Sri Mulyani Janji Kaji Ulang Tunjangan Kinerja DJPSri Mulyani Janji Kaji Ulang Tunjangan Kinerja DJPSelasa 29 Nov 2016 09:20Ajeng Widyadibaca 1049 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal, bakal mengkaji ulang pemberian tunjangan kinerja untuk pegawai Direktorat Jenderap Pajak.selengkapnya

 Menkeu akui Sulsel tertinggi ekonominya tapi rendah dalam tax amnestyMenkeu akui Sulsel tertinggi ekonominya tapi rendah dalam tax amnestySabtu 26 Nov 2016 11:20Ajeng Widyadibaca 564 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, yakni 8-9 persen, tapi rendah dalam kepesertaan program tax amnesty (pengampunan pajak) yang sedang digencarkan oleh pemerintah.selengkapnya

 Darmin Heran Gaji Tinggi Oknum Pajak Masih KorupDarmin Heran Gaji Tinggi Oknum Pajak Masih KorupSabtu 26 Nov 2016 10:43Ajeng Widyadibaca 575 kaliSemua Kategori

"Terserah anda melihatnya relatif. tapi kalau dibandingkan dengan kementerian secara umum, pajak relatif baik lah. kalau dibanding swasta masih kalah," kata Menko Darmin saat ditemui di Kantornya, Jumat (25/11/2016).selengkapnya

 Amnesti pajak momentum pemda terbitkan obligasiAmnesti pajak momentum pemda terbitkan obligasiJumat 25 Nov 2016 13:57Ajeng Widyadibaca 517 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini belum ada daerah di Indonesia yang mampu menerbitkan obligasi daerah, sebagai sumber pendanaan alternatif. Padahal, metode pembiayaan pembangunan infrastruktur menggunakan obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah ini sudah diinisiasi sejak 2006 lalu.selengkapnya

 Kata Sri Mulyani, Kalau Database Perpajakan Diperkuat, Praktik Korupsi Bisa DicegahKata Sri Mulyani, Kalau Database Perpajakan Diperkuat, Praktik Korupsi Bisa DicegahKamis 24 Nov 2016 16:01Ajeng Widyadibaca 756 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai penguatan pusat database perpajakan berupa data-data para wajib pajak sangat penting demi menghilangkan praktik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).selengkapnya

 Wajib Pajak Jujurlah!Wajib Pajak Jujurlah!Kamis 24 Nov 2016 12:41Ajeng Widyadibaca 915 kaliSemua Kategori

Cek kembali! Itulah yang kembali diserukan oleh Ditjen Pajak kepada Anda yang sudah meminta pengampunan pajak tetapi masih belum sepenuhnya melaporkan harta.selengkapnya

 Tingkat Kepatuhan Pajak Pengacara MemprihatinkanTingkat Kepatuhan Pajak Pengacara MemprihatinkanKamis 24 Nov 2016 11:09Ajeng Widyadibaca 607 kaliSemua Kategori

Rabu malam (23/11/2016), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berdialog dengan 170 pengacara dan notaris. Betapa pentingnya pajak bagi pembiayaan pembangunan, selain memang kewajiban warganegara.selengkapnya

 Sri Mulyani: Saya Tidak akan Menutup-nutupiSri Mulyani: Saya Tidak akan Menutup-nutupiRabu 23 Nov 2016 13:47Ajeng Widyadibaca 855 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap pelaksanaan program pengampunan pajak tidak terpengaruhi oleh kasus penangkapan terhadap oknum pejabat eselon III Ditjen Pajak, Handang Soekarno.selengkapnya

 Sri Mulyani Senang KPK Tangkap Pejabat Ditjen Pajak yang Korupsi!Sri Mulyani Senang KPK Tangkap Pejabat Ditjen Pajak yang Korupsi!Selasa 22 Nov 2016 13:39Ajeng Widyadibaca 837 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku senang dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berhasil menangkap tangan pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terbukti menerima suap sekira Rp1,3 miliar. Penangkapan tersebut, kata Sri Mulyani, bertolak belakang dengan niat pemerintahan kabinet kerja yang tengah gencar memberantas tindakan pungli dan korupsi.selengkapnya

 Reformasi Pajak, Manfaatkan Teknologi dan Selektif Rekrut PegawaiReformasi Pajak, Manfaatkan Teknologi dan Selektif Rekrut PegawaiSenin 21 Nov 2016 12:02Ajeng Widyadibaca 977 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah berupaya melakukan reformasi pada sistem perpajakan di Indonesia.Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah masyarakat dalam proses pelaporan hingga membayar pajak.selengkapnya

 Reformasi Pajak Sri Mulyani Akan Kurangi Jumlah Pegawai ?Reformasi Pajak Sri Mulyani Akan Kurangi Jumlah Pegawai ?Senin 21 Nov 2016 11:44Ajeng Widyadibaca 1131 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini tengah menyiapkan formula untuk melakukan reformasi pada bidang perpajakan di Indonesia. Beberapa persiapan pun tengah dilakukan, diantaranya adalah melakukan revisi terhadap beberapa Undang-Undang pada sektor perpajakan.selengkapnya

 Ekonomi Tahun Depan, Benarkah Ada Harapan?Ekonomi Tahun Depan, Benarkah Ada Harapan?Kamis 17 Nov 2016 11:17Ajeng Widyadibaca 737 kaliSemua Kategori

PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 bisa 5,2%. Meski perekonomian global melanjutkan ketidakpastian.selengkapnya

 WP Badan & Profesi DirangkulWP Badan & Profesi DirangkulKamis 17 Nov 2016 11:06Ajeng Widyadibaca 735 kaliSemua Kategori

Wajib pajak badan dan organisasi profesi menjadi sasaran utama sosialisasi program amnesti pajak hingga Desember 2016 atau tenggat tahap kedua. Sosialisasi tersebut juga mengiringi pendekatan yang telah dilakukan pemerintah secara lebih spesifik dan khusus.selengkapnya

 DJP Bantah Bayar Pajak Sulit dan RumitDJP Bantah Bayar Pajak Sulit dan RumitRabu 16 Nov 2016 09:53Ajeng Widyadibaca 708 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus melakukan sosialisasi untuk memudahkan masyarakat membayar pajak. Hal tersebut untuk menepis anggapan membayar pajak itu sulit.selengkapnya

 Dolar AS Masih Berharap Kenaikan Bunga FedDolar AS Masih Berharap Kenaikan Bunga FedSelasa 15 Nov 2016 10:32Ajeng Widyadibaca 1093 kaliSemua Kategori

Kurs dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya pada Senin (14/11/2016), karena kebijakan-kebijakan ekonomi potensial Presiden AS terpilih Donald Trump mendorong ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut.selengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Sri Mulyani Tak Takut Google hingga Jokowi Butuh Rp5.500 TTOP OF THE WEEK: Sri Mulyani Tak Takut Google hingga Jokowi Butuh Rp5.500 TSenin 14 Nov 2016 10:48Ajeng Widyadibaca 951 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, perusahaan berbasis teknologi Google harus membayar pajak di Indonesia. Baginya ketegasan ini cukup adil, mengingat Google memiliki pendapatan selama beroperasi di Indonesia, tidak peduli di mana server-nya dibangun.selengkapnya

 TOP BISNIS: Pasar Induk Kramat Jati Jadi Incaran Ditjen Pajak hingga Serangan Investasi BodongTOP BISNIS: Pasar Induk Kramat Jati Jadi Incaran Ditjen Pajak hingga Serangan Investasi BodongJumat 11 Nov 2016 14:19Ajeng Widyadibaca 667 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melakukan sosialisasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kepada para pelaku UMKM. Kali ini sosialisasi dilakukan pada para pedagang di Pasar Induk Keramat Jati.selengkapnya

 RI Negara dengan Ekonomi Besar, Tapi Rasio Pajak Masih RendahRI Negara dengan Ekonomi Besar, Tapi Rasio Pajak Masih RendahRabu 9 Nov 2016 17:12Administratordibaca 920 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan meski Indonesia masuk dalam 20 ekonomi terbesar di dunia, namun tingkat rasio pajak (tax ratio) RI masih sama dengan ‎negara-negara di kawasan Afrika.selengkapnya

 Sri Mulyani Sebut Eropa dan AS Pernah Berebut Pajak AppleSri Mulyani Sebut Eropa dan AS Pernah Berebut Pajak AppleRabu 9 Nov 2016 14:49Ajeng Widyadibaca 756 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, pasca krisis ekonomi yang terjadi pada 2008 hingga 2009, negara-negara di dunia kemudian berlomba-lomba meningkatkan penerimaan pajak negaranya. ‎Bahkan, Eropa dan Amerika Serikat (AS) sempat berantem lantaran merebutkan tunggakan pajak dari perusahaan raksasa Apple Inc.selengkapnya

 Sri Mulyani: Saya Tak Peduli Kantor Besar Google di Mana!Sri Mulyani: Saya Tak Peduli Kantor Besar Google di Mana!Rabu 9 Nov 2016 13:30Ajeng Widyadibaca 813 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, perusahaan berbasis teknologi Google harus membayar pajak di Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :