E-FAKTUR: Evaluasi Pencantuman NIK Diputuskan Pekan IniE-FAKTUR: Evaluasi Pencantuman NIK Diputuskan Pekan IniSenin 26 Mar 2018 11:49Ridha Anantidibaca 603 kaliSemua Kategori

Penegasan mengenai kewajiban pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) bagi wajib pajak pembeli tanpa nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan diputuskan pekan ini.selengkapnya

 Ini Pengaruh Pemberlakuan Kembali Pajak Ekspor CPO MalaysiaIni Pengaruh Pemberlakuan Kembali Pajak Ekspor CPO MalaysiaSenin 26 Mar 2018 09:58Ridha Anantidibaca 616 kaliSemua Kategori

Harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) melemah paska pemerintah Malaysia mengumumkan kembalinya pajak ekspor bagi CPO pada April. Namun, diperkirakan permintaan masih akan menguat menjelang pemberlakuan pajak tersebut.selengkapnya

 CITA Apresiasi Insentif Pajak untuk UKMCITA Apresiasi Insentif Pajak untuk UKMRabu 21 Mar 2018 14:57Ridha Anantidibaca 621 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi rencana pemerintah memberikan insentif pajak kepada para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

 REVISI PP PAJAK UKM: Berikut Bocorannya!REVISI PP PAJAK UKM: Berikut Bocorannya!Rabu 21 Mar 2018 09:51Ridha Anantidibaca 602 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan segera merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai dasar hukum pengenaan pajak bagi wajib pajak UKM, yaitu wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.selengkapnya

 CITA apresiasi insentif pajak bagi pelaku UKMCITA apresiasi insentif pajak bagi pelaku UKMSelasa 20 Mar 2018 09:11Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi rencana pemerintah memberikan insentif pajak bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

 Pajak UKM Turun Jadi 0,5%, DJP: 1% MemberatkanPajak UKM Turun Jadi 0,5%, DJP: 1% MemberatkanJumat 9 Mar 2018 13:25Ridha Anantidibaca 1145 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyebutkan rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi 0,5% menjadi jawaban dari keluhan para pelaku usaha selama ini.selengkapnya

 Ditjen Pajak Targetkan Beleid PPh Final 0,5% Rampung Akhir Bulan IniDitjen Pajak Targetkan Beleid PPh Final 0,5% Rampung Akhir Bulan IniJumat 9 Mar 2018 09:53Ridha Anantidibaca 326 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak berupaya keras agar aturan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi 0,5% bisa rampung akhir bulan ini.selengkapnya

 Ditanya Soal Penurunan PPh Final, Ini Jawaban Ditjen PajakDitanya Soal Penurunan PPh Final, Ini Jawaban Ditjen PajakKamis 8 Mar 2018 09:32Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Meski Presiden Joko Widodo telah mengatakan penurunan PPh final dari 1% menjadi 0,5% akan diputuskan akhir bulan ini, otoritas pajak masih enggan menyampaikan kabar tersebut.selengkapnya

 Pemangkasan Tarif PPh UKM Diketok Bulan IniPemangkasan Tarif PPh UKM Diketok Bulan IniRabu 7 Mar 2018 14:18Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memastikan keputusan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebesar 0,5% dari sebelumnya 1% segera dilakukan dalam waktu dekat.selengkapnya

 Begini Caranya Agar Omzet Tak Dihitung Ulang Petugas PajakBegini Caranya Agar Omzet Tak Dihitung Ulang Petugas PajakSenin 5 Mar 2018 15:58Ridha Anantidibaca 1502 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berwenang menghitung ulang omzet usaha wajib pajak (WP) yang melaporkan kewajibannya dengan cara pembukuan atau pencatatan. Kewenangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak (WP) terbit.selengkapnya

 Bila Jual Beli via Medsos Tak Kena Pajak, Marketplace Bisa SepiBila Jual Beli via Medsos Tak Kena Pajak, Marketplace Bisa SepiSelasa 20 Feb 2018 13:20Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Pajak tengah mengkaji rencana pengenaan pajak untuk transaksi jual beli di media sosial (Medsos) seperti Facebook dan Instagram.selengkapnya

 Pajak E-Commerce, Susah-Susah Kau KutangkapPajak E-Commerce, Susah-Susah Kau KutangkapSenin 5 Feb 2018 09:18Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Sejak pertama kali dibahas, aturan mengenai pemajakan e-commerce memang tak pernah sepi dari perbincangan.selengkapnya

 KEMUDAHAN BERUSAHA: Hore! Syarat Pembuatan NPWP DipermudahKEMUDAHAN BERUSAHA: Hore! Syarat Pembuatan NPWP DipermudahRabu 31 Jan 2018 10:20Ridha Anantidibaca 1250 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menyederhanakan persyaratan administrasi penyampaian dokumen kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam rangka mendukung program kemudahan berusaha.selengkapnya

 Inilah harapan asosiasi e-commerce soal pajakInilah harapan asosiasi e-commerce soal pajakSenin 29 Jan 2018 14:02Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Beleid pajak e-commerce berupa Peraturan Menteri Keuangan bakalan segera terbit. Salah satu isinya adalah penurunan Pajak Penghasilan (PPh) final untuk pebisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi 0,5% dari omzet. Aturan sebelumnya pajak PPh adalah 1%.selengkapnya

 Batas bea impor via kiriman diturunkanBatas bea impor via kiriman diturunkanJumat 26 Jan 2018 11:45Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menurunkan batasan pengenaan bea masuk atas barang kiriman dari luar negeri. Ini demi meminimalisir peredaran produk impor eceran di pasar. Rencananya, kebijakan itu akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang bisnis jual beli online (e-commerce) yang saat ini masih dipersiapkan Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Pemerintah kaji bebas bea masuk barang e-commerce maksimal U$ 75Pemerintah kaji bebas bea masuk barang e-commerce maksimal U$ 75Kamis 25 Jan 2018 10:18Ridha Anantidibaca 722 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak bantah isu pembelian tiket pesawat perlu NPWPDitjen Pajak bantah isu pembelian tiket pesawat perlu NPWPJumat 19 Jan 2018 14:06Ridha Anantidibaca 1380 kaliSemua Kategori

Beredar isu bahwa pembelian tiket pesawat mulai April tahun ini perlu menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dibantah oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

 Wajib isi data pembeli di e-faktur mundur ke AprilWajib isi data pembeli di e-faktur mundur ke AprilSenin 8 Jan 2018 11:37Ridha Anantidibaca 1285 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) non-retail untuk mencantumkan identitas pembeli dalam faktur pajak elektronik (e-faktur) yang diterbitkannya. Aturan itu semestinya sudah berlaku sejak Desember 2017.selengkapnya

 Indonesia akan Kenakan Bebas Pajak untuk Kurma PalestinaIndonesia akan Kenakan Bebas Pajak untuk Kurma PalestinaRabu 27 Des 2017 14:25Ridha Anantidibaca 972 kaliSemua Kategori

Duta Besar RI untuk Palestina, Andy Rachmianto mengatakan pemerintah Palestina meminta tarif bebas pajak untuk beberapa jenis barang komoditas yang diimpor Indonesia. Permintaan negara Palestina ini pun disambut baik oleh pemerintah Indonesia untuk bisa mendukung perekonomian Palestina yang masih dilanda perang.selengkapnya

 Go-Jek dan Tokopedia Diusulkan Jadi Agen PajakGo-Jek dan Tokopedia Diusulkan Jadi Agen PajakJumat 17 Nov 2017 10:33Ridha Anantidibaca 703 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengusulkan agar Tokopedia dan Go-Jek diberikan insentif khusus untuk menjadi agen pajak, atau kerap disebut Wajib Pungut (WAPU).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :