Aturan Baru, Persaingan Sehat Ritel Konvensional Vs Online DimulaiAturan Baru, Persaingan Sehat Ritel Konvensional Vs Online DimulaiSenin 4 Feb 2019 14:57Ridha Anantidibaca 663 kaliSemua Kategori

Pemerintah ambil tindakan tegas memberikan aturan khusus pajak transaksi perdagangan online (e-commerce). Pasalnya peraturan ini,selain untuk meningkatkan pendapatan negara, juga agar persaingan bisnis antara pelaku ekonomi digital dan konvensional berjalan adil.selengkapnya

 Menpan RB Ingin Bayar Pajak Kendaraan Online Berlaku NasionalMenpan RB Ingin Bayar Pajak Kendaraan Online Berlaku NasionalSelasa 29 Jan 2019 13:38Ridha Anantidibaca 617 kaliSemua Kategori

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syaruddin memuji program Samsat J'Bret yang baru diluncurkan Pemprov Jabar. Dia berencana akan menduplikasi program ini agar bisa menjadi program nasional.selengkapnya

 Atur Pajak e-Commerce Ingin Damaikan Pedagang Konvensional dan OnlineAtur Pajak e-Commerce Ingin Damaikan Pedagang Konvensional dan OnlineKamis 17 Jan 2019 13:13Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa munculnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 tahun 2018 tentang e-Commerce adalah untuk mewujudkan kesetaraan antara pedagang konvensional dan pedagang online. Beleid ini dimaksudkan agar ada persamaan perlakuan antara dua pedagang tersebut.selengkapnya

 Malaysia Pajaki Netflix dan Spotify, Instagram Menyusul?Malaysia Pajaki Netflix dan Spotify, Instagram Menyusul?Selasa 6 Nov 2018 15:35Ridha Anantidibaca 665 kaliSemua Kategori

Malaysia mengambil kebijakan baru dengan mengenakan pajak kepada penyedia layanan online internasional, seperti Netflix, Spotify hingga Steam. Pajak tersebut akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2020.selengkapnya

 Amazon AS Blokir Konsumen AustraliaAmazon AS Blokir Konsumen AustraliaSenin 4 Jun 2018 11:48Ridha Anantidibaca 582 kaliSemua Kategori

Raksasa ritel online Amazon akan memblokir konsumen Australia dari situs globalnya. Tujuannya, demi menyiasati UU baru yang akan memaksa perusahaan ini memungut pajak barang dan jasa (GST) pada setiap transaksi.selengkapnya

 Ritel Konvensional Desak Kesetaraan Pajak dengan E-CommerceRitel Konvensional Desak Kesetaraan Pajak dengan E-CommerceKamis 24 Mei 2018 13:47Ridha Anantidibaca 767 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha ritel konvensional mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan terkait kesetaraan pajak terhadap perusahaan toko online dan toko konvensional.selengkapnya

 Jual Beli via Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakJual Beli via Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakSenin 19 Feb 2018 14:29Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pengenaan pajak untuk transaksi e-commerce. Ternyata bukan hanya marketplace saja, transaksi online di media sosial seperti Facebook dan Instagram juga akan dikenakan pajak.selengkapnya

 Pajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual onlinePajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual onlineJumat 19 Jan 2018 14:31Ridha Anantidibaca 1111 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 Darmin Nasution: Tak ada KUR khusus e-commerceDarmin Nasution: Tak ada KUR khusus e-commerceJumat 8 Des 2017 14:26Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) segera mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) dalam waktu dekat. Dalam hal ini, dunia usaha mengharapkan insentif dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi merchant yang menyetorkan PPN.selengkapnya

 TOP REVIEW: Kejar Pajak SelebgramTOP REVIEW: Kejar Pajak SelebgramAhad 16 Okt 2016 14:58Administratordibaca 859 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus menggali potensi serta memperluas basis penerimaan pajak yang selama ini tak tersentuh.selengkapnya

 UMKM Non-E-Commerce Minta Pemerintah Adil soal Pungutan PajakUMKM Non-E-Commerce Minta Pemerintah Adil soal Pungutan PajakJumat 7 Okt 2016 08:38Administratordibaca 837 kaliSemua Kategori

Pajak untuk sektor pengusaha berbasis online atau e-commerce hingga saat ini masih belum dapat dipungut sesuai pemungutan pajak. Hal ini pun cukup menjadi sorotan utama pengusaha non e-commerce.selengkapnya

 Tak Cuma Google, Pemerintah Juga Harus Kejar Pajak E-CommerceTak Cuma Google, Pemerintah Juga Harus Kejar Pajak E-CommerceSenin 26 Sep 2016 13:17Administratordibaca 846 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako menilai, tiga kementerian bisa memanggil para pelaku usaha nirkabel di Indonesia, bukan hanya Google melainkan juga para pelaku online shop alias ecommerce di Indonesia.selengkapnya

 Pelaku OTT Tetap Harus Punya Badan Usaha TetapPelaku OTT Tetap Harus Punya Badan Usaha TetapSenin 19 Sep 2016 20:22Administratordibaca 1784 kaliSemua Kategori

Peraturan menteri (Permen) tentang perusahaan konten berbasis internet asal global atau over the top (OTT) belum juga rampung. Meski begitu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memastikan pelaku OTT tetap harus membentuk badan usaha tetap (BUT) atawa permanent establishment (PE) di Indonesia.selengkapnya

 Persoalan Pajak Grab, Uber Sudah tak BermasalahPersoalan Pajak Grab, Uber Sudah tak BermasalahRabu 27 Apr 2016 13:26Administratordibaca 2167 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan saat ini tidak persoalan kewajiban pajak untuk Uber dan Grab selaku penyedia aolikasi tranportasi online. Pasalnya, kedua perusahaan tersebut telah tedaftar sebagai badan usaha di Tanah Air. "Karena Uber dan Grab sudah incorporated di Indonesia, mereka sudah memiliki izin, ya sudah mereka sudah masuk sebagai subjek pajak," kata Menteri Komunikasiselengkapnya

 Jurus BNI Ikut Dorong Kenaikan Penerimaan PajakJurus BNI Ikut Dorong Kenaikan Penerimaan PajakKamis 7 Apr 2016 12:05Administratordibaca 1107 kaliSemua Kategori

PT Bank Negara Indonesia Tbk/BBNI menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan digital Online Pajak. Dengan perjanjian ini, 300 ribu nasabah BNI bisa melakukan perhitungan, setor, dan lapor pajak online (e-filling) di aplikasi OnlinePajak. Sementara 150 ribu pengguna aplikasi OnlinePajak bisa membayar dengan menggunakan akun BNI.selengkapnya

 Klinik Pajak Sosialisasi Tax for UMKM bagi Pelaku Bisnis Online di SoloKlinik Pajak Sosialisasi Tax for UMKM bagi Pelaku Bisnis Online di SoloKamis 10 Mar 2016 17:05Administratordibaca 2785 kaliSemua Kategori

“1% dari omzet,beratkah untuk anggota YUBI?” Pertanyaan dari Arif Hidayat (narasumber dari Klinik Pajak) kepada anggota YUBI Solo di acara kopdar dengan tema Tax for UMKM. Jawaban dari peserta kopdar ternyata “berat” menyisihkan 1% omzet untuk pajak. Minggu pertama bulan Maret ini, YUBI Solo khusus mengundang Klinik Pajak sebagai narasumber untuk menyampaikan materi Tax for UMKM. Pajakselengkapnya

 Ditjen Pajak Klaim Seluruh Komitmen Repatriasi Tax Amnesty Sudah DirealisasikanDitjen Pajak Klaim Seluruh Komitmen Repatriasi Tax Amnesty Sudah DirealisasikanJumat 11 Okt 2019 09:42Ridha Anantidibaca 663 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memastikan seluruh komitmen repatriasi senilai Rp146,7 triliun telah direalisasikan para wajib pajak.selengkapnya

 Pemprov Sulsel Nunggak Pajak Kendaraan Dinas Rp 460 JutaPemprov Sulsel Nunggak Pajak Kendaraan Dinas Rp 460 JutaSenin 7 Okt 2019 14:42Ridha Anantidibaca 591 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat menunggak pajak kendaraan bermotor dengan total Rp 460 juta. Tunggakan pajak itu tercatat dari kendaraan dinas tua hingga sudah tidak diketahui keberadaannya.selengkapnya

 DJP Sumsel Babel Sita Serentak Aset Penunggak Pajak Senilai Rp2,08 MiliarDJP Sumsel Babel Sita Serentak Aset Penunggak Pajak Senilai Rp2,08 MiliarJumat 16 Nov 2018 11:12Ridha Anantidibaca 943 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melakukan kegiatan penagihan sita serentak yang ditujukan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.selengkapnya

 Kata Bos Bitcoin Indonesia soal Wajib Bayar Pajak dari TransaksiKata Bos Bitcoin Indonesia soal Wajib Bayar Pajak dari TransaksiRabu 13 Des 2017 13:46Ridha Anantidibaca 1239 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mewajibkan penggunaan mata uang digital bitcoin sebagai produk investasi oleh wajib pajak yang peroleh keuntungan harus bayar pajak penghasilan (PPh) dan lapor ke surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Lalu bagaimana tanggapan CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengenal hal itu?selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :