Indomod bantu menghitung dampak kebijakan pajak dan bansos ke kemiskinanIndomod bantu menghitung dampak kebijakan pajak dan bansos ke kemiskinanJumat 24 Jul 2020 15:35Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

Dampak akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan menjadi kekhawatiran yang tak dapat dipungkiri.selengkapnya

 Kemenkeu Yakin Defisit APBN 2018 Tak Lebih dari 2 PersenKemenkeu Yakin Defisit APBN 2018 Tak Lebih dari 2 PersenKamis 6 Des 2018 10:56Ridha Anantidibaca 860 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak lebih dari 2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang 2018.selengkapnya

 Pemerintah Perlu Antisipasi Penurunan Rasio PajakPemerintah Perlu Antisipasi Penurunan Rasio PajakSelasa 20 Feb 2018 10:48Ridha Anantidibaca 460 kaliSemua Kategori

Tren penurunan rasio pajak dan kenaikan rasio utang dinilai perlu diantisipasi pemerintah.selengkapnya

 Deklarasi 20 Persen dari PDB, Tax Amnesty Indonesia Cetak RekorDeklarasi 20 Persen dari PDB, Tax Amnesty Indonesia Cetak RekorKamis 29 Sep 2016 21:02Administratordibaca 1175 kaliSemua Kategori

Periode pertama program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) akan berakhir Jumat besok (30/9). Meski masih ada enam bulan tersisa, program amnesti pajak di Indonesia ini sudah mencetak rekor dan dinilai mengungguli negara-negara lain yang pernah melaksanakan program serupa.selengkapnya

 Klub Ferrari minta Anies tak hanya soroti mobil mewahKlub Ferrari minta Anies tak hanya soroti mobil mewahSenin 15 Jan 2018 10:09Ridha Anantidibaca 1074 kaliSemua Kategori

Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak hanya menyoroti penunggak pajak mobil mewah karena persentase penunggak pajak mobil mewah, khususnya Ferrari lebih sedikit dibandingkan dengan kendaraan roda empat secara keseluruhan.selengkapnya

 Ketika DJP dan Pengusaha Saling PujiKetika DJP dan Pengusaha Saling PujiJumat 7 Okt 2016 14:41Admindibaca 916 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jendral Pajak Ken Dwijugiastaedi."Kami mengucapkan selamat kepada pak Ken, ibarat berperang bapak sebagai jenderal lapangannya, yang merancang skenarionya sedikit itu ibu menteri (Sri Mulyani Indrawati) karena ibu menteri masuk pas lagi transisi," kata Bahlil di Kantornyaselengkapnya

 Pemerintah Jangan Bergantung Cukai RokokPemerintah Jangan Bergantung Cukai RokokSelasa 13 Nov 2018 11:12Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Ekonom yang juga Dewan Pakar Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Faisal Basri meminta Pemerintah untuk tak bergantung terhadap cukai rokok. Sebab, selama ini, Pemerintah terkesan memiliki ketergantungan terhadap cukai rokok.selengkapnya

 Dirjen Pajak Tak Khawatir Diskon PPh Bunga Obligasi Persulit BankDirjen Pajak Tak Khawatir Diskon PPh Bunga Obligasi Persulit BankJumat 5 Okt 2018 10:44Ridha Anantidibaca 647 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bunga surat utang atau obligasi pemerintah dan swasta berisiko mempersulit penghimpunan dana perbankan. Namun, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan tak mengkhawatirkan risiko tersebut.selengkapnya

 Menilik dampak relaksasi pajak barang mewah properti terhadap pertumbuhan ekonomiMenilik dampak relaksasi pajak barang mewah properti terhadap pertumbuhan ekonomiSenin 22 Okt 2018 10:07Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

Kucuran insentif dari pemerintah bagi sektor properti belum berakhir. Teranyar, Kementerian Keuangan menyatakan tengah mengkaji rencana penghapusan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas properti.selengkapnya

 Pengamat Perpajakan AS: Rasio Pajak RI Masih MumpuniPengamat Perpajakan AS: Rasio Pajak RI Masih MumpuniSelasa 9 Okt 2018 15:26Ridha Anantidibaca 282 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan AS dari International Tax and Investment Center (ITIC) Daniel Witt menilai rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar 10,7 persen pada tahun lalu masih mumpuni. Meskipun rendah, bukan berarti reformasi fiskal yang dilakukan Pemerintah Indonesia ada di jalur yang salah.selengkapnya

 Kebijakan Pajak Pro Pebisnis Tak Efektif Ungkit EkonomiKebijakan Pajak Pro Pebisnis Tak Efektif Ungkit EkonomiSelasa 27 Ags 2019 14:06Ridha Anantidibaca 1664 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan penerimaan pajak dipandang masih menjadi tantangan tahun depan karena insentif kepada pebisnis tak berdampak besar pada perbaikan ekonomi.selengkapnya

 Berebut Posisi Dirjen Pajak, Siapa Berpeluang?Berebut Posisi Dirjen Pajak, Siapa Berpeluang?Jumat 9 Ags 2019 10:12Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Jika tak ada halangan, tak lama lagi posisi Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak bakal berakhir.selengkapnya

 Mekanisme Pelaporan SPT Perlu DipermudahMekanisme Pelaporan SPT Perlu DipermudahSenin 26 Mar 2018 09:54Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua Kategori

Mekanisme pelaporan Surat Pemberitahun (SPT) tahunan perlu dipermudah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

 Barang Tak Berwujud Kena Bea Masuk, Ini Respons Pelaku e-CommerceBarang Tak Berwujud Kena Bea Masuk, Ini Respons Pelaku e-CommerceSenin 18 Des 2017 11:34Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mewacanakan pada awal 2018 akan mengenakan bea masuk pada barang tak berwujud atau intangible seperti software, e-book, musik hingga film.selengkapnya

 Barang tak berwujud diatur di PMK e-commerceBarang tak berwujud diatur di PMK e-commerceSelasa 12 Des 2017 08:52Ridha Anantidibaca 909 kaliSemua Kategori

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

 Bea masuk barang tak berwujud bidik pebisnisBea masuk barang tak berwujud bidik pebisnisSelasa 12 Des 2017 08:48Ridha Anantidibaca 875 kaliSemua Kategori

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

 FEATURE: Sri Mulyani, Indonesia, Dan Amnesti PajakFEATURE: Sri Mulyani, Indonesia, Dan Amnesti PajakJumat 2 Sep 2016 10:58Administratordibaca 1219 kaliSemua Kategori

Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Penggalan lirik lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman itu dinyanyikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di tengah ratusan civitas akademi Universitas Indonesia, Kamis (1/9/2016).selengkapnya

 Pemerintah Tak Bisa Hanya Bersandar pada Booming PNBPPemerintah Tak Bisa Hanya Bersandar pada Booming PNBPJumat 3 Ags 2018 10:37Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Kendati melaju cukup kencang, pemerintah dinilai tetap tak bisa mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai alat stabilisasi APBN.selengkapnya

 Pengenaan Bea Masuk Barang Tak Berwujud Terus DikonsultasikanPengenaan Bea Masuk Barang Tak Berwujud Terus DikonsultasikanRabu 28 Feb 2018 16:04Ridha Anantidibaca 657 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membawa isu mengenai pengenaan bea masuk terhadap barang tak berwujud atau intangible goods ke World Customs Forum (WCF) di Beijing, China belum lama ini.selengkapnya

 Utang dan Dilema Pemungutan Pajak yang LoyoUtang dan Dilema Pemungutan Pajak yang LoyoJumat 23 Feb 2018 10:15Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Posisi utang pemerintah pada awal 2018 mencapai Rp3.958,6 triliun atau mendekati angka Rp4.000 triliun. Dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar, posisi utang tersebut diproyeksikan akan terus terkerek naik.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :