FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (6-habis) Apindo: Pengusaha Akan Senang Ikuti Program Tax Amnesty. Hariyadi yakin, para pengusaha akan dengan senang hati mengikuti program tax amnesty karena asetnya yang ‘tersendera’ akan bebas dari masalah hukum.selengkapnya

Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali gencar melakukan sosialisasi tax amnesty pada periode kedua pelaksanaan program tax amnesty.selengkapnya

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah menghargai aspirasi dari para buruh yang disampaikan dalam bentuk unjuk rasa, terkait undang-undang pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, ia memastikan tidak akan ada perubahan terkait pelaksanaan program tax amnesty.selengkapnya

Pemerintah bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) akan mengerahkan tim untuk mendatangi (door to door) para pengusaha satu persatu supaya ikut program pengampunan pajak (tax amnesty), termasuk mengalihkan hartanya di luar negeri ke Indonesia. Upaya ini mulai dilakukan hari ini (29/8/2016).selengkapnya

Seiring telah dimulainya program pemerintah dalam memberikan fasilitas pengampunan pajak atau tax amnesty bagi para wajib pajak, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong bersama Himpunan Bank-bank Milik Negara atau Himbara mensosialisasikan kebijakan baru tersebut kepada para nasabah dan debitur setianya.selengkapnya

Pemerintah Kota Semarang, terus menggenjot pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan menargetkan pajak PBB mencapai Rp376 miliar sepanjang 2018.selengkapnya

Program pengampunan pajak, alias tax amnesty periode pertama telah berakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Pajak yang telah berkontribusi besar dalam melayani masyarakat demi suksesnya tax amnesty.selengkapnya

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pihaknya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus berupaya membujuk para wajib pajak (WP) besar. Bujukannya tanpa sebab, melainkan dengan tujuan agar mau mengikuti kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Selain terus melakukan imbauan serta ajakan kepada pengusaha kelas kakap untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak, Kantor Wilayah Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar mulai melirik para vendor dari badan usaha milik negara.selengkapnya

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas menyatakan tarif uang tebusan dalam "tax amnesty" atau pengampunan pajak seharusnya sebesar 15 sampai 20 persen. "Menurut kami kalau 4 sampai 6 persen tarif tebusan itu sangat kecil kami usulkan seharusnya 15 sampai 20 persen. Jadi, kalau repatriasi itu 15 persen dan non-repatriasi 20 persen," kata Firdaus dalam diskusiselengkapnya

Keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tax amnesty atau pengampunan pajak diharapkan oleh pemerintah akan mampu memberikan pengaruh positif bagi negara. Akan tetapi, menurut mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Anwar Nasution, keberadaan RUU tax amnesty justru disebut akan memberikan banyak pengaruh negatif.selengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU)pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi perhatian serius dari fraksi Partai Golkar. Hal ini diketahui setelah Ketua umum Partai Golkar Setya Novanto‎ mengatakan, bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak lewat kebijakan tax amnesty jadi salah satu bahasan dalam rapat fraksi.selengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) akhirnya disepakati akan dibahas lebih komprehensif dalam Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk antara parlemen dan pemerintah. Masing-masing perwakilan, rencananya akan membedah pasal-pasal yang sudah tercantum dalam RUU tersebut.selengkapnya

Pemerintah belum mau mengambil langkah tegas dalam pengusutan kasus pajak Google di Indonesia. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih akan menggunakan pendekatan persuasif dengan terus melakukan diskusi agar kesepakatan pembayaran pajak ini dapat tercapai.selengkapnya

DPR dan pemerintah tengah membahas RUU Pengampunan Pajak. RUU ini diharapkan berlaku mulai 1 Juli 2016 dan berakhir 31 Desember 2016. DPR mematok target penerimaan dari Tax Amnesty sebesar Rp165 triliun dan dana repatriasi Rp 1.000 triliun. Jumlah yang fantastis. Bank Indonesia mentargetkan di angka Rp45 triliun, sedangkan pemerintah sejak awal memasang angka Rp60 triliun.selengkapnya

Program tax amnesty atau pengampunan pajak telah memasuki periode kedua. Pada periode kali ini, tax amnesty diproyeksi tidak akan semeriah sebelumnya.selengkapnya

Pemerintah memastikan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus tax amnesty bukan untuk menakut-nakuti wajib pajak. Satgas ini tidak akan memaksa wajib pajak besar ikut program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Target pendapatan negara lewat kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty diyakini tidak akan tercapai, mengingat sampai saat ini baru mencapai sekitar Rp1 triliun. Sementara capaian targetnya Rp 165 triliun. Untuk itu masih jauh dari apa yang diharapkan oleh pemerintah dibawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla.selengkapnya

Meski sudah berjalan satu minggu lebih, namun peserta tax amnesty masih berasal dari kalangan pengusaha menengah ke bawah. Pemerintah mencatat wajib pajak yang telah ikut tax amnesty ada yang mendeklarasikan Rp300 miliar.selengkapnya

Kalangan pengusaha Indonesia sepakat untuk mengantri program pengampunan pajak atau tax amnesty. Katanya demi memperbaiki basis data pajak.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya