Penyesuaian postur APBNP 2016 yang sedang disusun diyakini mampu memberikan kepercayaan diri investor swasta, sehingga mampu mendorong perekonomian hingga akhir tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mamandang perlambatan pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada kuartal II/2016 merupakan cermin dari masih belum percaya dirinya sektor swata.selengkapnya

Membengkaknya jumlah restitusi pajak pada tahun 2016 menjadi penyebab mengapa pemerintah memangkas proyeksi penerimaan negara tahun ini. Seperti diketahui, pemerintah memperkirakan akan terjadi shortfallpenerimaan pajak hingga Rp 219 triliun dari target yang tercantum di APBN-P 2016 yaitu Rp 1.539,17 triliun.selengkapnya

Di bawah komando Menteri Keuangan baru, Sri Mulyani Indrawati, pemerintah belum memiliki strategi khusus untuk mengurangi risiko penerimaan pajak yang terancam meleset jauh dari target. Belum ada pula strategi khusus program pengampunan pajak untuk menarik dana repatriasi dan mencapai target uang tebusan.selengkapnya

Kabinet Kerja kembali mengalami perombakan atau reshuffle. Salah satu nama yang seolah jadi “bintang” dalam pengumuman reshuffle oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (27/7/2016) siang adalah Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyebut wajib pajak yang tidak memanfaatkan program Tax Amnesty dari pemerintah tahun ini akan merugi.selengkapnya

Presiden Joko Widodo sejak 1 Juli 2016 lalu telah mengesahkan Amnesti Pajak sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomiten mengunakan dana dari hasil kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk pembangunan di Tanah Air. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur.selengkapnya

Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah resmi dilaksanakan. Terhitung hari ini, program pengampunan pajak telah mulai dilakukan selama tiga hari.selengkapnya

Momentum perubahan postur APBN 2016 nyatanya tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal yang lebih realistis. Lubang risiko fiskal diklaim mampu tertutup dengan rencana kebijakan pengampunan pajak. Dinamika pembahasan yang terjadi di kompleks parlemen mengarah pada penyempitan defisit anggaran. Maklum, pemerintah mengusulkan defisit 2,48%, melebar dari patokan APBNselengkapnya

Setelah mengaku mengirimkan surat protes, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rudyatmo akan mempertanyakan pembatalan produk hukum Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, seutuhnya atau hanya beberapa pasal saja.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan akan terus berupaya keras untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak dengan rangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap kepatuhan seluruh Wajib Pajak. Target pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dipatok sebesar Rp1.360 triliun.selengkapnya

Pemerintah meyakini proses pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak di Dewan Perwakilan Rakyat bisa segera rampung paling lambat akhir Juni 2016. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan RUU Tax Amnesty bisa disahkan dalam waktu dekat agar dapat menambal penerimaan negara, di tengah perolehan pajak yang tidak sebaik perkiraan sebelumnya.selengkapnya

Kendati antusiasme para wajib pajak dalam rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai cukup besar, target arus ke kas negara seharusnya tetap realistis. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengaku tidak masalah ada target penerimaan dari tax amnesty yang sudah dimasukkan dalam RAPBN Perubahan 2016.selengkapnya

Membayar pajak menjadi kewajiban dari tiap warga negara. Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak, seorang wajib pajak telah membantu pemerintah untuk membiayai pembangunan negara. Hal itulah yang dilakukan oleh Aki Mad'i. Lelaki yang bekerja sebagai buruh tani ini rajin membayar pajak penghasilan.selengkapnya

Pemerintah akan memperkuat kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pengajuan revisi Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga yang kini berada di bawah kendali Kementerian Keuangan tersebut akan didorong bersifat semi-otonom yang bertanggung jawab kepada Presiden.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar mewaspadai maraknya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Penipuan ini biasanya menawarkan workshop, seminar, atau kegiatan lainnya yang berbayar atau dipungut biaya kepada masyarakat wajib pajak (WP).selengkapnya

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sukadana, Kabupaten Lampung Timur bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wilayah Metro menyosialisasikan sistem pembayaran pajak elektronik kepada masyarakat di Lampung Timur. Sosialisasi sistem pembayaran pajak elektronik atau e-Billing Pajak itu disampaikan kepada para pegawai dan pelaku usaha di Kabupaten Lampungselengkapnya

Penerimaan pajak nonmigas yang masih terkontraksi hingga akhir April harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk merevisi target APBN 2016. Kendati demikian, pemerintah optimistis masih bisa mengejar target pajak. Dari data internal pemerintah, realisasi penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak hanya mencapai sekitar Rp272 triliun. Angka itu turun sekitar 8,1% dari realisasiselengkapnya

KOMPAK 2016 (Kompetisi Pajak Universitas Airlangga) PajakKu PajakMu PajakKita KOMPAK adalah sebuah Kompetisi Perpajakan yang diadakan tiap tahun oleh prodi D3 Perpajakan Universitas Airlangga dan diikuti oleh seluruh mahasiswa aktif di seluruh Indonesia.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menyosialisasikan penggunaan e-filing di kalangan aparatur sipil negara, salah satunya di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. "Pada hari ini baru saja Wakajati sudah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara e-filing, penyampaian SPT secara e-filing ini untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada pengisian SPT wajib pajak,"selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya