Soal E-Commerce, Sri Mulyani: Tak Melulu Pungut PajakSoal E-Commerce, Sri Mulyani: Tak Melulu Pungut PajakJumat 18 Jan 2019 14:24Ridha Anantidibaca 529 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengeluarkan Peraturan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Sri Mulyani pun saat ini telah melakukan diskusi bersama-sama pelaku usaha di media sosial.selengkapnya

 DDTC perkirakan penerimaan pajak tahun ini maksimal hanya 92,9% dari targetDDTC perkirakan penerimaan pajak tahun ini maksimal hanya 92,9% dari targetJumat 14 Des 2018 13:24Ridha Anantidibaca 605 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun sebesar 94,87% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun. Artinya, penerimaan pajak di tahun ini akan sekitar Rp 1.350,9 triliunselengkapnya

 E-Commerce Kena Pajak, Sri Mulyani: Perlindungan Konsumen PentingE-Commerce Kena Pajak, Sri Mulyani: Perlindungan Konsumen PentingJumat 18 Jan 2019 14:16Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menekankan, pajak terhadap para pelaku usaha e-commerce merupakan upaya pemerintah untuk tidak hanya melindungi penjual tetapi juga konsumen. Hal ini bakal termasuk dalam Peraturan Menteri Keuangan 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.selengkapnya

 Jangan Beri Insentif Bagi Plastik Tak Ramah LingkunganJangan Beri Insentif Bagi Plastik Tak Ramah LingkunganSenin 11 Mar 2019 13:42Ridha Anantidibaca 802 kaliSemua Kategori

Kebijakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menerapkan biaya tambahan paling sedikit Rp200 untuk setiap transaksi menggunakan kantong plastik mendorong pemerintah menengok kembali persoalan sampah plastik di Indonesia.selengkapnya

 Target 2018 tinggi, Dirjen Pajak bocorkan strategiTarget 2018 tinggi, Dirjen Pajak bocorkan strategiSenin 8 Jan 2018 11:44Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Tahun ini, target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah sebesar Rp 1.423,9 triliun. Jumlah itu, dibandingkan dengan realisasi 2017 yang sebesar Rp 1.147 triliun, harus naik cukup besar, yakni 24%.selengkapnya

 SPH UMKM Boleh Manual, Ditjen Pajak: Tolong Tulisannya yang TerbacaSPH UMKM Boleh Manual, Ditjen Pajak: Tolong Tulisannya yang TerbacaKamis 6 Okt 2016 07:29Administratordibaca 1185 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberikan kemudahan pelaku UMKM yang ingin mengikuti kebijakan pengampunan pajak dengan melaporkan Surat Pernyataan Harta (SPH) secara manual (hard copy). SPH yang dapat ditulis adalah apabila aset atau harta yang disampaikan kurang dari 10 jumlahnya.selengkapnya

 Presiden Jokowi Minta Menkeu Selesaikan Peraturan Amnesti PajakPresiden Jokowi Minta Menkeu Selesaikan Peraturan Amnesti PajakJumat 29 Jul 2016 07:41Administratordibaca 707 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyelesaikan seluruh peraturan tentang amnesti pajak agar implementasinya tidak mengalami penundaan.selengkapnya

 UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunKamis 30 Jun 2016 07:19Administratordibaca 3576 kaliSemua Kategori

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

 Realisasi Penerimaan bea dan cukai per Oktober Rp 144,14 triliunRealisasi Penerimaan bea dan cukai per Oktober Rp 144,14 triliunRabu 21 Nov 2018 14:37Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

Pemerintah sosialisasikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Aturan baru itu menggantikan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP.selengkapnya

 Jokowi: Dunia Sekarang Berebut Arus Uang MasukJokowi: Dunia Sekarang Berebut Arus Uang MasukSelasa 2 Ags 2016 09:35Administratordibaca 799 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menggelorakan kampanye program pengampunan pajak (tax amnesty) kepada seluruh masyarakat dan pengusaha di Indonesia. Pasalnya, saat ini seluruh negara sedang berebut agar arus uang dapat masuk ke negaranya. Dan tax amnesty menjadi salah satu instrumen yang digunakan Indonesia agar arus uang tersebut masuk.selengkapnya

 Fakta-fakta Rencana Cukai Kantong PlastikFakta-fakta Rencana Cukai Kantong PlastikKamis 29 Nov 2018 14:39Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Konsumsi kantong plastik menimbulkan berbagai masalah karena tidak terkendali.selengkapnya

 Ditjen Pajak Kantongi Data WNI yang Taruh Duit di 58 NegaraDitjen Pajak Kantongi Data WNI yang Taruh Duit di 58 NegaraKamis 4 Okt 2018 15:51Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menerima data nasabah jasa keuangan dari 58 negara, termasuk Singapura, selepas berlakunya pertukaran data nasabah otomatis untuk kepentingan perpajakan (Authomatic Exchange of Information/AEoI) pada awal September kemarin.selengkapnya

 BCA Dominasi Pengumpulan Dana TebusanBCA Dominasi Pengumpulan Dana TebusanSelasa 30 Ags 2016 20:22Administratordibaca 767 kaliSemua Kategori

Sejak program pengampunan pajak bergulir pada 1 Juli 2016, dana tebusan dari deklarasi maupun repatriasi mulai mengalir ke industri perbankan di Tanah Air. Dari data yang dihimpun Bisnis, PT Bank Central Asia Tbk. sejauh ini mengumpulkan dana tebusan paling besar di antara bank persepsi lainnya.selengkapnya

 Kemana Dana Hasil Pengampunan Pajak akan Mengalir?Kemana Dana Hasil Pengampunan Pajak akan Mengalir?Jumat 22 Jul 2016 15:21Administratordibaca 947 kaliSemua Kategori

Melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty, para wajib pajak yang berniat meminta pengampunan dari pemerintah, diberikan banyak kesempatan untuk mengembalikan uang mereka ke Indonesia.selengkapnya

 RUU perpajakan akan turunkan PPh badan, ini kata pengamat pajakRUU perpajakan akan turunkan PPh badan, ini kata pengamat pajakKamis 5 Sep 2019 11:25Ridha Anantidibaca 315 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) perpajakan. Salah satu hal yang ditunggu publik adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, yang menurut rencana akan diturunkan dari 25% menjadi 20% pada tahun 2021.selengkapnya

 PENERIMAAN PAJAK 2016 BAKAL MENGULANGI KONDISI BURUK 2015PENERIMAAN PAJAK 2016 BAKAL MENGULANGI KONDISI BURUK 2015Selasa 6 Des 2016 10:18Ajeng Widyadibaca 1438 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall) pada tahun 2016 ini, akan berisiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun dinilai hanya kurang dari 85 persen dari target di APBN.selengkapnya

 Berikut daftar industri yang berkesempatan memperoleh tax holidayBerikut daftar industri yang berkesempatan memperoleh tax holidaySelasa 3 Apr 2018 12:47Ridha Anantidibaca 515 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengumumkan detail kemudahan pemberian pembebasan pajak atau tax holiday. Aturannya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sudah diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya

 Pemberlakuan UU Tax Amnesty: Pemerintah Tunggu Kiriman DPRPemberlakuan UU Tax Amnesty: Pemerintah Tunggu Kiriman DPRKamis 30 Jun 2016 16:09Administratordibaca 631 kaliSemua Kategori

emerintah mengharapkan DPR segera mengirimkan dokumen pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) agar kebijakan itu bisa segera direalisasikan per 1 Juli 2016. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden memang memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani UU pascadisahkan DPR.selengkapnya

 DJP Dinilai Belum Maksimalkan Data Wajib PajakDJP Dinilai Belum Maksimalkan Data Wajib PajakKamis 2 Jun 2016 20:41Administratordibaca 1252 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menurut pengamat perpajakan Yustinus Prastowo dinilai belum memaksimalkan data konkrit wajib pajak. Menurutnya hal ini harus ini harus dikaji lebih dalam lagi untuk mensinkronisasi antara strategi dengan kepatuhan pajak dari wajib pajak itu sendiri.selengkapnya

 GAPPRI mengpresiasi kebijakan cukai rokok untuk menutup defisit BPJS KesehatanGAPPRI mengpresiasi kebijakan cukai rokok untuk menutup defisit BPJS KesehatanSenin 24 Sep 2018 09:15Ridha Anantidibaca 851 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Ismanu Soemiran angkat bicara mengenai pemanfaatan cukai rokok untuk menambal BPJS Kesehatan. GAPPRI mengapresiasi atas terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :