TENDER OFFER DIPERMUDAH : Amunisi Baru AmnestiTENDER OFFER DIPERMUDAH : Amunisi Baru AmnestiRabu 7 Sep 2016 17:51Administratordibaca 926 kaliSemua Kategori

Pengambilalihan saham di lantai bursa dalam rangka amnesti pajak kini menjadi lebih mudah dan murah setelah otoritas pasar modal merilis aturan yang meniadakan kewajiban tender offer.selengkapnya

 2.272 Wajib Pajak Besar dan Khusus Ikut Tax Amnesty2.272 Wajib Pajak Besar dan Khusus Ikut Tax AmnestySabtu 15 Okt 2016 11:26Administratordibaca 1085 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan hingga kini nilai uang tebusan yang berasal dari pajak besar dan wajib pajak khusus yang ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) sebesar Rp 16,25 triliun.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSelasa 19 Apr 2016 11:22Administratordibaca 2991 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

 Wah! Bayar Pajak dan PNBP Kini Bisa Lewat Tokopedia, Bukalapak, dan FinnetWah! Bayar Pajak dan PNBP Kini Bisa Lewat Tokopedia, Bukalapak, dan FinnetSenin 26 Ags 2019 11:37Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini, Jumat (23/8/2019), meresmikan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) yang merupakan pengembangan dari MPN G2. Tiga e-commerce fintech yakni Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet digandeng sebagai lembaga persepsi dalam platform ini.selengkapnya

 Lagi, KPK cokok pegawai pajak, ini kronologinyaLagi, KPK cokok pegawai pajak, ini kronologinyaJumat 5 Okt 2018 10:04Ridha Anantidibaca 458 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon. KPK telah menangkap lima orang dan tiga diantaranya kini telah menjadi tersangka.selengkapnya

 Tingkatkan Penerimaan Pajak, Kini Giliran Orang Asing Dibidik DJPTingkatkan Penerimaan Pajak, Kini Giliran Orang Asing Dibidik DJPRabu 30 Mei 2018 14:18Ridha Anantidibaca 750 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memutar otak untuk meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyasar warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia.selengkapnya

 Kini Petugas Pajak Bisa Intip Kewajiban WP dari Biaya HidupKini Petugas Pajak Bisa Intip Kewajiban WP dari Biaya HidupJumat 2 Mar 2018 14:13Ridha Anantidibaca 599 kaliSemua Kategori

Kementerian keuangan menerbitkkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto. Dengan aturan ini, petugas pajak atau fiskus, bisa memeriksa Wajib Pajak (WP) yang tidak melaporkan pembukuan peredaran bruto yang dimilikinya.selengkapnya

 Samsat Keliling Sisir 80.000 Penunggak PajakSamsat Keliling Sisir 80.000 Penunggak PajakSelasa 6 Des 2016 10:33Ajeng Widyadibaca 1116 kaliSemua Kategori

Hingga Desember 2016 masih ada sebanyak 80.000 kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang belum melakukan daftar ulang pajaknya. Untuk mengurangi semakin banyaknya penunggak pajak, kini Kantor Pajak berusaha melakukan pelayanan setiap hari dan pelayanan keliling ke desa-desa.selengkapnya

 Pemerintah Akan Investigasi Pajak GooglePemerintah Akan Investigasi Pajak GoogleJumat 16 Sep 2016 11:39Administratordibaca 1176 kaliSemua Kategori

Hingga kini, pemerintah masih memeriksa secara khusus empat perusahaan digital. Sejak akhir Maret lalu, Direktorat Jenderal Pajak menelisik pajak keempat perusahaan raksasa multinasional tersebut, yaitu Google, Yahoo, Facebook, dan Twitter.selengkapnya

 Rekening nasabah diintip, Kantor Pajak harus jamin privasi masyarakat terjagaRekening nasabah diintip, Kantor Pajak harus jamin privasi masyarakat terjagaSenin 2 Des 2019 14:50Ridha Anantidibaca 661 kaliSemua Kategori

Kantor pajak kini bisa langsung mengakses data informasi rekening di atas Rp 1 miliar. Wewenang inilah yang dimanfaatkan otoritas pajak untuk memperluas basis Wajib Pajak (WP).selengkapnya

 Pebisnis Fesyen: Pajak Bikin Perdagangan Elektronik Lebih TertibPebisnis Fesyen: Pajak Bikin Perdagangan Elektronik Lebih TertibSenin 21 Jan 2019 09:33Ridha Anantidibaca 467 kaliSemua Kategori

Asosiasi perancang mode busana menyatakan, rantai distribusi berbagai produk fesyen kini jauh lebih efisien seiring terbukanya akses perdagangan secara daring. Sejalan dengan berbagai kemudahan yang ada, pebisnis selayaknya taat aturan termasuk soal pajak.selengkapnya

 Pemerintah Kini Buru Pajak Sektor KelautanPemerintah Kini Buru Pajak Sektor KelautanKamis 27 Okt 2016 07:16Administratordibaca 875 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kerja sama yang kuat antara Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Mabes Polri dalam menangani berbagai macam praktik illegal fishing di Tanah Air.selengkapnya

 Tuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalTuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalSenin 23 Jan 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 1289 kaliSemua Kategori

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

 Beda Ancaman Hukuman Ronaldo dan Alonso Jelang Sidang Penggelapan PajakBeda Ancaman Hukuman Ronaldo dan Alonso Jelang Sidang Penggelapan PajakSenin 21 Jan 2019 09:53Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

Cristiano Ronaldo dan Xabi Alonso menatap sidang penggelapan pajak. Keduanya menghadapi ancaman hukuman yang berbeda.selengkapnya

 Ada Hal Yang Lebih Mendesak Daripada Revisi PP109/2012Ada Hal Yang Lebih Mendesak Daripada Revisi PP109/2012Rabu 27 Nov 2019 13:57Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tidak bisa hanya memihak satu sektor tertentu dan mengesampingkan urgensi kepentingan yang lebih besar.selengkapnya

 Terkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov SumutTerkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov SumutJumat 13 Jan 2017 10:00Ajeng Widyadibaca 690 kaliSemua Kategori

Konflik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin mengerucut. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara.selengkapnya

 Cukai Rokok Batal Naik, Bea Cukai Putar Otak Kejar Target PenerimaanCukai Rokok Batal Naik, Bea Cukai Putar Otak Kejar Target PenerimaanSelasa 6 Nov 2018 15:29Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau alias cukai rokok. Meskipun, kenaikan tersebut merupakan strategi untuk mengejar target penerimaan cukai yang meningkat tahun depan. Kini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus putar otak untuk mengejar target.selengkapnya

 Prosedur Dipermudah, UMKM Tetap Malas Ikut Tax AmnestyProsedur Dipermudah, UMKM Tetap Malas Ikut Tax AmnestyKamis 6 Okt 2016 09:56Administratordibaca 1236 kaliSemua Kategori

Setelah sibuk menggaet para pengusaha kakap pada periode pertama program pengampunan pajak (tax amnesty), kini Direktorat Jenderal Pajak mulai gencar menggaet pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Direktur Jenderal Pajak bahkan menerbitkan peraturan khusus untuk mendorong UMKM mengikuti program tersebut.selengkapnya

 Wewenang Ditjen Pajak Akan DiperkuatWewenang Ditjen Pajak Akan DiperkuatSenin 13 Jun 2016 14:34Administratordibaca 1320 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memperkuat kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pengajuan revisi Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga yang kini berada di bawah kendali Kementerian Keuangan tersebut akan didorong bersifat semi-otonom yang bertanggung jawab kepada Presiden.selengkapnya

 Sri Mulyani : 2.992 WP Tidak Pernah Bayar PajakSri Mulyani : 2.992 WP Tidak Pernah Bayar PajakJumat 26 Ags 2016 14:56Administratordibaca 1015 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sebanyak 2.992 Wajib Pajak (WP) tidak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) atau tidak pernah membayar pajak. Dan kini WP tersebut ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan nilai pengungkapan harta Rp 8,52 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :