Batas bea impor via kiriman diturunkanBatas bea impor via kiriman diturunkanJumat 26 Jan 2018 11:45Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menurunkan batasan pengenaan bea masuk atas barang kiriman dari luar negeri. Ini demi meminimalisir peredaran produk impor eceran di pasar. Rencananya, kebijakan itu akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang bisnis jual beli online (e-commerce) yang saat ini masih dipersiapkan Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Aturan pajak e-commerce parsial atau keseluruhan?Aturan pajak e-commerce parsial atau keseluruhan?Rabu 10 Jan 2018 09:50Ridha Anantidibaca 610 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya

 Jokowi: Peningkatan Tax Amnesty Tunggu Aturan SMIJokowi: Peningkatan Tax Amnesty Tunggu Aturan SMISelasa 9 Ags 2016 13:22Administratordibaca 865 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengantar pada Sosialisasi Tax Amnesty di Hotel Intercontinental Bandung, Jawa Barat, Senin (8/8/2016). Melalui pengantarnya, Jokowi menyampaikan kabar baik, yakni pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2016 adalah 4,94 persen.selengkapnya

 SOSIALISASI PENGAMPUNAN PAJAK, Presiden: Uang Tax Amnesty Geliatkan EkonomiSOSIALISASI PENGAMPUNAN PAJAK, Presiden: Uang Tax Amnesty Geliatkan EkonomiSelasa 9 Ags 2016 11:04Administratordibaca 847 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo optimistis uang tebusan dan dana hasil repatriasi yang masuk ke dalam sistem keuangan domestik melalui program pengampunan pajak akan menambah energi bagi laju pertumbuhan ekonomi nasional.selengkapnya

 Deklarasi Harta Tax Amnesty Baru Rp9,27 Triliun, Jokowi: September Akan MeningkatDeklarasi Harta Tax Amnesty Baru Rp9,27 Triliun, Jokowi: September Akan MeningkatSelasa 9 Ags 2016 10:09Administratordibaca 780 kaliSemua Kategori

Saat memberikan pengantar pada Sosialisasi Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di Hotel Intercontinental Kota Bandung, Senin 8 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo menyampaikan kabar baik, yakni pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2016 adalah 4,94 persen.selengkapnya

 Hingga pertengahan Agustus 2021 realisasi insentif pajak mencapai Rp 51,97 triliunHingga pertengahan Agustus 2021 realisasi insentif pajak mencapai Rp 51,97 triliunSenin 30 Ags 2021 14:24Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi insentif pajak sudah mencapai sebesar Rp 51,97 triliun hingga pertengahan Agustus 2021.selengkapnya

 DPN APTI: Cukai rokok naik adalah akar pandemi bagi petani tembakauDPN APTI: Cukai rokok naik adalah akar pandemi bagi petani tembakauSenin 23 Ags 2021 10:10Ridha Anantidibaca 525 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji berpendapat rencana pemerintah akan menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2022 akan berdampak pada penurunan volume rokok. Akibatnya, penyerapan tembakau turun. Turunnya penyerapan tembakau sangat dirasakan petani.selengkapnya

 Sri Mulyani Perpanjang Insentif Pajak, Ini RinciannyaSri Mulyani Perpanjang Insentif Pajak, Ini RinciannyaSelasa 19 Jan 2021 10:42Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas atau insentif pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Di dalam PMK 143/PMK.03/2020 dijelaskan, fasilitas pajak tersebut diberikan hingga 31 Desember 2021.selengkapnya

 Simplifikasi cukai rokok jadi strategi reformasi fiskal KemenkeuSimplifikasi cukai rokok jadi strategi reformasi fiskal KemenkeuSelasa 7 Jul 2020 15:47Ridha Anantidibaca 260 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan penyederhanaan (simplifikasi) struktur tarif cukai hasil tembakau sebagai salah satu bagian strategi Reformasi Fiskal. Kepastian tersebut diperoleh setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Revisi PMK Diskon PPh untuk VokasiPemerintah Kaji Revisi PMK Diskon PPh untuk VokasiRabu 23 Okt 2019 09:57Ridha Anantidibaca 242 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penambahan sektor usaha dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 128 Tahun 2019.selengkapnya

 SUPER DEDUCTION TAX: Aturan Turunan Bisa Contoh PMK Tax HolidaySUPER DEDUCTION TAX: Aturan Turunan Bisa Contoh PMK Tax HolidaySelasa 30 Jul 2019 11:34Ridha Anantidibaca 1034 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2019 terkait dengan super deduction tax harus terukur.selengkapnya

 Pengamat : Efek Insentif Pajak Properti Belum Bisa DiukurPengamat : Efek Insentif Pajak Properti Belum Bisa DiukurKamis 27 Jun 2019 10:05Ridha Anantidibaca 370 kaliSemua Kategori

Baru saja pemerintah kembali merilis aturan baru tentang penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Penjualan Barang Mewah dari 5% menjadi 1% lewat PMK No.92/PMK.03/2019. Menurut pengamat, dampaknya pada sektor properti mewah masih belum terukur.selengkapnya

 Ini Rincian Harga Rumah dan Zona yang Bebas dari PajakIni Rincian Harga Rumah dan Zona yang Bebas dari PajakSelasa 25 Jun 2019 13:15Ridha Anantidibaca 792 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan merilis rincian batasan insentif fiskal untuk mendorong investasi di sektor properti. Beleid ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya

 Sah, Pemerintah Resmi Pangkas PPh 22 Properti MewahSah, Pemerintah Resmi Pangkas PPh 22 Properti MewahSelasa 25 Jun 2019 10:13Ridha Anantidibaca 270 kaliSemua Kategori

Pemerintah merilis aturan pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas penjualan Barang Mewah dari 5% menjadi 1% melalui implementasi PMK No.92/PMK.03/2019.selengkapnya

 Lippo Sambut Positif Insentif Pajak Hunian MewahLippo Sambut Positif Insentif Pajak Hunian MewahJumat 21 Jun 2019 13:57Ridha Anantidibaca 528 kaliSemua Kategori

CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady menyambut baik insentif pajak yang dikenakan untuk penjualan barang mewah termasuk hunian. Menurut John, insentif tersebut bisa berdampak positif untuk industri properti.selengkapnya

 Hunian di Bawah Rp 30 Miliar tak Kena Pajak Barang MewahHunian di Bawah Rp 30 Miliar tak Kena Pajak Barang MewahJumat 21 Jun 2019 13:18Ridha Anantidibaca 883 kaliSemua Kategori

Pemerintah menaikkan batasan nilai nilai hunian yang tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).selengkapnya

 Kabar Baik, Hunian di Bawah Rp30 Miliar Bebas PPnBMKabar Baik, Hunian di Bawah Rp30 Miliar Bebas PPnBMRabu 19 Jun 2019 10:48Ridha Anantidibaca 346 kaliSemua Kategori

Untuk mendorong sektor properti pemerintah merelaksasi baseline pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya.selengkapnya

 Kejar Pajak Google Cs, Sri Mulyani Keluarkan Jurus IniKejar Pajak Google Cs, Sri Mulyani Keluarkan Jurus IniKamis 13 Jun 2019 13:43Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengejar pajak Google hingga Facebook. Berbagai cara telah dilakukan, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT).selengkapnya

 Menkeu cabut peraturan mengenai perlakuan perpajakan bagi `e-commerce`Menkeu cabut peraturan mengenai perlakuan perpajakan bagi `e-commerce`Senin 1 Apr 2019 15:51Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau "e-commerce".selengkapnya

 Penarikan peraturan pajak e-commerce disayangkan, lebih baik ditundaPenarikan peraturan pajak e-commerce disayangkan, lebih baik ditundaSenin 1 Apr 2019 10:46Ridha Anantidibaca 642 kaliSemua Kategori

Keputusan Kementerian Keuangan (Kemkeu) menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) disayangkan. Pasalnya, kebijakan ini seharusnya bermanfaat untuk memberikan penegasan bagi pelaku perdagangan elektronik.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :