Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawarti (SMI) mengaku target penerimaan pajak yang dipatok Rp 1.539 triliun dalam APBN-P 2016 terlalu ambisius.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) berharap dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak dapat masuk ke pasar keuangan primer (primary market) dan sektor riil. Agar tidak terjadi bubble ekonomi dan dapat benar-benar bermanfaat bagi perekonomian.selengkapnya

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani terus memikirkan berbagai cara demi mensukseskan pencapaian fiskal Indonesia pada 2016, terutama penerimaan pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan segera melakukan evaluasi terhadap target penerimaan negara yang rawan meleset dari target yang dicanangkan. Evaluasi tersebut mencakup penerimaan pajak, bea cukai, ataupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP)selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan terus mengkampanyekan program pengampunan pajak (tax amnesty) kepada segenap warga negara Indonesia (WNI). Setelah mensosialisasikan program tersebut ke beberapa daerah di Indonesia, tidak tanggung-tanggung, Jokowi menyatakan siap terbang ke Singapura mengkampanyekan pengampunan pajak.selengkapnya

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan ada dua proyek yang dipersiapkan untuk bisa menyerap dana repatriasi yakni proyek jalan tol dan proyek SPAM.selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tak memberikan waktu bersantai-santai bagi para menteri barunya yang masuk di Kabinet Kerja. Salah satunya Menteri Keuangan, Sri Mulyani.selengkapnya

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyelesaikan seluruh peraturan tentang amnesti pajak agar implementasinya tidak mengalami penundaan.selengkapnya

Pada Agustus mendatang, Bank Indonesia (BI) akan segera menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai produk lindung nilai (hedging) structured product jeniscall spread. Instrumen ini sebagai pendukung kebijakan dana repatriasi amnesti pajak yang berasal dari luar negeri.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Direktorat Jenderal Pajak menjadi penentu keberhasilan program sosialisasi Undang Undang (UU) Tax Amnesty.selengkapnya

Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) masih saja menimbulkan kontra, termasuk dari Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Anwar Nasution.selengkapnya

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Kalbar bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Kalimantan Barat menggelar sosialisasi tax amnesty ke sejumlah nasabahnya di Pontianak.selengkapnya

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengaku optimistis perombakan kabinet jilid II yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo kali ini, dapat membuat program pengampunan pajak atau tax amnesty berjalan sukses. Sebab, Tito menilai, pembentukan kabinet saat ini sangat sempurna.selengkapnya

Sejak program pengampunan pajak diluncurkan secara resmi oleh pemerintah pada 18 Juli 2016 lalu, hingga kini masih banyak masyarakat masih menahan diri untuk mengikuti program ini. Banyak dari mereka yang khawatir akan proses pengajuan tax amnesty yang berbelit.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pesan untuk Menteri Keuangan yang baru saja dilantik, Sri Mulyani. Ia meminta Sri Mulyani untuk turut memberikan fokus pada program pengampunan pajak alias tax amnesty.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Sri Mulyani Indrawati agar program pengampunan pajak (tax amnesty) yang telah dirintis mantan Menkeu Bambang Brodjonegoro tidak boleh gagal. Hal tersebut disampaikannya dalam sidang kabinet paripurna perdana, pasca perombakan Kabinet Kerja jilid II.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa kebijakan amnesti pajak merupakan salah satu faktor penting bagi laju perkembangan ekonomi nasional. Karena itu, OJK akan mempercepat proses perizinan penerbitan instrumen investasi untuk menampung dana repatriasi pajak.selengkapnya

Hingga saat ini, belum ada wajib pajak di Kalimantan Timur dan Utara yang memanfaatkan fasilitas pada tax amnesty, namun Kanwil DJP Kaltimra telah mencatat sejumlah wajib pajak yang mulai berkonsultasi mengenai aturan kebijakan baru itu.selengkapnya

Kalangan pengusaha Kalimantan Barat menyambut positif program tax amnesty meski meminta kepada pemerintah supaya menjaga kerahasiaan aset mereka.selengkapnya

Penerapan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty diyakini dapat berdampak pada peningkatan nilai investasi di Indonesia. Tahun ini saja, BKPM menargetkan nilai investasi dapat meningkat hingga mencapai lebih dari Rp500 triliun. Bahkan, pada tahun 2017 mendatang, nilai investasi ini ditargetkan juga akan meningkat hingga Rp670 triliun.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya