Tuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalTuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalSenin 23 Jan 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 1286 kaliSemua Kategori

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

 Jika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah HukumJika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah HukumSenin 23 Jan 2017 10:27Ajeng Widyadibaca 768 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah melakukan pendekatan dengan Google untuk membahas mengenai masalah perpajakan. Namun, hingga saat ini belum terdapat titik terang dari Google mengenai utang pajak yang harus dibayarkan.selengkapnya

 Kasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak IndonesiaKasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak IndonesiaSenin 23 Jan 2017 10:25Ajeng Widyadibaca 1182 kaliSemua Kategori

Google hingga saat ini tetap belum bersedia untuk membayar pajak seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, potensi pajak Google terbilang sangat besar mengingat pesatnya penggunaan internet di Indonesia. Jumlahnya pun mencapai Rp5 triliun.selengkapnya

 Wikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan PajakWikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan PajakSenin 23 Jan 2017 10:21Ajeng Widyadibaca 625 kaliSemua Kategori

Setelah pernah dituding antek Rusia yang turut menyebarkan informasi diduga hasil peretasan Rusia terhadap email Hillary Clinton yang telah menguntungkan posisi Donald Trump, WikiLeaks balik menyerang Trump setelah kabinet Trump bersikeras tidak akan membeberkan catatan pajak Presiden Amerika Serikat itu.selengkapnya

 Trump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarTrump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarSenin 23 Jan 2017 10:16Ajeng Widyadibaca 877 kaliSemua Kategori

Presiden AS Donald John Trump bakal menurunkan beban pajak penghasilan pribadi dan korporasi di negerinya. Kebijakan ini mengandung bahaya besar bagi fiskal AS.selengkapnya

 Kemenkeu Pastikan Data Amnesti Pajak RahasiaKemenkeu Pastikan Data Amnesti Pajak RahasiaSenin 23 Jan 2017 10:14Ajeng Widyadibaca 2424 kaliSemua Kategori

Pemerintah menegaskan data-data dari wajib pajak yang dihimpun dari program amnesti pajak bersifat rahasia. Meskipun data perpajakan dipakai untuk kepentingan penarikan pajak, hal itu tidak bisa diterapkan sembarangan.selengkapnya

 Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakJumat 20 Jan 2017 15:50Ajeng Widyadibaca 724 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

 NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalJumat 20 Jan 2017 15:38Ajeng Widyadibaca 1721 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

 Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyJumat 20 Jan 2017 15:25Ajeng Widyadibaca 702 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

 Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Jumat 20 Jan 2017 15:21Ajeng Widyadibaca 559 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

 25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di DaerahJumat 20 Jan 2017 15:01Ajeng Widyadibaca 791 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

 Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoJumat 20 Jan 2017 14:29Ajeng Widyadibaca 843 kaliSemua Kategori

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

 Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakJumat 20 Jan 2017 14:18Ajeng Widyadibaca 2030 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya

 Kepatuhan Formal Wajib Pajak TergerusKepatuhan Formal Wajib Pajak TergerusJumat 20 Jan 2017 11:46Ajeng Widyadibaca 1279 kaliSemua Kategori

Selain mengikis penerimaan negara, kenaikan penghasilan tidak kena pajak pada tahun lalu diprediksi akan menurunkan kepatuhan formal wajib pajak di antaranya ditunjukkan dari pelaporan surat pemberitahuan pada tahun ini.selengkapnya

 Menteri Rudiantara Prediksi Kasus Pajak Google Kelar di Kuartal Pertama 2017Menteri Rudiantara Prediksi Kasus Pajak Google Kelar di Kuartal Pertama 2017Jumat 20 Jan 2017 11:40Ajeng Widyadibaca 542 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memperkirakan masalah pajak Google akan bisa diselesaikan pada kuartal pertama 2017.selengkapnya

 Jejak Google di OperatorJejak Google di OperatorJumat 20 Jan 2017 11:36Ajeng Widyadibaca 618 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan telah memiliki bukti kuat untuk menagih pajak Google. Adapun, Google Asia Pacific Pte Ltd diminta segera menyampaikan seluruh data keuangan agar terhindar dari sanksi denda berlipat.selengkapnya

 Google Tak Bayar Pajak, Patut `Diputus` Hubungan seperti JP Morgan?Google Tak Bayar Pajak, Patut `Diputus` Hubungan seperti JP Morgan?Jumat 20 Jan 2017 11:04Ajeng Widyadibaca 493 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu telah memutuskan hubungan kerjasama dengan JP Morgan.Pemutusan hubungan kerjasama ini diakukan setelah JP Morgan menurunkan peringkat ekuitas Indonesia menjadi rendah (underweight).selengkapnya

 TERPOPULER: Penunggak Pajak Rp41,251 Miliar Tertangkap DJPTERPOPULER: Penunggak Pajak Rp41,251 Miliar Tertangkap DJPJumat 20 Jan 2017 10:48Ajeng Widyadibaca 528 kaliSemua Kategori

Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku menyandera satu orang pengemplang pajak berinisial RW, yang hutang pajaknya mencapai Rp41,251 miliar.selengkapnya

 Bola pajak Google di tangan pemerintahBola pajak Google di tangan pemerintahJumat 20 Jan 2017 10:45Ajeng Widyadibaca 395 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak resmi menerima laporan keuangan Google Asia Pasific Pte Ltd. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwidjugioasetiadi Kamis (19/1) lalu.selengkapnya

 Tolak Bayar Pajak, Google Harus Diancam Lewat Ranah PidanaTolak Bayar Pajak, Google Harus Diancam Lewat Ranah PidanaJumat 20 Jan 2017 10:41Ajeng Widyadibaca 499 kaliSemua Kategori

Selama ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menarik pajak Google. Hanya saja, pemerintah perlu lebih tegas lagi dalam menjalankan ancaman terhadap Google apabila tak kunjung membayar pajak. Salah satunya adalah dengan ancaman hukuman pidana.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :