Tok! Belanja Barang Impor Rp 45.000 Kena Pajak Berlaku 30 JanuariTok! Belanja Barang Impor Rp 45.000 Kena Pajak Berlaku 30 JanuariKamis 16 Jan 2020 08:56Ridha Anantidibaca 794 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah menetapkan ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019. Aturan itu akan mulai berlaku pada 30 Januari 2020.selengkapnya

 Sri Mulyani: Yang Diperas Oknum Pajak Segera LaporSri Mulyani: Yang Diperas Oknum Pajak Segera LaporJumat 5 Okt 2018 11:19Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat melapor ke Kementerian Keuangan jika menemukan pegawai pajak yang bertindak tidak wajar. Contohnya memeras wajib pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak dorong penyampaian SPT melalui e-filingDitjen Pajak dorong penyampaian SPT melalui e-filingSenin 4 Feb 2019 15:27Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mendorong penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahunan melalui e-filing untuk meringankan beban administrasi Wajib Pajak.selengkapnya

 Menkeu Sebut Sistem Tax Amnesty Kelebihan Beban Akibat Ramai PeminatMenkeu Sebut Sistem Tax Amnesty Kelebihan Beban Akibat Ramai PeminatJumat 30 Sep 2016 08:45Administratordibaca 816 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan minat pengusaha sangat tinggi dalam mengikuti program Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Bahkan, sistem operasi Tax Amnesty disebut sampai kelebihan beban.selengkapnya

 Google Menentang, Indonesia MengecamGoogle Menentang, Indonesia MengecamAhad 18 Sep 2016 11:52Administratordibaca 872 kaliSemua Kategori

Perusahaan multinasional asal Amerika Serikat, Google, secara mengejutkan melakukan perlawanan dengan menentang adanya Surat Pemeriksaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terkait dengan kewajiban pajak mereka.selengkapnya

 Soal Tax Amnesty, PPATK Sebut RI Jangan Jadi PenontonSoal Tax Amnesty, PPATK Sebut RI Jangan Jadi PenontonSelasa 26 Jul 2016 09:36Administratordibaca 887 kaliSemua Kategori

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan dukungan penuh terhadap Undang-undang (UU) pengampunan pajak atau Tax Amnesty‎ yang diterapkan pemerintah. Kepala PPATK M. Yusuf menilai dana yang dideklarasikan tidak selama bernuansa negatif.selengkapnya

 BUSINESS HITS: Tak Pernah Lupa, Sri Mulyani Terus Ingatkan Pengusaha untuk Bayar PajakBUSINESS HITS: Tak Pernah Lupa, Sri Mulyani Terus Ingatkan Pengusaha untuk Bayar PajakRabu 29 Nov 2017 10:41Ridha Anantidibaca 272 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) yang dilaksanakan di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran.selengkapnya

 Pengusaha UKM Tak Perlu Terburu-buru Ikut Tax AmnestyPengusaha UKM Tak Perlu Terburu-buru Ikut Tax AmnestyAhad 4 Sep 2016 10:47Administratordibaca 1192 kaliSemua Kategori

Forum Komunikasi Pengusaha Kecil dan Menengah Indonesia (FK-PKMI) merasa keberatan dengan aturan persyaratan pendaftaran tax amnesty. Maka mereka meminta Peraturan Menteri Keuangan 118 untuk dirombak.selengkapnya

 Pemerintah RI Yakin Singapura Tak Hambat Tax AmnestyPemerintah RI Yakin Singapura Tak Hambat Tax AmnestySabtu 17 Sep 2016 09:46Administratordibaca 474 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia memastikan bahwa Singapura tidak akan menghambat Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Pemerintah Indonesia dengan Singapura telah melakukan pembicaraan mengenai aturan wajib lapor perbankan Singapura ‎atas nasabah yang ikut tax amnesty ke kepolisian setempat.selengkapnya

 Pemerintah putar otak agar penerimaan pajak tahun depan naik 8%Pemerintah putar otak agar penerimaan pajak tahun depan naik 8%Rabu 14 Okt 2020 15:27Ridha Anantidibaca 290 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan target penerimaan pajak tahun depan seharusnya bisa tumbuh 8%. Angka tersebut mengkalkulasi target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5% dan inflasi 3%.selengkapnya

 Pemerintah cari celah agar penerimaan pajak di tahun depan bisa tumbuh 8%Pemerintah cari celah agar penerimaan pajak di tahun depan bisa tumbuh 8%Rabu 14 Okt 2020 15:17Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan target penerimaan pajak tahun depan seharusnya bisa tumbuh 8%. Angka tersebut mengkalkulasi target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5% dan inflasi 3%.selengkapnya

 Pengusaha ketar ketir target pajak naik 20% lebihPengusaha ketar ketir target pajak naik 20% lebihSelasa 9 Jan 2018 15:34Ridha Anantidibaca 476 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mematok target penerimaan pajak dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Jumlah ini hanya naik 10,94% dibanding target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

 Pemerintah Belum Mau Ambil Langkah Tegas Kejar Pajak GooglePemerintah Belum Mau Ambil Langkah Tegas Kejar Pajak GoogleKamis 26 Jan 2017 14:58Ajeng Widyadibaca 687 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum mau mengambil langkah tegas dalam pengusutan kasus pajak Google di Indonesia. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih akan menggunakan pendekatan persuasif dengan terus melakukan diskusi agar kesepakatan pembayaran pajak ini dapat tercapai.selengkapnya

 PENGAMPUNAN PAJAK: Pembahasan RUU Harus Fokus Pada Substansi Reformasi PajakPENGAMPUNAN PAJAK: Pembahasan RUU Harus Fokus Pada Substansi Reformasi PajakRabu 4 Mei 2016 11:02Administratordibaca 1423 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak harus fokus pada substansi reformasi sistem pajak Tanah Air. Darussalam, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center menilai perdebatan tarif tebusan yang muncul akhir-akhir ini dalam rencana payung hukum tax amnesty justru telah mengaburkan substansi kebijakan ini.selengkapnya

 Mulai 17 Agustus, Bikin NPWP Bisa di 4 Bank BUMNMulai 17 Agustus, Bikin NPWP Bisa di 4 Bank BUMNJumat 24 Jul 2020 16:11Ridha Anantidibaca 735 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan validasi dan pembuatan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bisa dilakukan di empat bank BUMN yang tergabung dalam Himbara. Dalam hal ini Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN.selengkapnya

 Sarankan revisi target pajak, CITA: Potensi shortfall tembus Rp 334 triliunSarankan revisi target pajak, CITA: Potensi shortfall tembus Rp 334 triliunKamis 19 Mar 2020 13:12Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyampaikan dampak dari virus korona, pelemahan harga minyak, dan kurs rupiah yang melemah menjadi batu sandungan utama penerimaan pajak.selengkapnya

 Reformasi pajak terancam mandekReformasi pajak terancam mandekRabu 14 Feb 2018 13:46Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Setahun program amnesti pajak berlalu, reformasi perpajakan yang dijanjikan pemerintah belum banyak terdengar gaungnya. Padahal, reformasi pajak ini penting untuk menjangkau potensi pajak secara lebih luas.selengkapnya

 Pebisnis koperasi minta keringanan pajakPebisnis koperasi minta keringanan pajakJumat 8 Des 2017 13:39Ridha Anantidibaca 1188 kaliSemua Kategori

Beban pajak yang tidak memenuhi rasa keadilan, masih dirasakan bagi eksistensi koperasi sampai saat ini.selengkapnya

 Peserta Tax Amnesty Membludak, Kantor Pusat Pajak KewalahanPeserta Tax Amnesty Membludak, Kantor Pusat Pajak KewalahanKamis 29 Des 2016 13:21Ajeng Widyadibaca 1224 kaliSemua Kategori

Jelang berakhirnya periode kedua pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di kawasan Gatot Subroto dalam beberapa hari terakhir dibanjiri peserta tax amnesty.selengkapnya

 3 Bulan Lembur hingga Malam, Jokowi Apresiasi Pegawai Pajak3 Bulan Lembur hingga Malam, Jokowi Apresiasi Pegawai PajakAhad 2 Okt 2016 22:09Administratordibaca 748 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melakukan tugasnya dengan baik dalam menyukseskan Program Tax Amnesty (pengampunan pajak). Bahkan, mereka rela bekerja keras keras hingga larut malam.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :