Filipina tunda kenaikan cukai BBM demi menekan inflasiFilipina tunda kenaikan cukai BBM demi menekan inflasiSenin 15 Okt 2018 10:48Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Filipina mengumumkan penangguhan kenaikan cukai terhadap produk BBM, yang semula akan berlaku mulai Januari 2019.selengkapnya

 Capaian Pajak Tasikmalaya Sentuh 74 PersenCapaian Pajak Tasikmalaya Sentuh 74 PersenSenin 15 Okt 2018 09:33Ridha Anantidibaca 304 kaliSemua Kategori

Hingga triwulan ketiga 2018, penerimaan pajak di Kota Tasikmlaya telah mencapai 74 persen dari target yang ditetapkan. Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman mengatakan, pada tahun ini Tasik menargetkan total pendapatan pajak sebesar Rp 118 miliar.selengkapnya

 Aturan Diskon Pajak Bunga Deposito Devisa Ekspor Bakal DiperlonggarAturan Diskon Pajak Bunga Deposito Devisa Ekspor Bakal DiperlonggarKamis 4 Okt 2018 13:16Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus memperbaiki kebijakan agar eksportir mau menempatkan dananya di perbankan dalam negeri. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan pelonggaran ketentuan terkait diskon pajak penghasilan (PPh) bunga deposito untuk devisa hasil ekspor.selengkapnya

 Kabar Gembira! Pemerintah Kasih Fasilitas Plus-plus di Sektor ini...Kabar Gembira! Pemerintah Kasih Fasilitas Plus-plus di Sektor ini...Kamis 4 Okt 2018 10:05Ridha Anantidibaca 582 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan menambah sektor-sektor jasa yang dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nol persen alias dibebaskan dari pajak, dimana saat ini baru tiga sektor jasa yang dikenakan tarif nol persen.selengkapnya

 Kenaikan Tarif Pajak Dinilai Tak Signifikan Menekan ImporKenaikan Tarif Pajak Dinilai Tak Signifikan Menekan ImporRabu 12 Sep 2018 10:28Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah terkait penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang konsumsi dari luar negeri dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap penurunan angka impor. Sebab, impor barang konsumsi saat ini hanya berkontribusi sekitar 9% terhadap total impor non migas Januari-Juli 2018 (year-to-date).selengkapnya

 Kerek Bea Impor, Menperin Tegaskan Berpihak ke Industri NasionalKerek Bea Impor, Menperin Tegaskan Berpihak ke Industri NasionalJumat 7 Sep 2018 09:57Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Pemerintah merespons dinamika perekonomian global yang saat ini berubah sangat cepat, dengan melakukan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang konsumsi dari luar negeri. Kebijakan pengendalian impor ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan industri dalam negeri, peningkatan penggunaan produk lokal, dan perbaikan neraca perdagangan.selengkapnya

 Mobil Mewah Kena Pajak hingga 195%, Begini PerhitungannyaMobil Mewah Kena Pajak hingga 195%, Begini PerhitungannyaKamis 6 Sep 2018 15:27Ridha Anantidibaca 263 kaliSemua Kategori

Pembelian mobil mewah yang diimpor utuh dari luar negeri (CBU/completely built-up) akan dikenakan pajak hingga 195 persen sebagai dampak dari kebijakan pengendalian impor barang konsumsi melalui penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22.selengkapnya

 Pastikan Efektivitas Tarif PPh 22 Impor, Pemerintah Akan Bentuk SatgasPastikan Efektivitas Tarif PPh 22 Impor, Pemerintah Akan Bentuk SatgasKamis 6 Sep 2018 13:59Ridha Anantidibaca 634 kaliSemua Kategori

Guna memastikan efektivitas kebijakan penyesuaian tarif PPh 22, pemerintah juga akan membentuk task force atau satgas yang akan melakukan monitoring secara berkala.selengkapnya

 Pajak Mobil Mewah Capai 195 PersenPajak Mobil Mewah Capai 195 PersenKamis 6 Sep 2018 13:32Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Pembelian mobil mewah yang diimpor utuh dari luar negeri (CBU/completely built-up) akan dikenakan pajak hingga 195 persen sebagai dampak dari kebijakan pengendalian impor barang konsumsi melalui penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22.selengkapnya

 Pemerintah Naikkan Tarif PPh Impor untuk 1.147 KomoditasPemerintah Naikkan Tarif PPh Impor untuk 1.147 KomoditasKamis 6 Sep 2018 13:20Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor barang konsumsi melalui penaikan tarif pajak penghasilan (PPh) impor terhadap 1.147 pos tarif sebagai strategi mengatasi defisit neraca transaksi berjalan.selengkapnya

 Penyesuaian Tarif PPH Jaga Pertumbuhan Industri NasionalPenyesuaian Tarif PPH Jaga Pertumbuhan Industri NasionalKamis 6 Sep 2018 13:13Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan, kebijakan pengendalian impor dengan melakukan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang konsumsi dari luar negeri bertujuan untuk menjaga pertumbuhan industri dalam negeri. Airlangga menuturkan, kebijakan tersebut menjadi alat untuk menaikkan utilisasi. Terlebih, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufakturselengkapnya

 Mobil Mewah Kena Pajak Hingga 195 PersenMobil Mewah Kena Pajak Hingga 195 PersenKamis 6 Sep 2018 09:50Ridha Anantidibaca 766 kaliSemua Kategori

Pembelian mobil mewah yang diimpor utuh dari luar negeri (CBU/completely built-up) akan dikenakan pajak hingga 195 persen sebagai dampak dari kebijakan pengendalian impor barang konsumsi melalui penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/9), mengharapkan kebijakan tersebut dapat mengurangi impor mobil mewah.selengkapnya

 Pemerintah Diminta tak Kenakan Pajak Bagi UMKM PemulaPemerintah Diminta tak Kenakan Pajak Bagi UMKM PemulaRabu 15 Ags 2018 09:47Ridha Anantidibaca 240 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat diharapkan tak mengenakan pajak bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang baru merintis ushanya. Kepala Dinas Kopersasi dan UMKM Kota Solo, Nur Hayati menilai kebijakan pemerintah pusat terkait perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen masih membebani pelaku UMKM. Terlebih bagi para pelaku UMKM pemula.selengkapnya

 Wali Kota Solo Usul Pajak Pelaku UKM DihapusWali Kota Solo Usul Pajak Pelaku UKM DihapusRabu 15 Ags 2018 09:46Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Wali Kota Solo, F.X Hadi Rudyatmo mengusulkan agar pemerintah pusat menghapus ketetapan pajak bagi pelaku usaha kecil menengah. Diketahui baru-baru ini Pemerintah pusat mengeluarkan peraturan terkait perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen.selengkapnya

 Adaro Terima Penghargaan PajakAdaro Terima Penghargaan PajakSelasa 7 Ags 2018 14:41Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

PT Adaro Energy Tbk (Adaro) menerima penghargaan The Most Tax Friendly Corporate dalam Anugerah Tempo Country Contributor Award 2018. Presiden Direktur Adaro Garibaldi Thohir menerima penghargaan tersebut.selengkapnya

 34 Rumah Makan di Banyuwangi Dapat Teguran, Ini Pelanggarannya34 Rumah Makan di Banyuwangi Dapat Teguran, Ini PelanggarannyaJumat 3 Ags 2018 12:13Ridha Anantidibaca 819 kaliSemua Kategori

Pemkab Banyuwangi mengintensifkan penggunaan alat pemantau pajak online (e-tax) di rumah makan dan restoran. Tim gabungan pemkab mendatangi 34 restoran di kawasan perkotaan yang tidak patuh memasang e-tax. Restoran mereka dipasang stiker peringatan dan diberi surat teguran.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Penurunan Tarif PPh UMKM Gerus Penerimaan Rp 1,5 TriliunDirjen Pajak: Penurunan Tarif PPh UMKM Gerus Penerimaan Rp 1,5 TriliunSelasa 26 Jun 2018 16:11Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan mengurangi potensi penerimaan pajak sebesar Rp 1 – 1,5 triliun. Hal itu dinyatakan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan.selengkapnya

 Revisi PPh UMKM, Pemerintah Berpotensi Hilang Rp 1,5 TriliunRevisi PPh UMKM, Pemerintah Berpotensi Hilang Rp 1,5 TriliunSelasa 26 Jun 2018 16:05Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan potensi penerimaan pajak dari Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan berkurang hingga Rp 1,5 triliun pada 2018. Hal ini imbas diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM.selengkapnya

 Kemenkeu: Tarif PPh final dorong kegiatan ekonomiKemenkeu: Tarif PPh final dorong kegiatan ekonomiSelasa 26 Jun 2018 10:33Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan memastikan penerapan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi usaha mikro kecil menengah sebesar 0,5 persen bisa mendorong kegiatan ekonomi.selengkapnya

 Aprindo Bali Sambut Insentif Pajak bagi UMKMAprindo Bali Sambut Insentif Pajak bagi UMKMSenin 25 Jun 2018 16:08Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Bali menyebutkan insentif berupa penurunan tarif pajak penghasilan final dari satu persen menjadi 0,5 persen merupakan angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah khususnya yang bergerak di sektor produksi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :