Asuransi yang mengandung nilai investasi, termasuk unit-linked dikategorikan sebagai harta yang wajib dideklarasikan dan dikenai tarif tebusan dalam kebijakan pengampunan pajak. Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) mengatakan pada prinsipnya asuransi unit-linked termasuk dalam pengertian harta yang dimaksud dalam Undang-Undang Pengampunanselengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, revisi undang-undang (RUU) perpajakan untuk menurunkan besaran tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan telah disiapkan. Kebijakan perpajakan tersebut juga akan disampaikan dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2020 pada bulan Agustus mendatang di DPR.selengkapnya

Gelombang pertama program pengampunan pajak (tax amnesty) hampir berakhir. Tapi perolehan dana tebusan hingga pekan ini masih jauh dari target pemerintah Rp 165 triliun. Melihat perkembang tersebut, beberapa kalangan, seperti ekonom dan pengusaha, mengusulkan agar pemerintah memperpanjang periode pertama yang berakhir pada 30 September nanti,selengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang telah dijadikan undang-undang nyatanya belum mencapai target yang diharapkan.selengkapnya

Ada sejumlah usulan pelaku UMKM di bidang perpajakan di peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani membujuk pengusaha untuk mendorong Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-undangan Omnibus Law Perpajakan. Ucapan Sri Mulyani itu, menjawab pertanyaan pengusaha mengenai kapan omnibus law perpajakan berlaku efektif.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak akan mempercepat penyelesaian mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, telah menyusun regulasi dan pokok-pokok yang akan dimasukkin dalam RUU. Hal ini dilakukan agar bisa diterapkan pada tahun 2021selengkapnya

Rancangan Undang Undang (RUU) mengenai perpajakan tengah disiapkan pemerintah. Di bakal beleid ini, pemerintah akan memasukkan seluruh insentif fasilitas pajak.selengkapnya

Pemerintah menyiapkan rancangan undang undang (RUU) baru mengenai perpajakan. Dalam RUU tersebut, pemerintah akan meringankan sanksi bagi wajib pajak yang kurang bayar.selengkapnya

Pemerintah mulai membatasi pemberian fasilitas fiskal atas impor perusahaan batu bara yang masih menggunakan skema kontrak karya (KK) dan perjanjian kerja sama pengusahaan batu bara (PKP2B).selengkapnya

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kabar mengenai rencana penambahan objek Pajak Penghasilan (PPh) dalam revisi Undang-Undang (UU) PPh tidak masuk akal.selengkapnya

Aturan baru soal penarikan pajak untuk perusahaan over the top (OTT) yang diluncurkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 35/PMK.03/2019 tentang Badan Usaha Tetap (BUT) diyakini memberikan kepastian hukum untuk mengejar pajak perusahaan Asing. Dalam aturan baru tersebut menekankan, perusahaan asing yang berpusat di negara lain tapi bertransaksi dan memperoleh penghasilan di Indonesselengkapnya

Pemerintah sosialisasikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Aturan baru itu menggantikan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP.selengkapnya

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan terus mendorong kepatuhan para politisi baik yang duduk sebagai wakil rakyat maupun yang duduk di eksekutif terkait dengan pelaporan pajak.selengkapnya

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk melakukan kerja sama pertukaran Country by Country Report (CbCR) guna mencegah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba usaha terutama oleh perusahaan multinasional. CbCR adalah salah satu dokumen transfer pricing yang disampaikan wajib pajak perusahaan induk kepada otoritas pajak negaranya yang ditujukan untuk dipertukarkan dengan otoritas pajakselengkapnya

Tanpa banyak hiruk pikuk, pemerintah dan DPR kembali melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).selengkapnya

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Rabu (14/3) siang ini dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.selengkapnya

Poin mengenai penanggung pajak dalam perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dianggap belum mencerminkan keadilan bagi wajib pajak.selengkapnya

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi mengenai core tax system perpajakan yang baru.selengkapnya

Kementerian Keuangan baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK 118/2016 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 soal Pengampunan Pajak.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya