Misbakhun: Pajak dapat kokohkan perekonomian negaraMisbakhun: Pajak dapat kokohkan perekonomian negaraKamis 12 Jul 2018 09:47Ridha Anantidibaca 326 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi sebuah negara guna memperkokoh perekonomian dalam pembangunan negara.selengkapnya

 RUU Konsultan Pajak harus tingkatkan penerimaan negaraRUU Konsultan Pajak harus tingkatkan penerimaan negaraKamis 7 Jun 2018 13:30Ridha Anantidibaca 501 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang tentang Konsultasi Pajak yang saat ini sedang digodok di DPR harus memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara agar semakin banyak sumber yang bisa digunakan pemerintah untuk membangun bangsa.selengkapnya

 Penggratisan Pajak Tiket Tingkatkan Animo Menonton AGPenggratisan Pajak Tiket Tingkatkan Animo Menonton AGKamis 7 Jun 2018 12:50Ridha Anantidibaca 263 kaliSemua Kategori

Kebijakan Pemprov DKI membebaskan pajak tiket untuk semua cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan di Asian Games (AG) 2018 didukung anggota dewan. Anggota Fraksi Gerindra Prabowo Sunirman menilai kebijakan tersebut dapat meningkatkan animo masyarakat.selengkapnya

 Uganda Pungut Pajak Warga yang Bergosip di MedsosUganda Pungut Pajak Warga yang Bergosip di MedsosSenin 4 Jun 2018 13:48Ridha Anantidibaca 652 kaliSemua Kategori

Karena tak ingin layanan media sosial (medsos) dan pesan instan dijadikan alat untuk bergosip, negara satu ini menerapkan pungutan pajak kepada warganya yang menggunakan platform tersebut.selengkapnya

 Soal Pajak Tiket Asian Games, Sandiaga akan Cari SolusiSoal Pajak Tiket Asian Games, Sandiaga akan Cari SolusiRabu 23 Mei 2018 11:37Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua Kategori

Komite resmi penyelenggara Asian Games (Indonesia Asian Games Organizing Committe) meminta agar pajak tiket Asian Games 2018 dibebaskan oleh pemerintah.selengkapnya

 Misbakhun: Indonesia Harus Punya UU Konsultan PajakMisbakhun: Indonesia Harus Punya UU Konsultan PajakKamis 3 Mei 2018 09:15Ridha Anantidibaca 629 kaliSemua Kategori

Anggota DPR Mukhammad Misbakhun menegaskan Indonesia harus memiliki Undang-Undang Konsultan Pajak untuk mereformasi sistem perpajakan sehingga menjembatani kepentingan Negara dengan para wajib pajak.selengkapnya

 Ketua DPR: Tidak Mudah Tarik Pajak Over The TopKetua DPR: Tidak Mudah Tarik Pajak Over The TopJumat 27 Apr 2018 11:46Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo memuji keberhasilan pemerintah menarik pajak raksasa penyedia layanan over the top (OTT) asal Amerika Serikat, Google.selengkapnya

 Relaksasi Pajak Lesatkan Laba Perusahaan Warren BuffetRelaksasi Pajak Lesatkan Laba Perusahaan Warren BuffetSenin 26 Feb 2018 09:29Ridha Anantidibaca 476 kaliSemua Kategori

Perusahaan milik Warren Buffett, Berkshire Hathaway Inc, melaporkan peningkatan laba mereka berkat relaksasi pajak pendapatan korporasi di AS yang berhasil diloloskan pemerintahan Presiden AS Donald Trump akhir Desember 2017 lalu.selengkapnya

 Tak Mau Ekonomi AS Terus `Dirampok`, Trump Terapkan Pajak ResiprokalTak Mau Ekonomi AS Terus `Dirampok`, Trump Terapkan Pajak ResiprokalRabu 14 Feb 2018 10:05Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mendorong pemberlakuan pajak resiprokal terhadap negara-negara yang mengenakan hambatan tarif kepada produk asal negara adidaya tersebut.selengkapnya

 Incar Pasar Mobil Australia, Pajak Sedan Harus TurunIncar Pasar Mobil Australia, Pajak Sedan Harus TurunKamis 8 Feb 2018 14:46Ridha Anantidibaca 551 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan Indonesia semakin serius dalam mengincar pasar otomotif, khususnya mobil sedan Australia. Sebab, peluang ini dinilai semakin terbuka setelah semua industri mobil di Negeri Kanguru tersebut ditutup.selengkapnya

 Pungutan bukan pajak bisa tambah banyakPungutan bukan pajak bisa tambah banyakKamis 25 Jan 2018 09:53Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan DPR memulai pembahasan revisi Undang-Undang No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Selasa (23/1). Sejumlah poin krusial masuk dalam revisi beleid itu.selengkapnya

 Miliki Kas di Luar Negeri, Apple akan Bayar Pajak Rp 505,4 TMiliki Kas di Luar Negeri, Apple akan Bayar Pajak Rp 505,4 TJumat 19 Jan 2018 13:26Ridha Anantidibaca 460 kaliSemua Kategori

Berdasarkan regulasi perpajakan baru di AS, Apple Inc akan membayar pajak 38 miliar dolar AS (sekitar Rp 505,4 triliun) atas kepemilikan kas di luar AS sebesar 250 miliar dolar AS (sekitar Rp 3.325 triliun). Angka pajak itu merupakan yang terbesar di bawah kerangka reformasi pajak AS yang juga memberi relaksasi pajak korporasi.selengkapnya

 Ditjen Pajak Telusuri Paradise Papers, Ini HasilnyaDitjen Pajak Telusuri Paradise Papers, Ini HasilnyaRabu 29 Nov 2017 11:09Ridha Anantidibaca 586 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan pemerintah terus menelusuri dokumen milik firma hukum Appleby dan Asiaciti Trust yang bocor ke publik alias Paradise Papers. Sejumlah nama dinyatakan sesuai dengan data wajib pajak.selengkapnya

 DPR: Target Penerimaan Pajak Jangan MelencengDPR: Target Penerimaan Pajak Jangan MelencengSelasa 28 Nov 2017 14:08Ridha Anantidibaca 352 kaliSemua Kategori

Target penerimaan pajak yang telah ditetapkan diharapkan jangan sampai melenceng karena pajak yang diperoleh sangat bermanfaat untuk pembiayaan pembangunan negara, sehingga perlu solusi yang inovatif untuk mengatasi persoalan ini.selengkapnya

 Penundaan Kebijakan Pemotongan Pajak Bawa Wall Street TurunPenundaan Kebijakan Pemotongan Pajak Bawa Wall Street TurunJumat 10 Nov 2017 09:37Ajeng Widyadibaca 598 kaliSemua Kategori

Wall Street melemah pada penutupan perdagangan Kamis (Jumat pagi waktu Jakarta), terbebani penurunan saham perusahaan teknologi Microsoft dan lainnya.selengkapnya

 Dolar AS Melemah, Investor Menunggu Kepastian Reformasi PajakDolar AS Melemah, Investor Menunggu Kepastian Reformasi PajakJumat 10 Nov 2017 09:07Ajeng Widyadibaca 463 kaliSemua Kategori

Kementerian Perdagangan akan memberlakukan cukai sebesar 57 persen bagi likuid yang menjadi perasa pada vape atau rokok elektrik. Pemberian cukai ini dimaksudkan sebagai bentuk kontrol terhadap izin impor likuid dari luar negeri.selengkapnya

 Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISelasa 25 Jul 2017 11:50Ajeng Widyadibaca 864 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

 Dibanding E-KTP, Kasus Ipar Jokowi Jadi Makelar Pajak Yang Bisa Membuat Guncangan PolitikDibanding E-KTP, Kasus Ipar Jokowi Jadi Makelar Pajak Yang Bisa Membuat Guncangan PolitikSelasa 7 Mar 2017 10:36Ajeng Widyadibaca 1099 kaliSemua Kategori

Kasus suap terkait penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia harus mendapat serius. Justru kasus ini yang bisa membuat guncangan politik dibanding pengusutan kasus pengadaan KTP berbasis elektronik.selengkapnya

 Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?Sabtu 18 Feb 2017 10:38Ajeng Widyadibaca 665 kaliSemua Kategori

Peluang waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah nominal tertentu dan dalam kurun waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (tax amnesty) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa ada kekhawatiran akan adanya hukum pidana merupakan pengertian dari pengampunan pajak.selengkapnya

 DPR: Putusan MK Perkuat Keabsahan Tax AmnestyDPR: Putusan MK Perkuat Keabsahan Tax AmnestyJumat 16 Des 2016 10:54Ajeng Widyadibaca 656 kaliSemua Kategori

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak ‎seluruh permohonan uji materi Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty‎) diapresiasi Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Pasalnya, keputusan MK itu dianggap memiliki makna strategis bagi kelangsungan tax amnesty.‎selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :