DI ERA pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak selalu menjadi sorotan banyak kalangan. Maklum, beban yang harus dipikul di pundaknya teramat berat. Lancarnya program-program pembangunan pemerintahan Jokowi ada di tangan Dirjen Pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pengumuman nama Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru masih harus menunggu Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara pembahasan Dirjen Pajak sudah dilakukan Tim Penilai Akhir (TPA) sejak Rabu kemarin (29/11/2017).selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan menganalisis data dan informasi dari berbagai sumber secara profesional. Jika ada indikasi tidak patuh dalam kewajiban pajaknya, Ditjen Pajak bakal melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak (WP) sehingga menghindari kegaduhan.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pagi ini melantik pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pelantikan dilakukan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.selengkapnya

Pemerintah bersiap menyambut masuknya aliran dana (repatriasi) hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) yang diperkirakan sekitar Rp 100 triliun pada akhir tahun ini. Fluktuasi nilai tukar rupiah diharapkan tidak menganggu masuknya dana jumbo tersebut ke dalam negeri.selengkapnya

Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) selama ini turut berkontribusi dalam penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Dengan dukungan dan pasokan data ke Direktorat Jenderal Pajak, PPATK berperan meningkatkan penerimaan negara hingga triliunan rupiah.selengkapnya

Periode I program amnesti (pengampunan) pajak yang berakhir 30 September berhasil menorehkan sukses. Menyangkut capaian ini, ada tiga lembaga yang bertindak sebagai suksesornya. Siapa mereka?selengkapnya

oordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan pajak penghasilan di sektor hulu minyak dan gas (migas) sudah tahap finalisasi.selengkapnya

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

Kehadiran Sri Mulyani Indrawati di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK memberikan perubahan besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belum genap sebulan menduduki kursi Menteri Keuangan (Menkeu), mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu telah melakukan pemangkasan.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mencari pengganti Ken Dwijugiasteadi untuk mengisi posisi sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Kemenkeu.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung dan menyetujui usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Ini dilakukan karena Jokowi mulai menyadari bahwa target penerimaan pajak tahun ini tidak realistis.selengkapnya

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sudah mengambil langkah untuk mengantisipasi jika program pengampunan pajak gagal mencapai target. Terutama, jika target penerimaan pajak di bawah estimasi awal. Salah satu yang sedang dilakukan mantan Managing Director and Chief Operating Officer World Bank ini yaitu, mencari sumber penerimaan pajak untuk menggantikan tax amnesty.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat pimpinan (rapim) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Ja‎karta Selatan.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan turun langsung untuk mensosialisasikan program pengampunan pajak (tax amnesty). Setelah tiga kota sebelumnya, Jokowi akan mensosialisasikan empat kota lain termasuk di luar negeri, yakni Jakarta, Makasar, Semarang, Bandung, dan Singapura.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 cukup ambisius. Kemudian, ditambah target dari kebijakan pengampunan paja atau tax amnesty. Untuk itu, dia meminta seluruh jajaran Ditjen Pajak menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. http://klinikpajak.co.id/admin/master/news.php?edit=MjIxNw%3D%3D&tab=#selengkapnya

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai ada delapan 'pekerjaan rumah (PR) bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Pertama tidak lain yakni menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

Presiden Joko Widodo merupakan The Real President (Presiden sesungguhnya). Terbukti, dalam sejumlah kebijakan Presiden Jokowi mengambil keputusan sendiri yang berhasil dikomunikasikan dengan partai politik.selengkapnya

Sejumlah gubernur mengajak para pengusaha untuk ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan ikut program tax amnesty dapat mendukung ekonomi dan investasi di daerah sehingga juga dapat berdampak positif untuk ekonomi nasional.selengkapnya

Pemerintah telah menerbitkan mekanisme baru dalam pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), demi mengoptimalisasi penerimaan pajak pada tahun ini. Melalui aturan ini, pemungutan denda bagi wajib pajak selain PBB-P2 (Perkotaan dan Pedesaan) yang telat bayar, akan dipertegas.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya