Tak Sekadar Obral Insentif, Pemerintah Perlu Beri Kepastian InvestorTak Sekadar Obral Insentif, Pemerintah Perlu Beri Kepastian InvestorSenin 1 Jul 2019 14:15Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua Kategori

Obral insentif yang diberikan pemerintah diharapkan mendorong peforma investasi yang menunjukan gejala pelemahan.selengkapnya

 Dorong Investasi, Sektor Hulu Migas Tunggu Insentif PajakDorong Investasi, Sektor Hulu Migas Tunggu Insentif PajakKamis 5 Apr 2018 16:06Ridha Anantidibaca 978 kaliSemua Kategori

Guna mempercepat arus investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), pemerintah dinilai perlu menyiapkan insentif pajak bagi investor. Dalam hal ini, pemerintah diminta tidak berfokus pada upaya meningkatkan pendapatan, namun berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik bagi para penanam modal di sektor hulu migas.selengkapnya

 Pemerintah Finalisasi Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu MigasPemerintah Finalisasi Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu MigasRabu 24 Ags 2016 14:14Administratordibaca 1419 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Aturan ini berisi tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan revisi aturan tersebut sudah hampir final. Kemungkinan pekan depanselengkapnya

 Yakin Tax Amnesty Sukses, Pemerintah Naikkan Target Pajak PenghasilanYakin Tax Amnesty Sukses, Pemerintah Naikkan Target Pajak PenghasilanKamis 2 Jun 2016 21:18Administratordibaca 1006 kaliSemua Kategori

Penerapan pengampunan pajak atau tax amnesty diyakini akan menambah pendapatan negara seratusan triliun rupiah. Optimisme penambahan penerimaan tersebut mengingat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak sudah masuk tahap konsinyering antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.selengkapnya

 Darmin Nasution: Tak Ada Langkah Mundur Pelaksanaan Tax AmnestyDarmin Nasution: Tak Ada Langkah Mundur Pelaksanaan Tax AmnestySenin 11 Jan 2016 15:53Administratordibaca 1945 kaliSemua Kategori

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (1) Darmin Nasution: Tak Ada Langkah Mundur Pelaksanaan Tax Amnesty Darmin mengatakan, kebijakan tax amnesty bertujuan agar para investor dan pengusaha membawa kembali dananya ke dalam negeri. Selanjutnya, dana tersebut diharapkan membantu pengembangan industri domestik, seperti industri kimia, besi-baja, serta industri dasar dan bahan baku.selengkapnya

 Penyederhanaan Cukai Cederai Struktur IHT dan Dukung Pasar MonopolistikPenyederhanaan Cukai Cederai Struktur IHT dan Dukung Pasar MonopolistikKamis 8 Okt 2020 15:23Ridha Anantidibaca 312 kaliSemua Kategori

Para pelaku industri meyakini bahwa penyederhanaan struktur cukai tidak akan menjadi jawaban yang tepat untuk visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penelitian yang dilakukan mengungkap bahwa adanya penyederhanaan struktur tarif cukai ini hanya akan mencederai struktur cukai yang saat ini telah menaungi secara adil seluruh pelaku IHT dan mata rantai di dalamnya.selengkapnya

 Pemerintah godok pajak penjualan minyak KKKSPemerintah godok pajak penjualan minyak KKKSJumat 24 Ags 2018 10:52Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Upaya membeli minyak mentah dari kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) demi mengurangi impor tak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah masih mematangkan aturan yang mengwajibkan PT Pertamina wajib membeli minyak mentah KKKS.selengkapnya

 Beras dan Gula Bakal Dikenakan Bea Cukai?Beras dan Gula Bakal Dikenakan Bea Cukai?Rabu 4 Jul 2018 13:28Ridha Anantidibaca 821 kaliSemua Kategori

Beras dan gula sebagai bahan pangan pokok bagi masyarakat Indonesia, selama ini dijaga kestabilan harganya oleh pemerintah. Namun bagaimana jika kedua komoditas tersebut dikenakan bea cukai?selengkapnya

 Ini Mekanisme Pungut Pajak Tanah Menganggur yang Dikaji PemerintahIni Mekanisme Pungut Pajak Tanah Menganggur yang Dikaji PemerintahJumat 3 Feb 2017 14:02Ajeng Widyadibaca 1053 kaliSemua Kategori

Pemerintah mematangkan rencana pemajakan untuk tanah tak produktif alias menganggur. Langkah ini diambil pemerintah untuk menekan spekulan tanah dan menghindari tanah atau lahan yang tak memberikan nilai ekonomi untuk negara.selengkapnya

 Tax Amnesty, Cara Pemerintah Ciptakan Wajib Pajak BaruTax Amnesty, Cara Pemerintah Ciptakan Wajib Pajak BaruAhad 24 Jul 2016 09:11Administratordibaca 647 kaliSemua Kategori

Kebijakan tax amnesty menurut pengamat ekonomi Yanuar Rizki menjadi salah satu tujuan pemerintah untuk menciptakan basis pajak baru yang selama ini bersembunyi dan menyimpan uangnya di luar negeri. Dia menambahkan selama ini pemerintah terkesan kesulitan dalam menciptakan basis pajak baru karena pelemahan ekonomi global yang masih terjadi dan berdampak ke Indonesia.selengkapnya

 Pajak Penghasilan untuk Sukuk akan DihapusPajak Penghasilan untuk Sukuk akan DihapusRabu 18 Mei 2016 15:22Administratordibaca 2809 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memberikan insentif pajak untuk mendorong perkembangan instrumen surat utang pemerintah berbasis syariah, yaitu sukuk. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif ini akan dicantumkan dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

 BEBAN PAJAK BERLAPIS: Industri Otomotif Sulit MelajuBEBAN PAJAK BERLAPIS: Industri Otomotif Sulit MelajuSenin 16 Mei 2016 11:13Administratordibaca 4162 kaliSemua Kategori

Penerapan kebijakan pajak berlapis dan tarif bea masuk yang tinggi membuat industri oto motif nasional sulit melaju di basis produksi. Investor asing pun harus berpikir panjang untuk mem benamkan dana investasi yang lebih besar. Besarnya tarif pajak yang dikenakan pemerintah kepada industri otomotif berdampak pada mahalnya harga jual kendaraan.selengkapnya

 Ekonom Indef: 51,4 Persen Penerimaan Pajak Pemerintah Habis Buat Bayar UtangEkonom Indef: 51,4 Persen Penerimaan Pajak Pemerintah Habis Buat Bayar UtangSelasa 30 Jun 2020 10:10Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Ekonom senior Indef Drajad Wibowo mengatakan sekitar 51,4 persen dari penerimaan pajak Indonesia pada 2019 digunakan untuk membayar pokok dan utang, baik dalam maupun luar negeri.selengkapnya

 Waduh! Benarkah Penghasilan Rp3 Jutaan Bakal Kena Pajak?Waduh! Benarkah Penghasilan Rp3 Jutaan Bakal Kena Pajak?Jumat 26 Jul 2019 09:58Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Pemerintah diketahui akan mengubah ketentuan baseline penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam rancangan UU Pajak Penghasilan.selengkapnya

 Polemik Cukai, Pemerintah Beri Penegasan dalam Aturan BaruPolemik Cukai, Pemerintah Beri Penegasan dalam Aturan BaruSenin 26 Nov 2018 10:01Ridha Anantidibaca 658 kaliSemua Kategori

Pemerintah menegaskan bahwa penggabungan sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) tak akan dilakukan. Selain itu struktur dan layer tarif juga akan dipertahankan seperti tahun 2018.selengkapnya

 Dampak Penaikan Tarif PPh Impor terhadap Penurunan Defisit Transaksi Berjalan hanya KecilDampak Penaikan Tarif PPh Impor terhadap Penurunan Defisit Transaksi Berjalan hanya KecilJumat 7 Sep 2018 08:57Ridha Anantidibaca 572 kaliSemua Kategori

Upaya pemerintah mengendalikan impor dengan menaikan tarif PPh impor maupun pengawasan terhadap impor barang kiriman e-commerce seharusnya bisa menurunkan defisit transaksi berjalan, meskipun tidak banyak.selengkapnya

 Pemangkasan tarif PPh UKM difinalisasiPemangkasan tarif PPh UKM difinalisasiRabu 11 Apr 2018 10:31Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua Kategori

Pemerintah berjanji untuk segera memberlakukan pemotongan tarif pajak penghasilan (PPh) final Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Batalkan Cukai PlastikPemerintah Diminta Batalkan Cukai PlastikSelasa 10 Apr 2018 11:19Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan kembali rencana pengenaan cukai plastik karena dinilai tidak pro terhadap industri.selengkapnya

 Prinsip Pemerataan Kepemilikan DisepakatiPrinsip Pemerataan Kepemilikan DisepakatiRabu 25 Jan 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 905 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menggunakan skema pajak progresif sebagai instrumen untuk pemerataan kepemilikan tanah di Indonesia, apalagi saat ini marak aksi investasi lewat pembelian tanah tetapi dibiarkan menganggur.selengkapnya

 Tarik-ulur Partai di Detik Akhir Keputusan Tax AmnestyTarik-ulur Partai di Detik Akhir Keputusan Tax AmnestyJumat 24 Jun 2016 08:33Administratordibaca 1099 kaliSemua Kategori

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak telah berjalan sebulan lebih. Namun pembahasan kebijakan tax amnesty di Dewan Perwakilan Rakyat ini terseok-seok. Padahal, pemerintah berharap aturan tersebut segera disahkan untuk mengejar pemasukan dari tarif tebusan hingga Rp 165 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :