Kendati penerimaan pajak tumbuh di atas 15%, sejumlah sektor penerimaan pajak menunjukkan penurunan dibandingkan dengan bulan atau tahun sebelumnya.selengkapnya

Penerimaan pajak impor sampai dengan akhir Oktober 2018 masih terjaga pada level 27%-28%. Kendati memberikan efek positif ke penerimaan, pertumbuhan pajak impor yang masih tinggi menunjukkan kebijakan pengendalian impor yang dijalankan pemerintah belum berlangsung optimal.selengkapnya

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penerimaan pajak per akhir Oktober mencapai Rp 1.016,52 triliun. Jumlah tersebut baru mencapai 71,39% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2018. Sementara, Direktorat Jenderal Pajak mematok penerimaan pajak setidaknya bisa mencapai 94,9% dari pagu APBN agar selisih kekurangan target (shortfall) bisa terjaga 5%.selengkapnya

Penerimaan pajak nampaknya semakin jauh dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577, 56 triliun. Meski begitu, sektor perdagangan dan keuangan digadang-gadang sebagai vitamin penerimaan pajak ditengah lesunya berbagai sektor.selengkapnya

Kementerian keuangan (Kemkeu) mencatat penerimaan pajak hingga September 2018 sebesar Rp 900,9 triliun, atau 63,3% terhadap pagu APBN yang sebesar Rp 1.424 triliun. Pemerintah memiliki tiga bulan untuk mengejar target penerimaan APBN 2018 tersebut.selengkapnya

Penerimaan perpajakan 2017 sebesar Rp1.339,8 triliun atau 91% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Angka ini tumbuh 4,3% dari 2016 karena adanya program tax amnesty yang dilakukanselengkapnya

Tren penerimaan pajak yang tidak tercapai nampaknya akan terulang kembali di tahun 2018. Setelah pihak Ditjen Pajak menyebutkan outlook penerimaan hanya sebesar 94,9% dari target APBN.selengkapnya

Sejak pandemi virus Corona atau Covid - 19 menyerang, kinerja penerimaan pajak terus terkontraksi.selengkapnya

Penerimaan pajak nampaknya masih mendapatkan stimulus dari sektor keuangan. Sejumlah bank buku IV mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang kuartal III-2019.selengkapnya

Pemerintah menyadari raihan penerimaan negara dari pengampunan pajak akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun 2017. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen bisa berubah.selengkapnya

Kementerian Perdagangan mengklaim peta jalan (roadmap) e-commerce yang sedang dirancang pemerintah bakal mendorong pertumbuhan dan ekosistemnya di dalam negeri sehingga Indonesia berkemungkinan menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara 2020.selengkapnya

Ekonomi Jatim diperkirakan tetap tumbuh di atas ekonomi nasional di 2019, yang antara lain dipicu tidak naiknya tarif cukai industri hasil tembakau (IHT).selengkapnya

Fiscal Economist DDTC Fiscal Research Denny Vissaro memproyeksikan bahwa dalam situasi yang tergolong ‘normal’ penerimaan pajak dapat berkisar antara Rp1.361 hingga Rp1.398 triliun.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat pengembalian kelebihan (restitusi) pajak periode Januari-Maret 2019 mencapai Rp 50,65 triliun. Pertumbuhan pembayaran restitusi tersebut mencapai 47,83% secara tahunan (yoy).selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sepanjang Januari-Oktober 2019 total pengembalian pajak atau restitusi pajak tumbuh 12,4% secara year on year (yoy) atau setara dengan Rp 133 triliun.selengkapnya

Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI akhirnya memutuskan untuk memangkas target pertumbuhan ekonomi tahun ini dari 5,3 persen dalam APBN 2016 menjadi 5,1 persen pada APBNP 2016. Hal ini pun segera direspons oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Pudjiastuti yang memperkirakan setoran pajak turun sektor non-migas turun dari asumsi APBN 2016, yaitu dari Rp1.133,56 triliun menjadi Rp1.112,32 triliun.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, penerimaan pajak selama semester I-2018 sebesar 40,84% dari target APBN 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun.selengkapnya

Tantangan untuk meningkatkan rasio pajak merupakan pekerjaan terbesar bagi Direktorat Jenderal Pajak. Di satu sisi, semakin besarnya kontribusi pajak di APBN menjadi salah satu keberhasilan selama 20 tahun tumbangnya Soeharto.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan penerimaan perpajakan hingga Agustus tercatat lebih rendah. Dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2019, pertumbuhannya 1,4 persen atau jauh lebih melambat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, 24,3 persen.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang telah melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 senilai Rp189,1 triliun.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya