Kepala BKPM Proyeksi Shortfall Pajak Tahun Ini Capai Rp 200 TriliunKepala BKPM Proyeksi Shortfall Pajak Tahun Ini Capai Rp 200 TriliunRabu 9 Okt 2019 09:51Ridha Anantidibaca 343 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebut penerimaan pajak pada tahun ini akan berada di bawah target dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.577,56 triliun. "Kondisi APBN cukup ketat.selengkapnya

 DPR minta laporan resmi Rp 32,75 triliun piutang pajak yang berpotensi hilangDPR minta laporan resmi Rp 32,75 triliun piutang pajak yang berpotensi hilangSelasa 24 Jul 2018 11:03Ridha Anantidibaca 418 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng menilai, piutang pajak menjadi persoalan di tiap laporan keuangan tahunan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Pihaknya pun meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk memperinci piutang pajak tersebut.selengkapnya

 TOP REVIEW: Berburu Tax Amnesty, Suami Sri Mulyani Cemburu dan Pak Ken pun TifusTOP REVIEW: Berburu Tax Amnesty, Suami Sri Mulyani Cemburu dan Pak Ken pun TifusAhad 4 Sep 2016 07:51Administratordibaca 817 kaliSemua Kategori

Program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty terus digalakkan pemerintah meskipun banyak nada sumir atas pelaksanaannya. Apalagi dana tebusan tax amnesty hingga saat ini baru mencapai Rp3,69 triliun.selengkapnya

 Bertemu Jokowi, Pengusaha UMKM Minta PPh Final Dipangkas Jadi Nol PersenBertemu Jokowi, Pengusaha UMKM Minta PPh Final Dipangkas Jadi Nol PersenRabu 19 Jun 2019 11:00Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun meminta Presiden Joko Widodo kembali memangkas pajak penghasilan final menjadi nol persen.selengkapnya

 Tax Amnesty Bergulir, Apindo & Kadin Satu SuaraTax Amnesty Bergulir, Apindo & Kadin Satu SuaraJumat 22 Jul 2016 08:37Administratordibaca 774 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha Indonesia sepakat untuk mengantri program pengampunan pajak atau tax amnesty. Katanya demi memperbaiki basis data pajak.selengkapnya

 Gempa Lombok : Wajib Pajak Bebas SanksiGempa Lombok : Wajib Pajak Bebas SanksiJumat 24 Ags 2018 10:10Ridha Anantidibaca 843 kaliSemua Kategori

Wajib pajak atau WP yang menjadi korban bencana gempa bumi di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah.selengkapnya

 Pengusaha Protes Ekspor Biji Kopi Kena Pajak 10%Pengusaha Protes Ekspor Biji Kopi Kena Pajak 10%Rabu 30 Mei 2018 13:14Ridha Anantidibaca 2755 kaliSemua Kategori

Para pengusaha menolak wacana pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk biji kopi. Sebab menurut ekspor yang dilakukan berupa biji kopi dan bukannya bubuk kopi, sehingga tentunya akan sangat merugikan pengusaha jika tetap dikenakan PPN.selengkapnya

 Pemerintah Siap Berikan Argumentasi Terkait Gugatan UU Pengampunan Pajak di Mahkamah KonstitusiPemerintah Siap Berikan Argumentasi Terkait Gugatan UU Pengampunan Pajak di Mahkamah KonstitusiAhad 24 Jul 2016 15:06Administratordibaca 1567 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyakatan kesiapannya menghadapi gugatan uji materi atau Judicial Review Undang-Undang Pengampunan Pajak yang didaftarkan di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Investor Belgia Keluhkan Besaran Pajak IndonesiaSelasa 15 Mar 2016 09:30Administratordibaca 924 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Koordinasi Penamaan Modal (BKPM) Franky Sibarani hari ini turut mendampingi Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam menyambut investor Belgia. Seperti yang diketahui, hari ini Indonesia kedatangan 301 delegasi dari Belgia yang berasal dari 200 perusahaanselengkapnya

 Aturan pajak bagi ASN Muslim diharap bisa sinergi dengan aturan pajakAturan pajak bagi ASN Muslim diharap bisa sinergi dengan aturan pajakJumat 9 Feb 2018 11:40Ridha Anantidibaca 477 kaliSemua Kategori

Rancangan produk hukum terkait pengumpulan dana zakat aparatur sipil negara (ASN) muslim diharapkan bisa bersinergi dengan peraturan pajak.selengkapnya

 Biji Kopi Kena Pajak 10%, Apa Dampaknya?Biji Kopi Kena Pajak 10%, Apa Dampaknya?Rabu 30 Mei 2018 13:43Ridha Anantidibaca 6886 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk ekspor biji kopi. Kebijakan tersebut menuai protes terutama dari pengusaha eksportir komoditas kopi.selengkapnya

 Anggota DPR Jaring Masukan untuk RUU Konsultan PajakAnggota DPR Jaring Masukan untuk RUU Konsultan PajakRabu 12 Sep 2018 10:38Ridha Anantidibaca 646 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai, Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak jika kelak disahkan tidak akan mengurangi peran negara di sektor perpajakan.selengkapnya

 Pro Kontra soal Vape, Pemerintah Disarankan Lihat Standar Cukai InternasionalPro Kontra soal Vape, Pemerintah Disarankan Lihat Standar Cukai InternasionalRabu 22 Nov 2017 09:31Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai standar cukai yang diterapkan secara internasional bisa digunakan sebagai panduan untuk menyikapi pro dan kontra keberadaan rokok elektrik atau vape di Indonesia.selengkapnya

 KPK Soroti Rendahnya Penerimaan Pajak DKI JakartaKPK Soroti Rendahnya Penerimaan Pajak DKI JakartaKamis 4 Jun 2020 13:34Ridha Anantidibaca 412 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti menurunnya penerimaan pajak Pemprov DKI Jakarta. Lembaga antirasuah mencatat persentase capaian rencana aksi Optimalisasi Pajak Daerah Pemprov DKI Jakarta selama Januari sampai April 2020 masih relatif rendah, yakni 39,5 persen, dengan besaran nilai Rp8,2 triliun.selengkapnya

 Didatangi Sri Mulyani, PP Muhammadiyah Urungkan Rencana Gugat UU Amnesti PajakDidatangi Sri Mulyani, PP Muhammadiyah Urungkan Rencana Gugat UU Amnesti PajakKamis 15 Sep 2016 09:04Administratordibaca 1057 kaliSemua Kategori

PP Muhammadiyah mengurungkan niatnya untuk menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi, setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan 13 petinggi ormas keagamaan tersebut.selengkapnya

 Pemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyPemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyRabu 15 Jun 2016 11:51Administratordibaca 1594 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan. Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukanselengkapnya

 Pemerintah Usulkan Pajak Deklarasi 4 PersenPemerintah Usulkan Pajak Deklarasi 4 PersenKamis 26 Mei 2016 19:35Administratordibaca 639 kaliSemua Kategori

Pemerintah optimistis pembahasan RUU pengampunan pajak atau tax amnesty akan segera rampung. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut pembahasan tax amnesty ini akan selesai sebelum masa reses DPR atau akhir bulan ini. "Kita harapkan bahwa akhir bulan ini atau setidaknya awal bulan depan sebelum masa reses sebelum berakhir itu sudah disetujui. Yang lagi dibicarakan itu tarifnya, prinsipnya DPRselengkapnya

 Pemerintah rilis aturan pajak e-commerce, Pengusaha logistik: Ini menambah beban kamiPemerintah rilis aturan pajak e-commerce, Pengusaha logistik: Ini menambah beban kamiSenin 14 Jan 2019 13:52Ridha Anantidibaca 662 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-commerce. Secara rinci, beleid ini mewajibkan penyedia platform untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform kepada pedagang dan penyedia jasa; memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia plselengkapnya

 Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarJumat 24 Feb 2017 11:54Ajeng Widyadibaca 680 kaliSemua Kategori

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

 Kemenkominfo Yakinkan Google untuk Bayar PajakKemenkominfo Yakinkan Google untuk Bayar PajakSabtu 22 Okt 2016 08:29Administratordibaca 696 kaliSemua Kategori

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Lis Sutjiati memastikan Google akan ikuti aturan pemerintah perihal kewajban membayar pajak di Indonesia. Saat ini, Kominfo masih melakukan dialog insentif dengan Google untuk menyelesaikan masalah ini.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :