Jokowi Singgung Masalah Ekonomi di Rapimnas GolkarJokowi Singgung Masalah Ekonomi di Rapimnas GolkarJumat 29 Jul 2016 11:12Administratordibaca 983 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).selengkapnya

 PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK: Semua All OutPROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK: Semua All OutJumat 22 Jul 2016 15:43Administratordibaca 1339 kaliSemua Kategori

Segenap cara dilakukan oleh pemerintah guna mengantongi target penerimaan Rp165 triliun dari dana tebusan program pengampunan pajak pada APBNP 2016, dari mulai sosialisasi yang dilakukan oleh Presiden hingga pelibatan aktif swasta.''selengkapnya

 Sudah Wajar Indonesia Tagih Pajak Digital, Ada yang Protes?Sudah Wajar Indonesia Tagih Pajak Digital, Ada yang Protes?Jumat 3 Jul 2020 14:48Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% pada produk digital baik dari luar maupun dalam negeri. Hal ini sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pelanggan atau konsumen layanan digital bakal dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.selengkapnya

 BPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanBPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanJumat 17 Feb 2017 14:02Ajeng Widyadibaca 843 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Prinsip Pemerataan Kepemilikan DisepakatiPrinsip Pemerataan Kepemilikan DisepakatiRabu 25 Jan 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 894 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menggunakan skema pajak progresif sebagai instrumen untuk pemerataan kepemilikan tanah di Indonesia, apalagi saat ini marak aksi investasi lewat pembelian tanah tetapi dibiarkan menganggur.selengkapnya

 Pemerintah dan DPR Minta Mahkamah Tolak Uji Materi Tax AmnestyPemerintah dan DPR Minta Mahkamah Tolak Uji Materi Tax AmnestyRabu 21 Sep 2016 11:07Administratordibaca 775 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kompak meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan kelompok masyarakat lainnya. Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugatnya.selengkapnya

 `Ujian` Pajak Google dan Amazon di Indonesia`Ujian` Pajak Google dan Amazon di IndonesiaSenin 7 Okt 2019 08:38Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Demam perdagangan digital (e-commerce) menjalar hingga pedalaman Nusantara. Danif, salah seorang anggota masyarakat suku Baduy, mengaku kerap menjual buah tangannya secara daring.selengkapnya

 Pajak Rumah Akan Dihapus, Saham BSD dan Summarecon MengilapPajak Rumah Akan Dihapus, Saham BSD dan Summarecon MengilapKamis 25 Okt 2018 15:40Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah menghapus Pajak Penghasilan (PPh) 22 dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian rumah diperkirakan mengerek saham-saham emiten berbasis properti pada pekan ini.selengkapnya

 Tekan Defisit Dagang, 900 Barang Konsumsi Bakal Dipungut PPh ImporTekan Defisit Dagang, 900 Barang Konsumsi Bakal Dipungut PPh ImporSenin 27 Ags 2018 08:42Ridha Anantidibaca 840 kaliSemua Kategori

Pemerintah serius perbaiki defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Berbagai langkah dilakukan, salah satunya rencana penerapan PPh Impor yang lebih tinggi terhadap 900 barang konsumsi.selengkapnya

 Sengketa Pajak Pengaruhi Kestabilan Ekonomi MakroSengketa Pajak Pengaruhi Kestabilan Ekonomi MakroRabu 21 Mar 2018 11:43Ridha Anantidibaca 654 kaliSemua Kategori

Pemerintah diharapkan serius memperhatikan kasus sengketa pajak yang makin meningkat dalam dua tahun belakangan ini. Pasalnya, wajib pajak sudah mulai patuh.selengkapnya

 Ini Prosedur Wajib Pajak Lapor Harta Bebas Sanksi 200 PersenIni Prosedur Wajib Pajak Lapor Harta Bebas Sanksi 200 PersenSelasa 28 Nov 2017 10:03Ridha Anantidibaca 1406 kaliSemua Kategori

Sebagai tindak lanjut dari program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor ‎165/PMK.03/2017. PMK ini mengatur soal prosedur perpajakan bagi wajib pajak yang melaporkan harta tersembunyi sebelum aset tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeuselengkapnya

 Menghindari Persepsi Pengampunan Pajak Permanen di MasyarakatMenghindari Persepsi Pengampunan Pajak Permanen di MasyarakatSenin 27 Nov 2017 14:32Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017 dalam salah satu poinnya mengatur tentang tidak ada pengenaan sanksi denda bagi wajib pajak yang melaporkan hartanya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak.selengkapnya

 Pajak Progresif untuk Tanah Menganggur Sulit DiterapkanPajak Progresif untuk Tanah Menganggur Sulit DiterapkanKamis 9 Feb 2017 15:50Ajeng Widyadibaca 845 kaliSemua Kategori

Untuk memperkecil ketimpangan ekonomi, Pemerintah memiliki tiga program utama, salah satunya adalah kebijakan pemerataan berbasis tanah. Lewat program ini, pemerintah akan membatasi gerak para spekulan tanah.selengkapnya

 E-commerce Siap-siap Kebanjiran Dana RepatriasiE-commerce Siap-siap Kebanjiran Dana RepatriasiSelasa 26 Jul 2016 16:29Administratordibaca 726 kaliSemua Kategori

Industri e-commerce digadanggadang sebagai salah satu sektor yang bakal kebanjiran dana repatriasi hasil program pengampunan pajak (tax amnesty). Oleh karena itu, pelaku usaha e-commerce di Tanah Air didorong untuk memanfaatkan peluang tersebut.selengkapnya

 Belasan Instrumen Penampung Dana Tax AmnestyBelasan Instrumen Penampung Dana Tax AmnestyKamis 30 Jun 2016 20:54Administratordibaca 1116 kaliSemua Kategori

Otoritas keuangan menyiapiapkan lebih dari 10 instrumen investasi untuk menampung dana repatriasi hasil pengampunan pajak (tax amnesty). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan sarana investasi yang disiapkan oleh pemerintah di antaranya Surat Berharga Negara (SBN), surat utang (obligasi) Badan Usaha Milik Negara, obligasi lembaga pembiayaan milik pemerintah, dan investasi keuangan di banselengkapnya

 Kemenkeu Kebut Aturan Pelaksana Insentif Pajak Vokasi dan RisetKemenkeu Kebut Aturan Pelaksana Insentif Pajak Vokasi dan RisetSenin 22 Jul 2019 15:48Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah merampungkan aturan pelaksana Petaturan Pemerintah (PP) No.45/2019 yang memberikan sejumlah diskon besar-besaran kepada para pelaku usaha.selengkapnya

 Tax & royalty bisa menggenjot investasi migasTax & royalty bisa menggenjot investasi migasJumat 24 Nov 2017 10:01Ridha Anantidibaca 556 kaliSemua Kategori

Investasi hulu migas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami tren penurunan. Lesunya investasi bukan hanya disebabkan harga minyak yang masih dalam tren menurun tetapi juga karena berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang akhirnya menimbulkan ketidakpastian.selengkapnya

 Kenali Kring Pajak DPJ Online dan ManfaatnyaKenali Kring Pajak DPJ Online dan ManfaatnyaSenin 29 Jul 2019 10:31Ridha Anantidibaca 2558 kaliSemua Kategori

Setiap wajib pajak akan mengurusi tanggung jawabnya dalam menyelesaikan urusan pajak sesuai dengan kententuan dari setiap masing-masing jenis pajak mulai dari waktu hingga tata cara pembayaran pajak. Bagi wajib pajak yang sudah terbiasa tentunya mengurusi pajak bukan lagi menjadi hal yang rumit.selengkapnya

 Uni Eropa terbitkan daftar hitam surga pajakUni Eropa terbitkan daftar hitam surga pajakKamis 7 Des 2017 10:17Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Uni Eropa telah menerbitkan daftar hitam pertama surga pajak, dengan menyebut 17 wilayah termasuk Saint Lucia, Barbados dan Korea Selatan.selengkapnya

 Pajak akan periksa WP yang tidak ikut amnestiPajak akan periksa WP yang tidak ikut amnestiJumat 10 Feb 2017 10:45Ajeng Widyadibaca 1177 kaliSemua Kategori

Batas waktu pelaksanaan amnesti pajak hampir berakhir. Jika dihitung mundur, program amnesti atau pengampunan pajak akan berakhir 48 hari lagi. Dengan makin dekatnya batas waktu tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaku mulai bersiap-siap memeriksa wajib pajak (WP) yang tidak mengikuti program ini.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :