Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sudah mengetahui barang impor mana saja yang dinaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) impornya.selengkapnya

Mobil dinas Menkeu Sri Mulyani yang bernopol RI-26 sempat menjadi perbincangan karena telat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)-nya. Pelat mobil tersebut habis masa berlakunya pada bulan Juli 2018.selengkapnya

Humas Kementerian Keuangan, Nufransa memastikan mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani tak menunggak pajak.selengkapnya

Seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak merayakan peringatan Hari Pajak dengan menggelar apel bersama di lapangan depan gedung Marie Muhammad, DJP, Jakarta, Sabtu (14/7/2018). Menteri Keuangan Sri Mulyani pun hadir sebagai Pembina Upacara.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, realisasi penerimaan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semester I 2018 masih terlampau rendah.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, diperlukan sumber pendanaan yang berasal dari pajak. Oleh karena itu, dia mengimbau agar setiap warga negara sadar pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penerimaan pajak bisa menjadi tulang punggung agar suatu negara dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga kedaulatan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penarikan pajak di Indonesia terus meningkat. Hal ini karena wajib pajak di Indonesia juga terus bertambah.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan penerimaan negara dari sektor perpajakan di 2019 dapat mencapai rasio sebesar 11,9 persen terhadap PDB. Angka itu meningkat sedikit apabila dibandingkan dengan target 2018 sebesar 11 persen.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memimpin rapat koordinasi (rakor) membahas insentif usaha. Rapat tersebut dihadiri bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keinginannya menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari 1 persen menjadi 0,25 persen. Namun, hal tersebut ditentang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap masyarakat tidak khawatir dengan ketentuan yang mewajibkan perbankan atau penyelenggara kartu kredit untuk menyetorkan data transaksi kartu kredit nasabahnya ke Direktorat Jenderal Pajak. Sebab, aturan bakal berlangsung secara bertahap, dengan menggunakan ketentuan threshold alias ambang batas minimal tagihan yang dilaporkan.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) yang dilaksanakan di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji lebih lanjut sektor-sektor industri mana saja yang bisa mendapatkan kebijakan tax allowance atau insentif pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 bisa mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan aset dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong para wajib pajak peserta tax amnesty (pengampunan pajak) agar mengurus proses balik nama atas harta yang telah dideklarasikan sesegera mungkin.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Indonesia masih bisa mengelola utang negara secara hati-hati. Bahkan, utang Indonesia mampu meningkatkan perekonomian sehingga menghasilkan kegiatan produktif.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pejabat dan jajaran petugas pajak untuk bekerja secara maksimal, seiring akan berakhirnya program pengampunan pajak atau tax amnesty pada 31 Maret 2017.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan kekurangan penerimaan pajak (shortfall) tahun ini sedikit meleset dari target. Adapun target shortfall pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sebesar Rp219 triliun.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya