Menkeu: upaya persuasi untuk dorong kepatuhan pajakMenkeu: upaya persuasi untuk dorong kepatuhan pajakKamis 8 Feb 2018 09:12Ridha Anantidibaca 635 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan upaya persuasi akan lebih dikedepankan otoritas pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak seusai berakhirnya pelaksanaan program amnesti pajak.selengkapnya

 PENGUMPULAN DATA & INFORMASI PAJAK: Pemerintah Prioritaskan Komunikasi dengan Wajib PajakPENGUMPULAN DATA & INFORMASI PAJAK: Pemerintah Prioritaskan Komunikasi dengan Wajib PajakKamis 8 Feb 2018 08:53Ridha Anantidibaca 895 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan berbagai langkah positif dalam reformasi fiskal utamanya sistem perpajakan di Indonesia. Salah satunya adalah melakukan komunikasi dengan pihak pengusaha terkait kebedaran data dan informasi pihak kedua.selengkapnya

 Batas Minimum Tarif Bea Masuk Impor Barang Kiriman Bakal Dibahas?Batas Minimum Tarif Bea Masuk Impor Barang Kiriman Bakal Dibahas?Kamis 8 Feb 2018 08:49Ridha Anantidibaca 834 kaliSemua Kategori

Selain menyelesaikan skema perlakuan fiskal terhadap e-commerce atau perdagangan daring, pemerintah membuka peluang untuk membahas perubahan batas minimum tarif bea masuk yang tercantum di Peraturan Menteri Keuangan No.182/PMK.04/2016 tentang impor barang kiriman.selengkapnya

 Sri Mulyani Kembali Incar Data Nasabah Kartu KreditSri Mulyani Kembali Incar Data Nasabah Kartu KreditRabu 7 Feb 2018 10:30Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengincar data nasabah kartu kredit sebagai sumber informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengumpulkan pajak di tahun ini. Aturan ini sebenarnya sudah pernah dikeluarkan pada Maret 2016, tetapi ditunda karena DJP memilih fokus pada program amnesti pajak.selengkapnya

 CITA: Pelaporan Transaksi Kartu Kredit untuk Pajak di Atas Rp100 JutaCITA: Pelaporan Transaksi Kartu Kredit untuk Pajak di Atas Rp100 JutaRabu 7 Feb 2018 09:56Ridha Anantidibaca 735 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengusulkan agar pelaporan transaksi kartu kredit diberlakukan untuk seluruh kartu kredit berlimit di atas Rp100 juta. Usulan CITA berbeda dengan rencana Kementerian Keuangan yaitu pelaporan untuk tagihan minimal Rp1 miliar setahun.selengkapnya

 Pemerintah Klaim Pajak Tak Berhubungan Dengan Konsumsi Rumah TanggaPemerintah Klaim Pajak Tak Berhubungan Dengan Konsumsi Rumah TanggaRabu 7 Feb 2018 09:22Ridha Anantidibaca 768 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengklaim naiknya penerimaan negara dari pajak tak berhubungan konsumsi rumah tangga masyarakat.selengkapnya

 Wacana Pembukaan Data Transaksi Kartu Kredit, CITA: Jangan Terburu-buruWacana Pembukaan Data Transaksi Kartu Kredit, CITA: Jangan Terburu-buruSelasa 6 Feb 2018 09:50Ridha Anantidibaca 1095 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai rencana pembukaan data kartu kredit nasabah untuk kepentingan perpajakan membutuhkan persiapan matang serta mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini.selengkapnya

 Pelaporan Kartu Kredit untuk Pajak Diusulkan di Atas Rp 100 JutaPelaporan Kartu Kredit untuk Pajak Diusulkan di Atas Rp 100 JutaSelasa 6 Feb 2018 09:47Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengusulkan agar pelaporan transaksi kartu kredit diberlakukan untuk seluruh kartu kredit berlimit di atas Rp 100 juta. Ini berbeda dengan rencana Kementerian Keuangan yaitu pelaporan untuk tagihan minimal Rp 1 miliar setahun.selengkapnya

 AKSES DATA TRANSAKSI KARTU KREDIT: Langkah Ditjen Pajak Tak Langgar UUAKSES DATA TRANSAKSI KARTU KREDIT: Langkah Ditjen Pajak Tak Langgar UUSelasa 6 Feb 2018 09:09Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dianggap memiliki otoritas untuk mengakses transaksi kartu kredit.selengkapnya

 Pajak E-Commerce : Marketplace sebagai PenyetorPajak E-Commerce : Marketplace sebagai PenyetorSenin 5 Feb 2018 09:48Ridha Anantidibaca 559 kaliSemua Kategori

Rancangan beleid mengenai pengenaan pajak e-commerce menunjuk marketplace sebagai satu-satunya platform penyetor pajak dari pedagang online.selengkapnya

 TRANSAKSI E-COMMERCE: Ini Alasan Marketplace Ditunjuk Jadi Penyetor PajakTRANSAKSI E-COMMERCE: Ini Alasan Marketplace Ditunjuk Jadi Penyetor PajakSenin 5 Feb 2018 09:36Ridha Anantidibaca 566 kaliSemua Kategori

Rencangan beleid mengenai pemajakan e-commerce menunjuk marketplace sebagai satu-satunya platform penyetor pajak dari pedagang online.selengkapnya

 Pajak E-Commerce, Susah-Susah Kau KutangkapPajak E-Commerce, Susah-Susah Kau KutangkapSenin 5 Feb 2018 09:18Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Sejak pertama kali dibahas, aturan mengenai pemajakan e-commerce memang tak pernah sepi dari perbincangan.selengkapnya

 Menkeu: Revisi beleid insentif pajak dikaji dari sisi what dan howMenkeu: Revisi beleid insentif pajak dikaji dari sisi what dan howJumat 2 Feb 2018 14:24Ridha Anantidibaca 339 kaliSemua Kategori

Insentif pajak bagi industri berupa tax allowance dan tax holiday sepi peminat. Karena itu, pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah merombak aturan tersebut.selengkapnya

 Ditjen Pajak bagi-bagi beban ke kawil, ini pertimbangannyaDitjen Pajak bagi-bagi beban ke kawil, ini pertimbangannyaSelasa 30 Jan 2018 09:32Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah melakukan pembagian beban terhadap tiap kanwilnya. Pembagian ini dilakukan pada rapim yang diadakan pada 18 Januari lalu bersama para kakanwil.selengkapnya

 Alasan DJP Turunkan Batas Omzet Kena Pajak bagi UKMAlasan DJP Turunkan Batas Omzet Kena Pajak bagi UKMJumat 26 Jan 2018 14:20Ridha Anantidibaca 1282 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, rencana penurunan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari saat ini Rp 4,8 miliar per tahun bertujuan untuk menjaring lebih banyak basis wajib pajak (WP) dari kalangan usaha kecil dan menengah (UKM).selengkapnya

 Sama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda MotorSama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda MotorSenin 15 Jan 2018 10:27Ridha Anantidibaca 599 kaliSemua Kategori

Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan sepeda motor melintasi Jalan Thamrin. Menurut Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, putusan itu mencerminkan pihaknya mengedepankan hak asasi.selengkapnya

 Penyederhanaan cukai diapresiasiPenyederhanaan cukai diapresiasiKamis 11 Jan 2018 09:09Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146/PMK.010/2017 yang mengatur mengenai penyederhanaan sistem struktur cukai dinilai sudah tepat dan sangat dihargai.selengkapnya

 Menkeu Klaim Pengusaha Tidak Keberatan dengan Target Pajak 2018Menkeu Klaim Pengusaha Tidak Keberatan dengan Target Pajak 2018Rabu 10 Jan 2018 15:32Ridha Anantidibaca 584 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu membidik tingkat penerimaan pajak bisa tumbuh sekitar 20 persen pada 2018. Dalam konteks ini, angka tersebut dinilai tidak akan membebani pengusaha nasional karena target penerimaan pajak sudah ditetapkan melalui pertimbangan yang matang.selengkapnya

 Pemerintah tetap pada sistem PPN masukan keluaranPemerintah tetap pada sistem PPN masukan keluaranJumat 22 Des 2017 10:57Ridha Anantidibaca 589 kaliSemua Kategori

Dunia usaha memberi usul agar pemerintah mengganti skema pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak 10% dengan PPN final sebesar 2%-3% guna meringankan beban.selengkapnya

 idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingSelasa 12 Des 2017 09:24Ridha Anantidibaca 631 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :