Ditjen Pajak sebut insentif untuk kendaraan listrik sudah atraktifDitjen Pajak sebut insentif untuk kendaraan listrik sudah atraktifKamis 28 Nov 2019 09:48Ridha Anantidibaca 363 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus mendorong pengembangan kendaraan listrik. Apalagi Drektorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pajak untuk kendaraan listrik sudah atraktif.selengkapnya

 Bea Cukai: Tarif maksimum cukai rokok elektrik untuk batasi peredaran vapeBea Cukai: Tarif maksimum cukai rokok elektrik untuk batasi peredaran vapeRabu 13 Nov 2019 09:38Ridha Anantidibaca 737 kaliSemua Kategori

Pemerintah melakukan sejumlah upaya demi menekan peredaran dan konsumsi rokok elektrik atau vape, salah satunya dengan menerapkan tarif cukai maksimum pada likuid vape sebesar 57%.selengkapnya

 Berlaku 1 April, Bhinneka siap jalankan aturan pajak e-commerceBerlaku 1 April, Bhinneka siap jalankan aturan pajak e-commerceJumat 29 Mar 2019 09:50Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) akan diberlakukan 1 April 2019. Group Head, Brand Communications & PR Bhinneka Astrid Warsito mengatakan, pihaknya siap menjalankan aturan pajak e-commerce ini.selengkapnya

 Pemerintah Masih Pikir-pikir Turunkan Pajak ObligasiPemerintah Masih Pikir-pikir Turunkan Pajak ObligasiJumat 25 Jan 2019 14:22Ridha Anantidibaca 357 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengaku masih mengkaji kemungkinan untuk menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) dari bunga obligasi. Penurunan PPh bunga obligasi tentu harus mempertimbangkan iklim investasi yang terjadi saat ini.selengkapnya

 Sri Mulyani Tegaskan PMK 210/2018 Bukan untuk Pajaki E-commerceSri Mulyani Tegaskan PMK 210/2018 Bukan untuk Pajaki E-commerceKamis 17 Jan 2019 11:19Ridha Anantidibaca 1299 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan jika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik, tidak dimaksudkan untuk memungut pajak.selengkapnya

 BKF: Insentif penurunan pajak untuk produsen batubara kakap berlaku 2019BKF: Insentif penurunan pajak untuk produsen batubara kakap berlaku 2019Rabu 14 Nov 2018 10:35Ridha Anantidibaca 291 kaliSemua Kategori

Selain telah merancang revisi keenam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 terkait dengan pengalihan status dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pemerintah juga tengah menggarap peraturan tentang penerimaan negara dari bidang usaha batubara.selengkapnya

 Ditjen Pajak gencar sosialisasi akses informasi di lembaga keuanganDitjen Pajak gencar sosialisasi akses informasi di lembaga keuanganRabu 14 Feb 2018 14:44Ridha Anantidibaca 625 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah rajin-rajinnya melakukan sosialisasi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Informasi Keuangan secara Otomatis.selengkapnya

 Cek Daftar Barang Mewah yang Dipungut Pajak Hingga 75%Cek Daftar Barang Mewah yang Dipungut Pajak Hingga 75%Selasa 7 Mar 2017 10:55Ajeng Widyadibaca 1559 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 20 persen sampai 75 persen.selengkapnya

 Langkah Mudah ikut Ampunan PajakLangkah Mudah ikut Ampunan PajakKamis 28 Jul 2016 11:56Administratordibaca 1270 kaliSemua Kategori

Sejak program pengampunan pajak diluncurkan secara resmi oleh pemerintah pada 18 Juli 2016 lalu, hingga kini masih banyak masyarakat masih menahan diri untuk mengikuti program ini. Banyak dari mereka yang khawatir akan proses pengajuan tax amnesty yang berbelit.selengkapnya

 Gaji Rp 7 Juta/Bulan Bisa Beli Rusunami Bebas PPN, Ini SyaratnyaSabtu 16 Jan 2016 08:42Administratordibaca 1883 kaliSemua Kategori

Kini membeli rumah susun sederhana milik (rusunami) tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan yang menjadi salah satu isi paket ekonomi pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 296/PMK.010/2015.selengkapnya

 Soal RUU Perpajakan, Sri Mulyani Sebut Mengikuti Arahan PresidenSoal RUU Perpajakan, Sri Mulyani Sebut Mengikuti Arahan PresidenSenin 9 Sep 2019 15:38Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Pemerintah berusaha meningkatkan perekonomian, diantaranya dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan yang baru, yang terkoneksi dengan 3 UU sebelumnya, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).selengkapnya

 Otoritas Bursa Ikut Kampanyekan Pengampunan PajakOtoritas Bursa Ikut Kampanyekan Pengampunan PajakRabu 13 Jul 2016 08:42Administratordibaca 598 kaliSemua Kategori

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) turut menjadi pihak yang melakukan sosialisasi Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Saat ini, penerapan Undang-undang Tax Amnesty menunggu peraturan turunan yang segera dikeluarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Pemerintah Didesak Buka-bukaan soal Kenaikan Cukai RokokPemerintah Didesak Buka-bukaan soal Kenaikan Cukai RokokJumat 27 Sep 2019 12:01Ridha Anantidibaca 326 kaliSemua Kategori

Pemerintah didesak untuk buka-bukaan soal rencana kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen pada 2020 nanti. Sebab, kenaikan cukai mendorong Harga Jual Eceran (HJE) rokok sebesar 35 persen.selengkapnya

 Sri Mulyani Akui Penerimaan Pajak dari Freeport Bakal SusutSri Mulyani Akui Penerimaan Pajak dari Freeport Bakal SusutJumat 10 Ags 2018 11:09Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui beleid baru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2018 memang akan membuat penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari PT Freeport Indonesia menyusut, tetapi penerimaan di luar pajak meningkat.selengkapnya

 Ada Tax Amnesty, Kewajiban Pelaporan Kartu Kredit DitundaAda Tax Amnesty, Kewajiban Pelaporan Kartu Kredit DitundaSelasa 5 Jul 2016 10:41Administratordibaca 2424 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menunda rencana untuk mewajibkan setiap bank melaporkan secara berkala data transaksi kartu kredit para nasabahnya untuk keperluan perpajakan. Disetujuinya Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty membuat pemerintah memiliki waktu untuk membenahi regulasi tersebut.selengkapnya

 DPN APTI: Cukai rokok naik adalah akar pandemi bagi petani tembakauDPN APTI: Cukai rokok naik adalah akar pandemi bagi petani tembakauSenin 23 Ags 2021 10:10Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji berpendapat rencana pemerintah akan menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2022 akan berdampak pada penurunan volume rokok. Akibatnya, penyerapan tembakau turun. Turunnya penyerapan tembakau sangat dirasakan petani.selengkapnya

 Simplifikasi cukai rokok jadi strategi reformasi fiskal KemenkeuSimplifikasi cukai rokok jadi strategi reformasi fiskal KemenkeuSelasa 7 Jul 2020 15:47Ridha Anantidibaca 242 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan penyederhanaan (simplifikasi) struktur tarif cukai hasil tembakau sebagai salah satu bagian strategi Reformasi Fiskal. Kepastian tersebut diperoleh setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024.selengkapnya

 Rencana Revisi PP 109/2012, Ini Respons HM Sampoerna (HMSP)Rencana Revisi PP 109/2012, Ini Respons HM Sampoerna (HMSP)Selasa 19 Nov 2019 14:21Ridha Anantidibaca 758 kaliSemua Kategori

PT HM Sampoerna Tbk. menilai Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, masih cukup relevan untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahaya rokok dan anak tidak memiliki akses terhadap rokok.selengkapnya

 Yusran: Wacana Penghapusan Pajak Barang Mewah Tidak PopulisYusran: Wacana Penghapusan Pajak Barang Mewah Tidak PopulisSenin 10 Des 2018 14:28Ridha Anantidibaca 268 kaliSemua Kategori

Wacana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Bidang Kemaritiman menghapus Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) seperti apartemen, pesawat, kapal pesiar dan yacth dinilai tidak populis.selengkapnya

 Berlakukan Cukai Vape, Bea Cukai Giat Sosialisasi di DaerahBerlakukan Cukai Vape, Bea Cukai Giat Sosialisasi di DaerahJumat 6 Jul 2018 14:59Ridha Anantidibaca 1119 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau telah menetapkan kebijakan pengenaan cukai terhadap vape berlaku mulai 1 Juli 2018. Pengenaan cukai dengan tarif 57% ini merupakan intensifikasi cukai hasil tembakau dan merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan konsumsi serta pengawasan terhadap peredaran vape.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :