Demi kenyamanan dan keamanan para peserta tax amnesty, Presiden Joko Widodo membuka layanan pengaduan. Layanan ini berupa nomor telepon khusus yang dapat dimanfaatkan oleh para wajib pajak menyampaikan keluhannya dalam mengikuti program pengampunan pajak ini.selengkapnya

Setelah melawati masa pembahasan yang cukup panjang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) menjadi UU. Ketua DPR Ade Komarudi mengatakan, mayoritas fraksi di DPR telah setuju untuk mengesahkan RUU ini. Saat ini 9 dari 10 fraksi telah menyetujui penyesahan UU.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tentang memindahkan lokasi Bandara Wasior. Disisi lain,Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana akan melakukan penyidikan data pajak terhadap perusahaan berbasis IT yang beroperasi di Indonesia namun masih memiliki induk perusahaan di luar negeri. Di antaranya Yahoo, Twitter, dan Facebook.selengkapnya

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji mewanti-wanti pemerintah agar tidak menaikan cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2022. Pasalnya, wacana kenaikan CHT akan mengganggu panen petani tembakau tahun ini.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah terus berbenah untuk meningkatkan akselerasi penggunaan financial technology (fintech). Misalnya dengan memberikan porsi belanja negara untuk pembangunan infrastruktur.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menciptakan kebijakan yang menguntungkan baik bagi pelaku digital ekonomi maupun pelaku bisnis konvensional.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir mengatakan, kebijakan pemerintah soal pengampunan pajak atau tax amnesty, masih sangat rancu alias tidak jelas. Hafisz bilang, tax amnesty masih menyisakan banyak masalah, namun pemerintah seolah-olah memaksakan situasi ini. "Program pengampunan pajak yang ingin digulirkan pemerintah masih menyisakan banyak masalah. Baik secara ekonomi maupun hukum," kataselengkapnya

Ketua Pansus RUU Pertembakauan DPR RI, Firman Soebagyo menilai terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 yang mengatur di dalamnya penyederhanaan tarif cukai tembakau (simplifikasi tarif cukai) akan merugikan masyarakat Indonesia. Pasalnya, jutaan buruh linting kretek sangat tergantung hidupnya dari industri nasional hasil tembakau (IHT).selengkapnya

Simplifikasi tarif cukai rokok dari 12 layer menjadi 5 layer diperkirakan akan menciptakan oligopolistik. Ini karena perusahaan Industri Hasil Tembakau (IHT) skala kecil akan bergantung ke industri besar.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyempatkan diri untuk memberikan pengarahan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia mengenai rencana penerimaan pajak di 2018. Pengarahan ini dilakukan agar seluruh wilayah memiliki persepsi yang sama.selengkapnya

Program tax amnesty alias pengampunan pajak sudah berjalan sekitar 45 hari hingga Sabtu (3/9) lalu. Sejauh ini, progress-nya masih berjalan lambat. Hal itu terindikasi dari jumlah uang tebusan yang baru mencapai Rp4,36 triliun, atau 2,6% dari target yang dipatok Rp165 triliun.selengkapnya

Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi salah satu pasal krusial dalam Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Dengan yang ada saat ini, nantinya Ditjen Pajak akan berubah menjadi Lembaga Perpajakan.selengkapnya

Belum genap satu bulan program pengampunan pajak atau tax amnesty berjalan, sudah banyak yang berusaha menjegalnya. Setelah Undang-Undang Tax Amnesty digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), kali ini Singapura berusaha 'menjegal' tax amnesty yang diberlakukan pemerintah Indonesia.selengkapnya

Sedikitnya 3 dari 11 usaha karaoke keluarga di Batam tutup dalam 6 bulan terahir karena kenaikan pajak dari 15% menjadi 35%. hingga kehilangan pelanggan 50% sementara beban biaya makin membengkak.selengkapnya

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyambut baik diterbitkannya kebijakan mengenai insentif fiskal berupa pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final bagi usaha kecil menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%. Pengurangan pajak ini akan meringankan beban UKM, termasuk industri kecil dan menengah (IKM), yang dapat memacu pertumbuhan.selengkapnya

Pemerintah telah mematok target penerimaan pajak dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Jumlah ini hanya naik 10,94% dibanding target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

Di era Joko Widodo-JK, kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) kembali digulirkan. Akankah program ini mengulang gagal seperti halnya 1964 dan 1984?selengkapnya

Mungkin sedikit yang paham, tax amnesty bermakna penghapusan hutang pajak. Tak sanksi administrasi atau pidana. Wajib pajak (WP) hanya perlu mencatatkan aset serta membayar uang tebusan.selengkapnya

Dalam aturan program pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah telah memberikan jalan bagi seluruh dunia usaha agar dapat mengikuti program ini. Tak terkecuali untuk UMKM. Pelaku usaha kecil pun juga dapat menikmati program pengampunan pajak ini dengan tarif tebusan yang hanya sebesar 0,5 persen.selengkapnya

Pemerintah dan DPR menargetkan rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) bisa rampung pada bulan Juni, sehingga pada Juli skema ini bisa dijalankan untuk menarik dana dari luar negeri. Pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih mengatakan, meski pemberlakuan RUU tax amnesty bisa jalan pada awal Juli, skema ini tidak bisa berjalan dengan mudah.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya