Industri Hasil Tembakau Dukung Cukai Rokok untuk KesehatanIndustri Hasil Tembakau Dukung Cukai Rokok untuk KesehatanSenin 24 Sep 2018 09:46Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Ismanu Soemiran mengapresiasi atas terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemanfaatan cukai rokok dari daerah. Perpres ini dibuat agar cukai rokok mampu menutup defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.selengkapnya

 GAPPRI mengpresiasi kebijakan cukai rokok untuk menutup defisit BPJS KesehatanGAPPRI mengpresiasi kebijakan cukai rokok untuk menutup defisit BPJS KesehatanSenin 24 Sep 2018 09:15Ridha Anantidibaca 838 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Ismanu Soemiran angkat bicara mengenai pemanfaatan cukai rokok untuk menambal BPJS Kesehatan. GAPPRI mengapresiasi atas terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut.selengkapnya

 Penurunan Batasan Pajak Impor tak Ganggu Bisnis E-CommercePenurunan Batasan Pajak Impor tak Ganggu Bisnis E-CommerceSenin 17 Sep 2018 09:14Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Ketua Umum idEA (Indonesian E-commerce Association) Ignatius Untung menanggapi positif terkait penurunan batasan pembebasan bea masuk dan pajak impor oleh pemerintah. Menurutnya, kebijakan ini tidak menganggu bisnis e-commerce dan justru memberikan perlindungan kepada e-commerce lokal maupun produk lokal.selengkapnya

 idEA Sikapi Pembatasan Barang Impor di E-CommerceidEA Sikapi Pembatasan Barang Impor di E-CommerceJumat 7 Sep 2018 11:13Ridha Anantidibaca 1116 kaliSemua Kategori

Dalam upaya menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus tertekan, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, salah satunya terkait pembatasan barang impor di e-Commerce dengan menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk barang-barang impor konsumsi hingga 10 persen.selengkapnya

 Pengusaha Sebut Pemerintah tak Adil Soal Restitusi PajakPengusaha Sebut Pemerintah tak Adil Soal Restitusi PajakSelasa 4 Sep 2018 14:58Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji upaya penindakan kepada eksportir yang belum membawa pulang devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai upaya penindakan tersebut berlebihan.selengkapnya

 Tarif Pajak Diturunkan, Asosiasi Ungkap Alasan UMKM Tak GembiraTarif Pajak Diturunkan, Asosiasi Ungkap Alasan UMKM Tak GembiraJumat 29 Jun 2018 11:26Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah, M. Ikhsan Ingratubun menyambut baik keputusan pemerintah yang menurunkan pajak penghasilan atau PPh UMKM dari yang sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen. Namun, kebijakan tersebut menurutnya belum memberikan kegembiraan bagi pelaku usaha.selengkapnya

 Anggota DPR minta kenaikan cukai tidak tinggiAnggota DPR minta kenaikan cukai tidak tinggiRabu 30 Mei 2018 12:34Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Andreas Eddy Susetyo, meminta pemerintah tidak menaikkan cukai rokok terlalu tinggi pada 2019 mendatang.selengkapnya

 Perjakbi Sambut Baik Pengguna Virtual Office Jadi PKPPerjakbi Sambut Baik Pengguna Virtual Office Jadi PKPSenin 9 Apr 2018 09:39Ridha Anantidibaca 1176 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama Indonesia (Perjakbi) Anggawira menyambut baik kebijakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak atas diperbolehkannya perusahaan pengguna virtual office menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kebijakan ini merupakan suatu oasis bagi para startup ataupun pengusaha di Indonesia demi kemajuan perekonomian.selengkapnya

 Apakah Izin Tenaga Kerja Asing dan Tax Holiday Cukup ?Apakah Izin Tenaga Kerja Asing dan Tax Holiday Cukup ?Jumat 6 Apr 2018 10:55Ridha Anantidibaca 770 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani mengatakan, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia meski telah mengeluarkan sejumlah insentif. Dalam sepekan ini, pemerintah mengumumkan revisi terkait Tax Holiday dan kemudahan mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA).selengkapnya

 Insentif Pajak Saja Tak CukupInsentif Pajak Saja Tak CukupKamis 5 Apr 2018 09:17Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berharap perumusan tax allowance nantinya akan lebih mendahulukan penciptaan lapangan kerja, sehingga daya beli masyarakat kelas bawah dapat diperbaiki.selengkapnya

 Aturan Libur Bayar Pajak Direvisi, Pengusaha: Agar Bisa BersaingAturan Libur Bayar Pajak Direvisi, Pengusaha: Agar Bisa BersaingSelasa 13 Mar 2018 13:49Ridha Anantidibaca 314 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang melakukan revisi terhadap beberapa aturan pajak yang diharapkan selesai pada akhir Maret. Salah satunya aturan 'libur pajak' atau tax allowance dan tax holiday.selengkapnya

 Asosasi UMKM: Pengurangan Pajak Hanya Kurangi BiayaAsosasi UMKM: Pengurangan Pajak Hanya Kurangi BiayaKamis 8 Mar 2018 13:44Ridha Anantidibaca 666 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun menyambut baik janji penurunan pajak untuk UMKM yang disampaikan Presiden Jokowi. Namun begitu, dia mengatakan, penurunan pajak itu tidak akan berdampak langsung pada pertumbuhan sektor UMKM.selengkapnya

 Batas bea impor via kiriman diturunkanBatas bea impor via kiriman diturunkanJumat 26 Jan 2018 11:45Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menurunkan batasan pengenaan bea masuk atas barang kiriman dari luar negeri. Ini demi meminimalisir peredaran produk impor eceran di pasar. Rencananya, kebijakan itu akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang bisnis jual beli online (e-commerce) yang saat ini masih dipersiapkan Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Pemerintah kaji bebas bea masuk barang e-commerce maksimal U$ 75Pemerintah kaji bebas bea masuk barang e-commerce maksimal U$ 75Kamis 25 Jan 2018 10:18Ridha Anantidibaca 716 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 Pengurangan pajak tenant disambut baik pelaku usahaPengurangan pajak tenant disambut baik pelaku usahaKamis 25 Jan 2018 10:16Ridha Anantidibaca 543 kaliSemua Kategori

Rencana Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan untuk mengurangi pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan disambut baik pelaku usaha. Saat ini, PPh final untuk pajak tenant/sewa tersebut sebesar 10%.selengkapnya

 Arab Saudi Tarik Pajak 5%, Ongkos Haji dan Umrah Bakal NaikArab Saudi Tarik Pajak 5%, Ongkos Haji dan Umrah Bakal NaikSelasa 2 Jan 2018 10:06Ridha Anantidibaca 390 kaliSemua Kategori

Asosiasi perjalanan haji dan umrah memprediksi biaya ibadah ke Tanah Suci bakal naik seiring kebijakan Arab Saudi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5% pada awal 2018. Pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan ini lantaran harga minyak di negara-negara timur tengah melemah.selengkapnya

 Catatan pebisnis soal threshold barang penumpangCatatan pebisnis soal threshold barang penumpangJumat 29 Des 2017 09:34Ridha Anantidibaca 1188 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menaikkan batas nominal impor barang penumpang menjadi US$ 500 per orang dan menghapus ketegori keluarga. Namun, Suryadi memberikan catatan kepada pemerintah.selengkapnya

 Pengusaha Usul Belanja Bebas PPN Seminggu, Ini Kata Sri MulyaniPengusaha Usul Belanja Bebas PPN Seminggu, Ini Kata Sri MulyaniJumat 10 Nov 2017 16:04Ajeng Widyadibaca 350 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani beberapa waktu lalu mengusulkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada setiap transaksi selama seminggu. Dari kacamata Kadin, PPN selama ini menjadi salah satu komponen yang membuat harga barang lebih tinggi.selengkapnya

 Gelar Due Diligence untuk Kasus `Paradise Papers`Gelar Due Diligence untuk Kasus `Paradise Papers`Jumat 10 Nov 2017 15:01Ajeng Widyadibaca 562 kaliSemua Kategori

Bocoran dokumen keuangan berskala luas yang disebut Paradise Papers telah membuat Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak meningkatkan pengawasannya. Dokumen tersebut mengungkapkan bagaimana orang-orang super kaya seperti Tommy Soeharto, Mamiek Soeharto hingga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiantoselengkapnya

 Jokowi Teken Aturan Baru, Eksplorasi Migas Tak Kena PajakJokowi Teken Aturan Baru, Eksplorasi Migas Tak Kena PajakKamis 6 Jul 2017 11:25Ajeng Widyadibaca 651 kaliSemua Kategori

Pagi ini, Kamis (6/7) kabar baik datang dari sektor hulu migas, pasalnya aturan yang sudah sangat dinantikan oleh para investor kini sudah resmi diteken oleh Presiden Joko Widodo. Beleid tersebut merupakan revisi dari PP No.79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :