Karpet merah Omnibus Law Perpajakan untuk pajak dividenKarpet merah Omnibus Law Perpajakan untuk pajak dividenRabu 22 Jan 2020 10:29Ridha Anantidibaca 1143 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan sudah rampung dan segera dibahas di DPR.selengkapnya

 Ini komentar mantan dirjen pajak soal pajak over the topIni komentar mantan dirjen pajak soal pajak over the topSenin 16 Sep 2019 13:26Ridha Anantidibaca 274 kaliSemua Kategori

Skema pajak Over The Top (OTT) belum rampung sepenuhnya. Padahal pemerintah telah menyusun penerimaan negara dari ekonomi digital dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.selengkapnya

 Proyek Terbesar, Ditjen Pajak Bangun Core Tax System Rp2,04 TriliunProyek Terbesar, Ditjen Pajak Bangun Core Tax System Rp2,04 TriliunJumat 2 Ags 2019 15:34Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah membangun core tax system atau sistem teknologi informasi perpajakan. Sistem ini ditargetkan bisa rampung pada tahun 2023 mendatang.selengkapnya

 Jokowi Minta PPh Badan Turun, Sri Mulyani Sebut Masih Dalam ProsesJokowi Minta PPh Badan Turun, Sri Mulyani Sebut Masih Dalam ProsesSelasa 26 Mar 2019 13:39Ridha Anantidibaca 593 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin pajak korporasi alias Pajak Penghasilan (PPh) Badan segera diturunkan. Namun hingga saat ini hal tersebut belum kunjung rampung, sehingga Jokowi sempat mempertanyakan terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Tarif PPh badan masih dikaji, DJP: Pengusaha bisa manfaatkan fasilitas pajak lainTarif PPh badan masih dikaji, DJP: Pengusaha bisa manfaatkan fasilitas pajak lainRabu 9 Jan 2019 10:22Ridha Anantidibaca 653 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan hingga kini masih menyiapkan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menyusul revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sembari menunggu calon beleid ini rampung, Kemkeu menyarankan pebisnis untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan lainnya jika ingin mendapatkan insentif dalam berusaha.selengkapnya

 Lampaui Target, Penerimaan Negara Tembus Rp 1.936 TLampaui Target, Penerimaan Negara Tembus Rp 1.936 TKamis 6 Des 2018 14:21Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua Kategori

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan hitungan Kementerian Keuangan, pendapatan negara akan tembus dari target yang ditetapkan.selengkapnya

 Ditjen Pajak Sebentar Lagi dapat Intip Data Keuangan WNI di ASDitjen Pajak Sebentar Lagi dapat Intip Data Keuangan WNI di ASSenin 9 Jul 2018 13:31Ridha Anantidibaca 293 kaliSemua Kategori

Negosiasi Indonesia dan Amerika Serikat (AS) hampir rampung dalam pertukaran data keuangan secara otomatis. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan proses negosiasi berjalan lancar dan diharapkan selesai dalam waktu dekat.selengkapnya

 PPh UKM jadi 0,5%, Ditjen Pajak siapkan aturan turunanPPh UKM jadi 0,5%, Ditjen Pajak siapkan aturan turunanKamis 24 Mei 2018 10:41Ridha Anantidibaca 792 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menyiapkan aturan turunan untuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima ataus Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang sudah rampung dibahas. Dalam revisi aturan tersebut, tarif PPh final untuk UKM diturunkan jadi 0,5% dari yang saat ini 1%.selengkapnya

 Sri Mulyani Pastikan Pajak UKM Turun Jadi 0,5 PersenSri Mulyani Pastikan Pajak UKM Turun Jadi 0,5 PersenSelasa 22 Mei 2018 10:08Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Dari Usaha Yang Diterima atau Diperolah Wajib Pajak Tertentu Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, akhirnya rampung.selengkapnya

 Menkeu pastikan PPh final UKM sebesar 0,5%Menkeu pastikan PPh final UKM sebesar 0,5%Selasa 22 Mei 2018 09:49Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Dari Usaha Yang Diterima atau Diperolah Wajib Pajak Tertentu Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sudah rampung.selengkapnya

 Sri Mulyani: Revisi Tarif Pajak 0,5% UKM Segera TerbitSri Mulyani: Revisi Tarif Pajak 0,5% UKM Segera TerbitSenin 21 Mei 2018 13:23Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan aturan penurunan tarif pajak penghasilan usaha kecil menengah (PPh UKM) dari 1% menjadi 0,5%, prosesnya sudah hampir rampung.selengkapnya

 Rudiantara Targetkan Aturan Pajak OTT Selesai Kuartal I 2018Rudiantara Targetkan Aturan Pajak OTT Selesai Kuartal I 2018Rabu 7 Feb 2018 09:54Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan regulasi soal pajak perusahaan digital raksasa berbasis internet (Over the Top/OTT) akan rampung pada Kuartal I-2018. Dalam Peraturan Menteri tersebut, Rudiantara mengatakan bahwa OTT tak akan diwajibkan menjadi Badan Usaha Tetap (BUT).selengkapnya

 Kepatuhan WP, Tanpa TI, Proses Pemilahan Tetap OptimalKepatuhan WP, Tanpa TI, Proses Pemilahan Tetap OptimalJumat 22 Des 2017 10:06Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Pemerintah tak perlu menunggu pembenahan sistem teknologi dan informasi sampai rampung untuk memetakan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP).selengkapnya

 Kasus Belum Tuntas, Ronaldo Terancam Denda 30 Juta Euro Perkara Penggelapan PajakKasus Belum Tuntas, Ronaldo Terancam Denda 30 Juta Euro Perkara Penggelapan PajakSenin 11 Des 2017 10:33Ridha Anantidibaca 608 kaliSemua Kategori

Kegembiraan yang tengah dirasa megabintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, usai memenangkan trofi Ballon d’Or kelimanya, harus terusik dengan persoalan tuduhan penggelapan pajak yang belum rampung. Seperti sebelumnya, Ronaldo kembali diseret ke meja hijau untuk menyelesaikan perkara tersebut.selengkapnya

 Aturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleAturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleKamis 12 Jan 2017 13:16Ajeng Widyadibaca 727 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih berupaya untuk menarik pajak dari salah satu perusahaan digital raksasa berbasis internet (Over The Top/OTT) yaitu Google. Proses negosiasi yang tidak kunjung rampung pun menyebabkan Peraturan Menteri terkait keberadaan usaha dan bisnis berbagai perusahaan OTT tersebut belum bisa diterbitkan.selengkapnya

 Tax Amnesty Periode II Rendah, Sri Mulyani: Konglomerat Sudah IkutTax Amnesty Periode II Rendah, Sri Mulyani: Konglomerat Sudah IkutKamis 29 Des 2016 13:51Ajeng Widyadibaca 960 kaliSemua Kategori

Dalam hitungan hari, periode kedua program pengampunan pajak (tax amnesty) akan rampung pada 31 Desember nanti. Namun, keikutsertaan pada wajib pajak dan hasil yang diperoleh pemerintah jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.selengkapnya

 Tim Reformasi Pajak Libatkan KPKTim Reformasi Pajak Libatkan KPKRabu 30 Nov 2016 10:42Ajeng Widyadibaca 952 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan pembentukan tim reformasi perpajakan akan rampung dalam waktu dekat, sebelum akhir 2016 ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto menyebutkan, pemerintah akan memasukkan unsur dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tim ini.selengkapnya

 Menko Darmin Sebut Ada Dana Besar Siap Masuk RIMenko Darmin Sebut Ada Dana Besar Siap Masuk RIKamis 6 Okt 2016 07:54Administratordibaca 587 kaliSemua Kategori

Menko Perekonomian Darmin Nasution berharap instrumen investasi untuk program amnesti pajak bisa segera rampung. Karena, dana besar masuk Indonesia mulai awal 2017.selengkapnya

 Pelaku OTT Tetap Harus Punya Badan Usaha TetapPelaku OTT Tetap Harus Punya Badan Usaha TetapSenin 19 Sep 2016 20:22Administratordibaca 1753 kaliSemua Kategori

Peraturan menteri (Permen) tentang perusahaan konten berbasis internet asal global atau over the top (OTT) belum juga rampung. Meski begitu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memastikan pelaku OTT tetap harus membentuk badan usaha tetap (BUT) atawa permanent establishment (PE) di Indonesia.selengkapnya

 Soal Pajak Migas, Luhut: Ada Hal Struktural yang Musti DibenahiSoal Pajak Migas, Luhut: Ada Hal Struktural yang Musti DibenahiSenin 29 Ags 2016 20:14Administratordibaca 759 kaliSemua Kategori

Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 masih belum rampung pendiskusiannya. Adapun, PP tersebut tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. "Ternyata masih ada hal struktural yang musti kita benahi," kata Luhut di Kantor Kementerian ESDM, Jakartaselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :