Bersiaplah, Ditjen Pajak akan pungut pajak Netflix dan SpotifyBersiaplah, Ditjen Pajak akan pungut pajak Netflix dan SpotifySelasa 2 Jun 2020 12:08Ridha Anantidibaca 565 kaliSemua Kategori

Mulai tanggal 1 Juli 2020, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap menarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai transaksi kepada konsumen Netflix, Spotify, dan barang atau jasa lainnya dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).selengkapnya

 Beredar pesan lelang atas nama Bea dan Cukai, Kemkeu pastikan hoaksBeredar pesan lelang atas nama Bea dan Cukai, Kemkeu pastikan hoaksSenin 24 Sep 2018 09:29Ridha Anantidibaca 336 kaliSemua Kategori

Baru-baru ini beredar pesan di media sosial yang menginformasikan bahwa pihak yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melakukan penipuan berkedok lelang.selengkapnya

 Ini Alasan Kemenkeu Tunjuk Tokopedia dan Bukalapak jadi Alat Pembayaran PajakIni Alasan Kemenkeu Tunjuk Tokopedia dan Bukalapak jadi Alat Pembayaran PajakSenin 12 Ags 2019 10:54Ridha Anantidibaca 671 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menunjuk marketplace Tokopedia, Bukalapak dan PT Fintech sebagai lembaga persepsi lainnya yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik.selengkapnya

 Penghasilan Fantastis, Alasan Selebgram dan Youtuber Mesti Kena PajakPenghasilan Fantastis, Alasan Selebgram dan Youtuber Mesti Kena PajakRabu 23 Jan 2019 10:21Ridha Anantidibaca 940 kaliSemua Kategori

Pengaturan pajak bagi pelaku usaha di Instagram dan Youtube saat ini, tengah menjadi perhatian pemerintah, setelah beberapa waktu lalu pengaturan pajak bagi pelaku usaha perdagangan elektronik atau e-Commerce diluncurkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018.selengkapnya

 Januari, Penerimaan Bea dan Cukai Baru 1,80% dari TargetJanuari, Penerimaan Bea dan Cukai Baru 1,80% dari TargetSenin 25 Feb 2019 09:14Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah mengumpulkan penerimaan sebesar Rp3,76 triliun hingga akhir Januari 2019.selengkapnya

 Kemenkeu Evaluasi Pemberian Tax Allowance dan Tax HolidayKemenkeu Evaluasi Pemberian Tax Allowance dan Tax HolidayJumat 2 Feb 2018 11:18Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan tengah mengavaluasi fasilitas insentif pajak tax allowance dan tax holiday seiring dengan minimnya penyerapan di lapangan.selengkapnya

 Sri Mulyani Sebut Eropa dan AS Pernah Berebut Pajak AppleSri Mulyani Sebut Eropa dan AS Pernah Berebut Pajak AppleRabu 9 Nov 2016 14:49Ajeng Widyadibaca 740 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, pasca krisis ekonomi yang terjadi pada 2008 hingga 2009, negara-negara di dunia kemudian berlomba-lomba meningkatkan penerimaan pajak negaranya. ‎Bahkan, Eropa dan Amerika Serikat (AS) sempat berantem lantaran merebutkan tunggakan pajak dari perusahaan raksasa Apple Inc.selengkapnya

 Pajak Kosmetik dan Elektronik Impor Rerata Naik 10%Pajak Kosmetik dan Elektronik Impor Rerata Naik 10%Kamis 6 Sep 2018 14:38Ridha Anantidibaca 625 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan, pemerintah meninjau kebijakan pajak penghasilan (PPh) terhadap barang konsumsi impor untuk mendorong penggunaan produk domestik. Pemerintah telah melakukan tinjauan terhadap barang-barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 132/PMK.010/2015, PMK 6/PMK.010/2017, dan PMK 34/PMK.010/2017.selengkapnya

 Sri Mulyani : Nelayan, Petani, dan Pensiunan Tak Perlu Ikut Tax AmnestySri Mulyani : Nelayan, Petani, dan Pensiunan Tak Perlu Ikut Tax AmnestyRabu 31 Ags 2016 08:25Administratordibaca 1146 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan petani, nelayan, pensiunan yang hanya berpenghasilan Rp3,5 juta-4 juta dan masuk kategori pendapatan tidak kena pajak, diizinkan tidak perlu mengikuti kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty.selengkapnya

 DJP Sayangkan Syarat Taat Pajak Bagi Caleg, Capres dan Cawapres DihapusDJP Sayangkan Syarat Taat Pajak Bagi Caleg, Capres dan Cawapres DihapusJumat 14 Sep 2018 13:12Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyayangkan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meniadakan syarat patuh ketentuan pajak bagi calon anggota legislatif (caleg), calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres)selengkapnya

 Dirjen Pajak Akui Selebgram dan Jual Beli Online Bakal DipajakiDirjen Pajak Akui Selebgram dan Jual Beli Online Bakal DipajakiKamis 13 Okt 2016 10:26Administratordibaca 1152 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal ‎Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberlakukan pengenaan pajak kepada pengguna yang memakai akun media sosial untuk keperluan endorsement produk dan lapak jual beli barang online.selengkapnya

 Gopay dan Ovo Bikin Sri Mulyani Cemas, DJP Harus Bisa Menyerap PajakGopay dan Ovo Bikin Sri Mulyani Cemas, DJP Harus Bisa Menyerap PajakRabu 13 Feb 2019 15:09Ridha Anantidibaca 1013 kaliSemua Kategori

Perkembangan pesat perusahaan pembayaran QR code seperti OVO dan GoPay hingga membuat khawatir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Menurut ekonom, perkembangan uang digital seharusnya bisa dimanfaatkan oleh otoritas pajak untuk menyerapnya dari perusahaan start-up.selengkapnya

 Dampak Positif Revaluasi Aset Bagi Pajak dan EkonomiDampak Positif Revaluasi Aset Bagi Pajak dan EkonomiSenin 11 Jan 2016 11:45Administratordibaca 2995 kaliSemua Kategori

Hingga pukul 12 siang pada 30 Desember 2015, penerimaan pajak sudah mencapai Rp1.016 triliun. Kementerian Keuangan terus berusaha untuk dapat mencapai target, paling minimal dalam menjaga defisit anggaran di kisaran 2,7 persen. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan revaluasi aset, yang dilakukan oleh perusahaan BUMN dan swasta.selengkapnya

 Simplifikasi Tarif Cukai Rugikan Industri dan Petani TembakauSimplifikasi Tarif Cukai Rugikan Industri dan Petani TembakauKamis 18 Jul 2019 15:15Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Asosiasi Masyarakat Tembakau meminta Menteri Keuangan(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya mendukung program dan kebijakan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) dalam melindungi industri hasil tembakau di Tanah Air. Salah satunya adalah tidak melakukan simplifikasi dalam pemungutan cukai rokok.selengkapnya

 Kemenkeu Bakal Buat Ketentuan Baru Untuk PPN Sektor Ritel dan Barang BekasKemenkeu Bakal Buat Ketentuan Baru Untuk PPN Sektor Ritel dan Barang BekasRabu 18 Mar 2020 14:14Ridha Anantidibaca 594 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mesimplifikasi pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor ritel dan barang bekas tahun ini.selengkapnya

 Cegah Praktik Undervaluation dan Splitting, Ditjen Bea Cukai Gandeng E-CommerceCegah Praktik Undervaluation dan Splitting, Ditjen Bea Cukai Gandeng E-CommerceKamis 18 Jul 2019 10:27Ridha Anantidibaca 290 kaliSemua Kategori

Melalui pembahasan tentang transaksi lintas batas negara e-commerce yang sedang dibahas bersama oleh pemerintah, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal bekerja sama dengan e-commerce dalam rangka mencegah praktek undervaluation dan splitting.selengkapnya

 Ditjen Pajak dan Peruri akan desain ulang meterai tempelDitjen Pajak dan Peruri akan desain ulang meterai tempelKamis 22 Mar 2018 10:54Ridha Anantidibaca 898 kaliSemua Kategori

Adanya kasus penjualan meterai tempel palsu melalui blog dan toko online membuat pemerintah berniat untuk mendesain ulang benda meterai. Saat ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah membahas rencana tersebut dengan PT Peruri.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Mobil Listrik Bebas PPnBM dan Bea Masuk Jadi 5%Pemerintah Kaji Mobil Listrik Bebas PPnBM dan Bea Masuk Jadi 5%Rabu 28 Feb 2018 14:39Ridha Anantidibaca 606 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian mengusulkan pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan bea masuk sebesar 5% untuk Low Carbon Emmision Vehicle (LCEV) atau kendaraan remah emisi karbon. Usulan ini masih dalam proses pembahasan di Kementerian Keuangan.selengkapnya

 2.272 Wajib Pajak Besar dan Khusus Ikut Tax Amnesty2.272 Wajib Pajak Besar dan Khusus Ikut Tax AmnestySabtu 15 Okt 2016 11:26Administratordibaca 1073 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan hingga kini nilai uang tebusan yang berasal dari pajak besar dan wajib pajak khusus yang ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) sebesar Rp 16,25 triliun.selengkapnya

 Tax Amnesty Gagal, Investor Kecewa dan Penerimaan TergangguTax Amnesty Gagal, Investor Kecewa dan Penerimaan TergangguKamis 12 Mei 2016 12:55Administratordibaca 718 kaliSemua Kategori

Ekonom HSBC untuk ASEAN Su Sian Lim memperkirakan penerimaan negara tidak akan mencapai target. Sebab, pertumbuhan ekonomi masih dalam tren perlambatan, setidaknya terlihat dari pergerakan kuartal pertama yang di bawah ekspektasi hampir semua ekonom dan lembaga keuangan Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :