Direktorat Jenderal Pajak akhirnya buka suara mengenai isu adanya pajak untuk pembelian minyak mentah ke PT Pertamina (Persero). Selama ini kebijakan itu sulit diterapkan karena terganjal adanya pajak yang akan dikenakan kontraktor yang menjual minyak ke Pertamina.selengkapnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyatakan tidak relevan mengaitkan penurunan konsumsi dengan upaya mengejar target penerimaan pajak.selengkapnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan tidak relevan mengaitkan penurunan konsumsi dengan upaya mengejar target penerimaan pajak.selengkapnya
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi Heru Pambudi mengatakan meskipun cukai plastik akan menjadi prioritas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC ) tahun ini, cukai emisi juga terus dipromosikan.selengkapnya
Wajib pajak (WP) dengan risiko rendah akan mendapatkan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Kebijakan ini merupakan salah satu fokus yang akan diambil Direktorat Jenderal Pajak pada tahun ini.selengkapnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengakui transfer pricing merupakan permasalahan klasik dalam lanskap perpajakan internasional.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat ada sekitar 10,5 miliar data Wajib Pajak yang yang dikelola Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sejak tahun 2004.selengkapnya
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi baru saja melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan.selengkapnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengklaim telah mengumpulkan 70% dari target Rp59 triliun dari proses pemeriksaan dan penegakan hukum pasca implementasi pengampunan pajak atau tax amnestyselengkapnya
Untuk mengejar pelaksanaan amnesti pajak tahap kedua dan ketiga, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mengubah strategi komunikasi yang dilakukannya. Ditjen Pajak mengaku akan membagi segmentasi wajib pajak (WP) sehingga sosialisasi yang dilakukan lebih tepat sasaran. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP)selengkapnya
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan bahwa saat ini terdapat peningkatan jumlah peserta tax amnesty secara signifikan. Bahkan, untuk Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, telah terdapat 2000 antrean untuk ikut serta dalam program tax amnesty.selengkapnya
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, pelaksanaan UU Tax amnesty bukan untuk mencari popularitas bagi Direktorat Jenderal pajak maupun Kemenkeu. Pernyataan ini sekaligus menjawab tuduhan para penggugat tax amnesty yang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.selengkapnya
Pemerintah mulai menjalankan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) mulai Senin (18/7) pekan ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengklaim tingginya minat wajib pajak untuk mengikuti kebijakan yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir bulan lalu tersebut.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengoptimalkan data nasabah perbankan yang menggunakan kartu kredit sebagai salah satu acuan DJP dalam menyesuakan laporan surat pemberitahuan (SPT). Dari data ini, DJP bisa mensinkronkan apakah dana yang dikeluarkan seorang nasabah perbankan telah sesuai dengan yang dilaporkan.selengkapnya
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) saat ini mengaku mengalami kerugian setelah adanya aturan Kementerian Keuangan yang mewajibkan penerbit kartu kredit dan bank melaporkan data dan transaksi setiap bulan. Akibat aturan ini, penutupan kartu kredit BCA telah meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebelum diterbitkannya aturan tersebut.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengutamakan Wajib Pajak (WP) Badan maupun Orang Pribadi kelas kakap sebagai sasaran identifikasi dalam data Panama Papers. Namun prioritas ini tidak mengenal status dan jabatan orang-orang kaya itu. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi saat Konferensi Pers Panama Papers menegaskan, DJP telah memiliki prioritas utama dalam prosesselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengatakan butuh waktu sebulan untuk merampungkan proses identifikasi 1.038 orang-orang Indonesia yang muncul di data Panama Papers. Dengan demikian, target penyelesaiannya pada akhir Mei 2016. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi mengatakan, DJP langsung bekerja menelusuri data sebanyak 1.038 WP dalam dokumenselengkapnya
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiastiadi memastikan bahwa pelaporan SPT melalui sistem online (e-filling) tidak akan mengalami kendala berarti. Sebab, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah dapat menerima jumlah data pelaporan pajak hingga 10.000 laporan per detik. Untuk itu, masyarakat dipastikan dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk melakukan pelaporan pajak secara online.selengkapnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak meminta agar masyarakat tidak panik dalam menghadapi era keterbukaan informasi mengenai pajak pada 2017 mendatang. Pasalnya, pihaknya tidak akan menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijuasteadi menyatakan, pihaknya sudah bersiap untuk mengusung era keterbukaan informasi pada 2017 mendatang.selengkapnya
Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro telah menetapkan Ken Dwijugiaesteadi sebagai Direktur Jenderal Pajak secara tetap atau definitif. Penetapan resmi tersebut saat ini tengah menanti surat Keputusan Presiden Joko Widodo. "Hanya menunggu Keppres saja," ujar Bambang singkat kepada CNNIndonesia.com Minggu (7/2).selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya