berikan Penghargaan bagi Wajib Pajak BesarRabu 13 Mar 2019 15:44Ridha Anantidibaca 529 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan apresiasi dan penghargaan bagi 30 wajib pajak (WP) di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Para penerima penghargaan itu terdiri dari enam WP badan dari masing-masing KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP Wajib Pajak Besar Tiga, dan KPP Wajib Pajak Besar Empat, serta enam WP Orang Pribadi dari KPP Wajib Pajak Besar Empat.selengkapnya

 Jateng Ukir Rekor Tertinggi Penerimaan Amnesti Pajak, Ini JumlahnyaJateng Ukir Rekor Tertinggi Penerimaan Amnesti Pajak, Ini JumlahnyaSelasa 20 Sep 2016 13:46Administratordibaca 629 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I mencatatkan rekor tertinggi di tingkat nasional dalam penerimaan dana pengampunan pajak atau tax amnesty dengan nilai tebusan mencapai Rp5,7 triliun.selengkapnya

 DJP Jateng Targetkan Pendapatan Pajak 49,5 TriliunDJP Jateng Targetkan Pendapatan Pajak 49,5 TriliunRabu 28 Feb 2018 09:11Ridha Anantidibaca 327 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah (Jateng) I dan II menargetkan pendapatan sektor pajak sebesar Rp49,5 triliun, tahun ini.selengkapnya

 Gunakan Pajak Rokok, Pemda Bisa Tingkatkan Jumlah Kepesertaan JKN-KISGunakan Pajak Rokok, Pemda Bisa Tingkatkan Jumlah Kepesertaan JKN-KISJumat 23 Nov 2018 11:05Ridha Anantidibaca 303 kaliSemua Kategori

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jawa Timur, Handaryo, akan mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan pajak rokok untuk mendaftarkan warga di masing-masing wilayah menjadi peserta JKN-KIS.selengkapnya

 KPK: PHRI Online Cermin Transparansi PajakKPK: PHRI Online Cermin Transparansi PajakJumat 26 Okt 2018 09:47Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan Bali sebagai lokasi percontohan penerapan PHR online bagi seluruh daerah di Indonesia.selengkapnya

 Target Pajak dan BBN Kendaraan di Kaltim Capai Rp1,3 TriliunTarget Pajak dan BBN Kendaraan di Kaltim Capai Rp1,3 TriliunSenin 29 Jan 2018 15:01Ridha Anantidibaca 622 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim menargetkan perolehan Pajak dan Bea Balik Nama (BBN) kendaraan bermotor mencapai Rp1,363 triliun. Target itu terdiri atas Rp778 miliar untuk Pajak Kendaraan dan BBN kendaraan bermotor sebesar Rp507 miliar.selengkapnya

 Tax Rasio Rendah, DJP Didorong Lebih IndependenTax Rasio Rendah, DJP Didorong Lebih IndependenSelasa 22 Nov 2016 10:26Ajeng Widyadibaca 735 kaliSemua Kategori

Rendahnya penerimaan pajak dinilai salah satu faktornya disebabkan karena masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga penerimaan pajak belum optimal. Anggota Komisi XI DPR M.Misbakhun menerangkan, secara kapasitas dan beban kerja di DJP, saat ini kondisinya sangat tidak layak.selengkapnya

 Alat Pengawasan Pajak di Hotel, Restoran & Parkir di Mataram Tak Berfungsi SebagianAlat Pengawasan Pajak di Hotel, Restoran & Parkir di Mataram Tak Berfungsi SebagianKamis 3 Mei 2018 08:55Ridha Anantidibaca 1142 kaliSemua Kategori

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat bersama Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) segera mengevaluasi efektivitas pemasangan alat pengawas pajak.selengkapnya

 DJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliarDJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliarKamis 23 Nov 2017 09:54Ridha Anantidibaca 515 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menemukan sebanyak tujuh Wajib Pajak tercatat kurang bayar senilai Rp5,7 miliar setelah melakukan pemeriksaan pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 mulai September lalu.selengkapnya

 Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II DJP dan DJPBSri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II DJP dan DJPBKamis 24 Jan 2019 14:31Ridha Anantidibaca 639 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melantik 18 pejabat Eselon II dari Direktorat Jenderal Pajak dan 3 pejabat Eselon II dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pelantikan berlangsung di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal, serta beberapa pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemenkeu.selengkapnya

 Intip Data Kartu Kredit demi Pemerataan Pembangunan NasionalIntip Data Kartu Kredit demi Pemerataan Pembangunan NasionalRabu 25 Mei 2016 16:55Administratordibaca 1010 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak/DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun ini mendapat tugas untuk dapat menggenjot target penerimaan pajak. Angka besarannya pun terbilang fantastis, yakni Rp1.360 triliun. Oleh sebab itu, pemerintah melalui DJP pun berupaya untuk menguji kepatuhan wajib pajak (WP) dengan cara mengintip data nasabah kartu kredit. Ini dilakukan agar data tersebut sesuaiselengkapnya

 Setoran Rp 10,6T, DJP Bali Gandeng Polisi & TentaraSetoran Rp 10,6T, DJP Bali Gandeng Polisi & TentaraSabtu 6 Feb 2016 14:15Administratordibaca 1364 kaliSemua Kategori

Ruang gerak pengemplang pajak makin sempit saja. Pasalnya, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali menggandeng Polda Bali dan Kodam IX Udayana. Semuanya demi penegakan hukum sektor perpajakan. Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Wahju K Tumakaka mengatakan, sinergi dengan aparat Polda dan Kodam IX Udayana, bertujuan untuk mempermudah petugas pajak dalam menemukan wajib pajak (WP),selengkapnya

 KPK Dorong 17 Provinsi Manfaakan Aplikasi E-Government Pemprov JabarKPK Dorong 17 Provinsi Manfaakan Aplikasi E-Government Pemprov JabarJumat 25 Nov 2016 14:37Ajeng Widyadibaca 634 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan, mendorong 17 pemerintah provinsi memberlakukan praktik terbaik pada bidang perencanaan anggaran, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan implementasi tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.selengkapnya

 Jokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Tarif Bea Hak Tanah dan BangunanJokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Tarif Bea Hak Tanah dan BangunanSelasa 19 Jul 2016 10:57Administratordibaca 3060 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah memangkas tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada sejumlah gubernur, bupati, dan walikota di Istana Negara, hari ini.selengkapnya

 Pemkot Manado Tertibkan Sistem Pemungutan PajakPemkot Manado Tertibkan Sistem Pemungutan PajakSenin 12 Ags 2019 11:50Ridha Anantidibaca 467 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Manado akan menertibkan sistem pemungutan pajak untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor pariwisata, seiring dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat.selengkapnya

 2018, Pendapatan Pajak Pemkot Tangsel Lebihi Target 9,73%2018, Pendapatan Pajak Pemkot Tangsel Lebihi Target 9,73%Kamis 10 Jan 2019 16:20Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Dadang Sofyan mengatakan, penerimaan pajak daerah 2018 melebihi target, mencapai angka Rp1,296 triliun lebih.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :