Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menanggapi dengan santai saat dia ditanya wartawan mengenai gugatan yang dilayangkan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sambil berjalan meninggalkan gedung Bursa Efek Indonesia, ia menyatakan tidak masalah dengan gugatan itu.selengkapnya

Presiden Joko Widodo memastikan akan menandatangani Undang-undang Pengampunan Pajak, atau Tax Amnesty, agar bisa segera diimplementasikan. Artinya, beberapa pasal yang tercantum dalam payung hukum tax amnesty resmi diberlakukan.selengkapnya

Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak menjadi titik awal reformasi perpajakan di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan, pengampunan pajak akan diikuti dengan merevisi beberapa UU terkait perpajakan.selengkapnya

Bank Indonesia akan menambah penerbitan instrumen di pasar keuangan untuk menampung dana repatriasi modal dari luar negeri yang hadir sebagai dampak dari implementasi kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

Bank Indonesia akan menambah penerbitan instrumen di pasar keuangan untuk menampung dana repatriasi modal dari luar negeri yang hadir sebagai dampak dari implementasi kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty menjadi Undang-Undang. Hal ini sekaligus mengakhiri pro-kontra dan tarik-menarik kepentingan yang mengiringinya sejak awal 2015.selengkapnya

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung penuh segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. PDIP telah menyampaikan hal ini langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).selengkapnya

Pemerintah memutuskan menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50 persen. Masyarakat yang penghasilannya hingga 54 juta per tahun, tidak akan dikenakan pajak. Sebelumnya batas penghasilan yang terkena pajak hanya 36 juta per tahun. Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah setelah mendapat restu dari DPR dua bulan lalu. Kementerian Keuangan mengatakan kebijakan peningkatan batasselengkapnya

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak telah berjalan sebulan lebih. Namun pembahasan kebijakan tax amnesty di Dewan Perwakilan Rakyat ini terseok-seok. Padahal, pemerintah berharap aturan tersebut segera disahkan untuk mengejar pemasukan dari tarif tebusan hingga Rp 165 triliun.selengkapnya

Langkah pemerintah untuk menjalankan program Tax Amnesty atau yang lebih dikenal dengan program Pengampunan Pajak tampaknya sudah di depan mata karena saat ini pemerintah sudah mengajukan RUU Pengampunan Pajak dan tinggal menunggu pengesahan DPR. Kalau tidak ada aral melintang, RUU tersebut semestinya dapat disahkan di akhir bulan ini. Artinya program pengampunan pajak tersebut dapat dijalankanselengkapnya

Negara-negara dengan ekonomi besar yang tergabung dalam G-20 dan OECD akan menerapkan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project. Karena sistem penangkal penghindaran pajak ini, sejumlah perusahaan berpotensi menaikkan harga produksi untuk merespons beban pajak. Data konsultan pajak internasional, RSM Indonesia, menyebutkan hanya 8,3 persen perusahaan yang dipredksi tidak menaikkan harga.selengkapnya

Ketua Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdani menilai, pengampunan pajak (tax amnesty) jangan hanya fokus pada kembalinya dana dari luar negeri (repatriasi), melainkan peru diperluas. Tax amnesty harusnya juga mencakup beberapa kasus pajak, seperti pendirian perusahaan dan akuisisi perusahaan.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 yang diajukan hari ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam draft tersebut ada beberapa perubahan asumsi Makro di antaranya target penerimaan pajak dipangkas Rp19,6 triliun menjadi Rp1.527,1 triliun.selengkapnya

Indonesia telah sepakat menandatangani perjanjian pertukaran informasi perbankan antar negara atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Hal ini dilakukan untuk memberantas kegiatan penghindaran pajak atau tax avoidance oleh wajib pajak (WP) nakal. Beberapa pihak menilai, aturan yang rencananya diterapkan pada 2018 ini akan membuat nasabah menarik dananya keluar Indonesia.selengkapnya

Indonesia telah sepakat menandatangani perjanjian pertukaran informasi perbankan antar negara atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Hal ini dilakukan untuk memberantas kegiatan penghindaran pajak atau tax avoidance oleh wajib pajak (WP) nakal. Beberapa pihak menilai, aturan yang rencananya diterapkan pada 2018 ini akan membuat nasabah menarik dananya keluar Indonesia.selengkapnya

Upaya reformasi pajak yang selalu dikaitkan dengan rencana kebijakan pengampunan pajak bisa jadi hanya omong kosong belaka. Gembar-gembor repatriasi untuk perbaikan makro ekonomi pun dikhawatirkan mengundang tudingan ‘sekadar polesan’. Tidak mengherankan, lubang risiko krisis fiskal tahun ini mengangga lebar. Tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, lubang itu muncul karena melempemnya penerimaanselengkapnya

Bukan hanya Direktur Utama PT. Kobatin, Komarudin Md Top yang disandera terkait tunggakan pajak dan sanksinya senilai sekitar Rp 38 Miliar oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Rabu (25/5/2016) sore, namun pihak tersebut mengakui masih ada beberapa penunggak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lagi yang melakukan hal serupa.selengkapnya

Di depan sekitar 150 undangan diskusi Ikatan Akuntan Indonesia tentang pengampunan pajak atau tax amnesty, Oesman Sapta Odang buka-bukaan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu prihatin dengan kondisi saat ini terkait beratnya upaya mendongkrak pendapatan negara. Sebuah informasi sampai ke telinganya. Di tengah lemahnya penerimaan pajak, banyak uang warga Indonesia justru diparkir diselengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty masih dalam tahap penggodokan oleh pemerintah bersama DPR. Meski ini banyak disambut positif oleh beberapa pihak, namun ada pula yang kontra. Salah satunya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya menolak keras RUU tax amnesty.selengkapnya

Indonesia dan Singapura akan menerapkan aturan tax amnesty, yang diklaim dapat meningkatkan penerimaan pajak. Lantas, bagaimana desain terbaik untuk tax amnesty? Beberapa orang berpendapat pemerintah harus menghargai mereka yang tidak melanggar hukum, sementara yang lain berpendapat bahwa memaksimalkan pendapatan harus menjadi tujuan. OECD pun merujuk pada kedua filosofi tersebutselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya