Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusa Muda Indonesia (BPP HIPMI) berharap agar‎ pemerintah konsisten dengan menjadikan program pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi skema terakhir untuk mempermudah para pengemplang pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan pengampunan pajak atau tax amnesty berlaku mulai awal Juli mendatang. Wajib pajak yang berminat mendapatkannya kudu terlebih dulu mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuanganselengkapnya

Investor masih menanti peraturan pelaksana Kementerian Keuangan terkait tax amnesty untuk memanfaatkan kontrak pengelolaan dana (KPD) sebagai penampungan dana repatriasi. Pasalnya, Undang-Undang Pengampunan Pajak tak menyebut secara spesifik bahwa KPD dapat digunakan untuk menampung repatriasi.selengkapnya

Seiring dengan rencana pemerintah Indonesia untuk memberikan fasilitas pengampunan pajak atau tax amnesty bagi para wajib pajak, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mensosialisasikan kebijakan baru tersebut kepada para nasabah setianya dan para debitur langsung di pusat transaksi bisnis dunia, yaitu Singapura.selengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty akan segera dimulai Juli 2016. Kebijakan ini sebagai pintu maaf bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini lebih memilih menaruh uangnya di luar negeri dibandingkan di Indonesia. Meskipun sudah dibukakan pintu maaf, bukan berarti dalam prosesnya, WNI yang ikut tax amnesty masih saja bohong soal berapa jumlah hartanya dan masih ada WNI belumselengkapnya

Pemerintah dan DPR telah menetapkan APBN Perubahan (APBNP) 2016. Pemerintah mengaku akan menggenjot pendapatan pajak di luar skema tax amnesty untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Dalam APBNP 2016, defisit ditetapkan sebesar 2,35 persen atau Rp 296,7 triliun. Nilai ini didapat dari pendapatan negara dan hibah Rp 1.768,2 triliun dan belanja negara Rp 2.082,9 triliun.selengkapnya

Pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait terus mempersiapkan instrumen penampung dana hasil repatriasi dari para peserta program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Persiapan ini, sebagai bentuk antisipasi banjirnya likuiditas dari dana repatriasi tersebut.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemberlakuan realisasi tax amnesty (pengampunan pajak) hanya akan dilakukan dalam jangka waktu sembilan bulan.Hal ini akan sesuai dengan yang ada dalam ketentuan Undang-Undang (UU) tax amnesty yang baru saja disahkan.selengkapnya

Baru sehari diketok palu, kritik terhadap UU Pengampunan bermunculan. Bahkan dari kader PDI Perjuangan, parpol pendukung utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Adalah Hendrawan Supratikno, Anggota Komisi IX DPR asal PDI Perjuangan yang melontarkan kritik kerasnya terhadap UU Pengtampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak pemberlakuan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Beleid ini sungguh tidak berkeadilan.selengkapnya

emerintah mengharapkan DPR segera mengirimkan dokumen pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) agar kebijakan itu bisa segera direalisasikan per 1 Juli 2016. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden memang memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani UU pascadisahkan DPR.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro‎ mengklaim ada banyak manfaat dan tujuan sehubungan dengan keputusan DPR dan pemerintah menerbitkan UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Bambang menilai, tax amnesty dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatanselengkapnya

Sampai dengan 27 Juni, realisasi penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Utara baru mencapai Rp7,09 triliun, atau setara dengan 29,07% dari target penerimaan pajak sepanjang tahun sebesar Rp23,9 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kaltimra Samon Jaya mengatakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak masih berasal dari sektor pertambangan dan penggalian.selengkapnya

Sekretaris Kabinet Pramono Anung meyakini program tax amnesty atau pengampunan pajak dapat mendorong perekonomian Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global.selengkapnya

Presiden Joko Widodo ingin program tax amnesty atau pengampunan pajak dapat diberlakukan secepatnya atau sesuai jadwal yakni pada 1 Juli 2016. Ini supaya program pengampunan pajak benar-benar berjalan secara efektif.selengkapnya

Usai mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengundangkan kebijakan pengampunan pajak alias Tax Amnesty. Hari ini, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegor bersama dengan jajarannya menggelar konferensi pers mengenai Tax Amnesty.selengkapnya

Kalangan akademisi menilai UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang telah disahkan DPR RI sesuai konstitusi UUD 1945. Pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945. Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, setiap UU yang dibuat dan disahkan oleh DPR RI harus memiliki landasan dan acuan dalam UUD 1945.selengkapnya

Kalangan pengusaha menyambut positif telah disahkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Satu di antaranya, Presiden Direktur PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) Thomas Effendy yang menilai, tax amnesty bakal mendorong pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengutarakan, kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) tidak hanya merugikan negara dengan terkurasnya sumber daya laut di Indonesia. Namun, lebih jauh Indonesia telah kehilangan potensi pendapatan negara dari pajak senilai Rp209,1 miliar akibat hal tersebut.selengkapnya

Utang yang menjadi pengurang harta sebagai dasar pengenaan uang tebusan dipatok dalam Undang-undang tentang Pengampunan Pajak. Menilik pasal 7 ayat (2) nilai utang yang dipatok hanya yang berkaitan secara langsung dengan perolehan harta tambahan yang belum, atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya