DJP minta masyarakat `gotong-royong` bayar pajakDJP minta masyarakat `gotong-royong` bayar pajakSelasa 7 Nov 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 620 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi meminta seluruh masyarakat untuk "bergotong-royong" dalam membayar pajak agar target penerimaan pajak pada akhir tahun dapat tercapai.selengkapnya

 DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017Jumat 14 Jul 2017 14:51Ajeng Widyadibaca 881 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

 Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabutJumat 14 Jul 2017 14:19Ajeng Widyadibaca 634 kaliSemua Kategori

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

 KATA MEREKA: Perpanjang Tax Amnesty agar Semua Taat Bayar Pajak!KATA MEREKA: Perpanjang Tax Amnesty agar Semua Taat Bayar Pajak!Senin 6 Mar 2017 14:41Ajeng Widyadibaca 1056 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) akan berakhir pada 31 Maret 2017.selengkapnya

 Jokowi: Saatnya Pengusaha Pakai Dana Repatriasi untuk InvestasiJokowi: Saatnya Pengusaha Pakai Dana Repatriasi untuk InvestasiRabu 1 Mar 2017 15:13Ajeng Widyadibaca 763 kaliSemua Kategori

“Saya ajak, jangan pegang uang (saja) tapi investasikan. Ini saatnya percaya saya. Jangan sampai nanti yang ambil, manfaatkan peluang itu (investor) asing. Jangan salahkan saya,”selengkapnya

 Menkeu Siapkan Aturan untuk Pengusaha Mangkir TAMenkeu Siapkan Aturan untuk Pengusaha Mangkir TARabu 1 Mar 2017 14:14Ajeng Widyadibaca 564 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty (TA)pengampunan pajak akan berakhir pada, berakhir pada31 Maret 2017. Apa sanksi untukUntuk pengusaha yang tak ikut program ini?selengkapnya

 Peserta TA Minim, Menkeu Ani Hanya Bisa SedihPeserta TA Minim, Menkeu Ani Hanya Bisa SedihRabu 1 Mar 2017 10:31Ajeng Widyadibaca 953 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tak puas dengan capaian program pengampunan pajak atau tax amnesty (TA). Dia pun merasa sedih.selengkapnya

 Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratJumat 24 Feb 2017 11:43Ajeng Widyadibaca 1560 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

 Dirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraDirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraRabu 22 Feb 2017 12:28Ajeng Widyadibaca 756 kaliSemua Kategori

Kepala Kantor Wilayah (Kantor) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengaku memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Pajak. “Cuma telepon, tolong temokke aku karo kono, yo tak temokke."selengkapnya

 TERPOPULER: Babak Akhir Tax Amnesty Incar Kelompok IniTERPOPULER: Babak Akhir Tax Amnesty Incar Kelompok IniRabu 8 Feb 2017 15:05Ajeng Widyadibaca 594 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir penyelenggaraannya. Sejauh ini, program pengampunan pajak seumur hidup sekali ini terbilang cukup sukses dengan tingginya tarif tebusan yang diperoleh.selengkapnya

 Menkeu Mulyani Sindir CEO Tajir Pengemplang PajakMenkeu Mulyani Sindir CEO Tajir Pengemplang PajakSabtu 4 Feb 2017 11:12Ajeng Widyadibaca 762 kaliSemua Kategori

Sindiran itu disampaikan Menkeu Mulyani dalam acara Indonesia Economic Outlook 2017 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di Kantor Apindo, Jakarta, Jumat (03/02/2017).selengkapnya

 Ini Mekanisme Pungut Pajak Tanah Menganggur yang Dikaji PemerintahIni Mekanisme Pungut Pajak Tanah Menganggur yang Dikaji PemerintahJumat 3 Feb 2017 14:02Ajeng Widyadibaca 1055 kaliSemua Kategori

Pemerintah mematangkan rencana pemajakan untuk tanah tak produktif alias menganggur. Langkah ini diambil pemerintah untuk menekan spekulan tanah dan menghindari tanah atau lahan yang tak memberikan nilai ekonomi untuk negara.selengkapnya

 Tunggu Kepastian Pajak Progresif Lahan, Sektor Properti Masih OverweightTunggu Kepastian Pajak Progresif Lahan, Sektor Properti Masih OverweightJumat 3 Feb 2017 13:38Ajeng Widyadibaca 691 kaliSemua Kategori

Mandiri Sekuritas masih merekomendasikan overweight sektor properti meski target sales marketing perusahaan pengembang konservatif serta adanya sejumlah rencana aturan baru.selengkapnya

 Tanah Nganggur Kena Pajak Tinggi, Harga Rumah Bisa Lebih MurahTanah Nganggur Kena Pajak Tinggi, Harga Rumah Bisa Lebih MurahKamis 2 Feb 2017 13:18Ajeng Widyadibaca 806 kaliSemua Kategori

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) terus menggodok skema atau mekanisme pengenaan pajak progresif atas tanah menganggur atau tidak produktif. Kebijakan tersebut masuk dalam Kebijakan Ekonomi Berkeadilan untuk mengatasi ketimpangan di Indonesia, termasuk memberantas para spekulan tanah.selengkapnya

 Bos Bea Cukai: IKM Masuk Kriteria Layak Dapat KITEBos Bea Cukai: IKM Masuk Kriteria Layak Dapat KITESelasa 31 Jan 2017 10:58Ajeng Widyadibaca 711 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menegaskan bahwa Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memenuhi kriteria, layak menikmati fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).selengkapnya

 SURVEI OKEZONE FINANCE: Pajak Progresif Tanah Nganggur, Apa Bisa Turunkan Harga?SURVEI OKEZONE FINANCE: Pajak Progresif Tanah Nganggur, Apa Bisa Turunkan Harga?Selasa 31 Jan 2017 10:45Ajeng Widyadibaca 1202 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana mengenakan pajak progresif untuk lahan yang tidak digunakan secara produktif, atau bisa disebut tanah nganggur. Aturan mengenai hal ini pun tengah disiapkan.selengkapnya

 Prinsip Pemerataan Kepemilikan DisepakatiPrinsip Pemerataan Kepemilikan DisepakatiRabu 25 Jan 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 909 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menggunakan skema pajak progresif sebagai instrumen untuk pemerataan kepemilikan tanah di Indonesia, apalagi saat ini marak aksi investasi lewat pembelian tanah tetapi dibiarkan menganggur.selengkapnya

 KESDM Kejar Setoran, Amandemen KK&PKP2B DikebutKESDM Kejar Setoran, Amandemen KK&PKP2B DikebutRabu 25 Jan 2017 13:03Ajeng Widyadibaca 731 kaliSemua Kategori

Sebagai informasi saja, saat ini, terdapat 34 KK dan 74 PKP2B. Dari 34 KK tersebut, 9 KK telah menandatangani naskah amendemen, dan 25 KK diantaranya masih dalam proses penyelesaian atas 4 isu strategis. Yakni, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian serta divestasi saham.selengkapnya

 Menkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara BerkembangMenkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara BerkembangSelasa 17 Jan 2017 13:30Ajeng Widyadibaca 508 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah negara berkembang (emerging markets) terbaik di dunia.selengkapnya

 Aturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleAturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleKamis 12 Jan 2017 13:16Ajeng Widyadibaca 761 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih berupaya untuk menarik pajak dari salah satu perusahaan digital raksasa berbasis internet (Over The Top/OTT) yaitu Google. Proses negosiasi yang tidak kunjung rampung pun menyebabkan Peraturan Menteri terkait keberadaan usaha dan bisnis berbagai perusahaan OTT tersebut belum bisa diterbitkan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :