Sri Mulyani Pertimbangkan Hapus PPN AvturSri Mulyani Pertimbangkan Hapus PPN AvturKamis 14 Feb 2019 14:50Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mempertimbangkan usulan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan terhadap avtur atau bahan bakar pesawat. Pasalnya, avtur dituding sebagai biang kerok mahalnya tarif tiket penerbangan ke sejumlah rute domestik.selengkapnya

 PPN Dituding Jadi Penyebab Tingginya Harga Avtur, Ini Kata Menko Darmin NasutionPPN Dituding Jadi Penyebab Tingginya Harga Avtur, Ini Kata Menko Darmin NasutionKamis 14 Feb 2019 11:07Ridha Anantidibaca 587 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution turut memberikan komentar terkait polemik tingginya harga avtur di Indonesia yang disinyalir disebabkan adanya pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberlakukan pada setiap transaksi avtur di dalam negeri.selengkapnya

 Menteri BUMN Usul ke Menteri Keuangan Agar PPN Avtur DihapusMenteri BUMN Usul ke Menteri Keuangan Agar PPN Avtur DihapusKamis 14 Feb 2019 10:44Ridha Anantidibaca 550 kaliSemua Kategori

Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) avtur dihapus.selengkapnya

 Aturan Pajak E-Commerce Dinilai Harus Tiru Tax AmnestyAturan Pajak E-Commerce Dinilai Harus Tiru Tax AmnestySelasa 15 Jan 2019 10:57Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyebut aturan pajak kepada pelaku e-commerce cenderung "pemaksaan". Padahal cara yang ideal adalah lewat insentif, seperti model tax amnesty.selengkapnya

 Asosiasi Menentang Peraturan Baru Soal Pajak e-CommerceAsosiasi Menentang Peraturan Baru Soal Pajak e-CommerceSelasa 15 Jan 2019 10:31Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) menentang terbitnya aturan terkait pajak untuk setiap transasksi perdagangan di platform online yang akan berlaku per 1 April 2019. Ketua Umum idEA, Ignatius Untung, mengatakan bahwa peraturan itu diterbitkan tanpa studi, uji publik, dan sosialisasi yang komprehensif.selengkapnya

 Penerbitan Aturan Pajak e-Commerce dan Sosial Media Diminta SerentakPenerbitan Aturan Pajak e-Commerce dan Sosial Media Diminta SerentakSelasa 15 Jan 2019 09:52Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan diminta menerbitkan aturan pajak e-commerce bagi marketplace dan media sosial secara serentak. Hal ini untuk menghindari risiko penjual dan pembeli berpindah platform karena khawatir dengan aturan pajak.selengkapnya

 Pengamat Pajak Usulkan Penurunan Tarif PPh Badan Secara BertahapPengamat Pajak Usulkan Penurunan Tarif PPh Badan Secara BertahapKamis 10 Jan 2019 13:17Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengakaji penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari saat ini sebesar 25% dari penghasilan kena pajak. Para pengamat pajak menyarankan penurunan PPh badan dilakukan secara bertahap.selengkapnya

 Menteri Kominfo Dorong Lagi Pengenaan Pajak untuk SelebgramMenteri Kominfo Dorong Lagi Pengenaan Pajak untuk SelebgramKamis 10 Jan 2019 13:10Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara kembali menyerukan tentang pentingnya pengenaan pajak atas penghasilan para selebriti instagram (selebgram). Ini untuk memenuhi prinsip keadilan.selengkapnya

 Pengusaha: Penurunan Tarif PPh Badan Tingkatkan Daya SaingPengusaha: Penurunan Tarif PPh Badan Tingkatkan Daya SaingKamis 10 Jan 2019 10:20Ridha Anantidibaca 702 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi salah satu insentif solutif yang dapat diberikan pemerintah kepada badan usaha. Sebab, insentif ini diyakini mampu meningkatkan daya saing industri dalam negeri.selengkapnya

 Kadin Usul Penurunan Tarif PPh Korporasi yang Serap Banyak PekerjaKadin Usul Penurunan Tarif PPh Korporasi yang Serap Banyak PekerjaRabu 9 Jan 2019 14:20Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani menyarankan pemerintah untuk menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) badan, khususnya bagi perusahaan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Tujuannya, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan daya saing Indonesia.selengkapnya

 Bea Cukai kejar target penerimaan Rp 208,8 triliun tahun iniBea Cukai kejar target penerimaan Rp 208,8 triliun tahun iniSelasa 8 Jan 2019 12:46Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengejar target penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 208, 8 triliun di tahun ini. Target ini meningkat dari target di tahun 2018 yang sebesar Rp 194,1 triliun.selengkapnya

 Warga Bisa Takut Jika Ditjen Pajak Lacak Data Via MedsosWarga Bisa Takut Jika Ditjen Pajak Lacak Data Via MedsosSenin 7 Jan 2019 13:45Ridha Anantidibaca 262 kaliSemua Kategori

Sejumlah ekonom menilai penerapan teknologi yang bisa mengakses data Wajib Pajak (WP) melalui media sosial oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan membuat masyarakat ketakutan.selengkapnya

 BKF: Pengenaan cukai plastik untuk mengubah perilaku masyarakatBKF: Pengenaan cukai plastik untuk mengubah perilaku masyarakatKamis 20 Des 2018 09:53Ridha Anantidibaca 445 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana akan segera menerapkan cukai plastik. Bahkan, 2019 mendatang, target penerimaan cukai plastik sudah ditetapkan sebesar Rp 500 miliar.selengkapnya

 Ditjen Bea Cukai yakin rancangan beleid tentang cukai plastik bisa selesai tahun iniDitjen Bea Cukai yakin rancangan beleid tentang cukai plastik bisa selesai tahun iniKamis 20 Des 2018 09:48Ridha Anantidibaca 562 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) optimistis rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang cukai plastik dapat diselesaikan tahun inselengkapnya

 Kemenperin Minta Penerapan Cukai Plastik Dikaji MendalamKemenperin Minta Penerapan Cukai Plastik Dikaji MendalamSelasa 11 Des 2018 15:00Ridha Anantidibaca 316 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta penerapan kebijakan pengenaan cukai terhadap plastik tak ramah lingkungan pada tahun 2019 untuk dikaji secara mendalam. Pasalnya hal itu dinilai bisa menimbulkan kesalahpaman di kalangan industri.selengkapnya

 Kemenperin Minta Penerapan Cukai Plastik Dikaji MenyeluruhKemenperin Minta Penerapan Cukai Plastik Dikaji MenyeluruhSelasa 11 Des 2018 14:53Ridha Anantidibaca 604 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak penerapan kebijakan pengenaan cukai terhadap plastik tak ramah lingkungan. Kebijakan yang akan diterapkan pada tahun depan itu diminta dikaji secara menyeluruh.selengkapnya

 Kemenperin Usulkan Pemberian Insentif Fiskal untuk Industri Daur UlangKemenperin Usulkan Pemberian Insentif Fiskal untuk Industri Daur UlangSelasa 11 Des 2018 13:20Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajukan pemberian insentif fiskal untuk industri daur ulang kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Besaran pemberian insentif diperkirakan sekitar 5% untuk seluruh tahapan di rantai proses industri daur ulang.selengkapnya

 Yamaha Minta Kaji Ulang Pajak Motor 300 Cc, Supaya Orang Indonesia Bisa BeliYamaha Minta Kaji Ulang Pajak Motor 300 Cc, Supaya Orang Indonesia Bisa BeliRabu 5 Des 2018 15:41Ridha Anantidibaca 1768 kaliSemua Kategori

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mengaku keberatan atas aturan pemerintah terkait penerapan pajak barang mewah yang ditetapkan pada motor di atas 250 cc. Sebab PPnBM yang dikenakan bisa membuat harga motor meningkat sampai 40 persen.selengkapnya

 Industri Pertanyakan Urgensi Pajak PlastikIndustri Pertanyakan Urgensi Pajak PlastikJumat 30 Nov 2018 15:54Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Direktur Yayasan Unilever Indonesia, Sinta Kaniawati mengatakan, kebutuhan pemerintah dalam merencanakan pengadaan pajak bagi plastik perlu dikaji dalam konteks semua pihak. Menurutnya, penerapan cukai harus melihat mata rantai panjang dari plastik itu sendiri.selengkapnya

 Dirjen Bea Cukai optimistis aturan cukai plastik rampung tahun depanDirjen Bea Cukai optimistis aturan cukai plastik rampung tahun depanRabu 28 Nov 2018 10:26Ridha Anantidibaca 791 kaliSemua Kategori

Aturan cukai plastik masih belum berlaku. Padahal, pemerintah sudah mewacanakan adanya pungutan untuk plastik sejak beberapa tahun lalu.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :