DJP Siap Penjarakan 700 Pengemplang PajakDJP Siap Penjarakan 700 Pengemplang PajakSelasa 21 Jun 2016 08:21Administratordibaca 739 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menargetkan penyanderaan (gijzeling) 700 Wajib Pajak di seluruh Indonesia. Yang diincar adalah pengemplang pajak di 2016. "Kita targetkan seluruh Indonesia, masing-masing di KPP melakukan gijzeling kepada dua penunggak pajak. Di Indonesia ada 330 KPP, jadi ada 600-700 gijzeling," kata Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno Ajiselengkapnya

 Ferry Kase : `Jangan Ada Diskriminasi dalam Pemungutan Pajak`Ferry Kase : `Jangan Ada Diskriminasi dalam Pemungutan Pajak`Kamis 13 Okt 2016 15:02Admindibaca 734 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR Ferry Kase menegaskan, jangan ada lagi diskriminasi dalam pemungutan pajak di Indonesia.selengkapnya

 Tunggak Bayar, DJP Penjarakan 25 Wajib PajakTunggak Bayar, DJP Penjarakan 25 Wajib PajakSenin 20 Jun 2016 20:03Administratordibaca 976 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mendorong penegakan pajak. Untuk melaksanakan penegakan pajak Direktorat Jendral Pajak menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kerja sama ini Kepolisian RI membantu DJP menindak para penunggak pajak dengan melakukan penyanderaan (gijzeling) kepada penunggak pajak.selengkapnya

 Pembahasan RUU Tax Amnesty Lamban, CITA Ungkap 7 Hal Berikut IniPembahasan RUU Tax Amnesty Lamban, CITA Ungkap 7 Hal Berikut IniRabu 8 Jun 2016 15:51Administratordibaca 996 kaliSemua Kategori

Pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR berlarut-larut. Tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden, Menteri Keuangan, dan Ketua DPR, ternyata pembahasan telah masuk bulan Juni 2016 dan tak dapat dipastikan akan selesai di pertengahan Juni 2016 seperti optimisme Pemerintah. Yustinus Prastowo Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan penyelesaian yang terburu-buruselengkapnya

 Apa Kabar Aturan Pengampunan PajakApa Kabar Aturan Pengampunan PajakSelasa 7 Jun 2016 10:51Administratordibaca 1101 kaliSemua Kategori

Terkatung-katungnnya pembahasan Kebijakan Pengampunan Pajak atau tax amnesty di parlemen, menuai spekulasi banyak pihak. Sebab, banyak pihak-pihak terkait khususnya wajib pajak (WP) yang saat ini menanti apakah kemurahan hati pemerintah itu akan disepakati DPR. Publik gundah karena pembahasannya di DPR tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoroselengkapnya

 Indonesia dan ASEAN kerjasama penghindaran pajak bergandaIndonesia dan ASEAN kerjasama penghindaran pajak bergandaJumat 24 Jul 2020 15:06Ridha Anantidibaca 1103 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah berkerjasama dengan kelompok negara Asosiasion of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam upaya persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty.selengkapnya

 RUU Perpajakan Baru, Pangkas PPH Badan dan Hapus PPH Dividen serta Denda TurunRUU Perpajakan Baru, Pangkas PPH Badan dan Hapus PPH Dividen serta Denda TurunJumat 6 Sep 2019 09:24Ridha Anantidibaca 460 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang mencakup berbagai substansi yang sangat penting. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan RUU ini prinsipnya adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.selengkapnya

 Puluhan Kontraktor Migas Berpotensi Tunggak Pajak Rp 4,72 TriliunPuluhan Kontraktor Migas Berpotensi Tunggak Pajak Rp 4,72 TriliunSelasa 10 Apr 2018 14:13Ridha Anantidibaca 800 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 29 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berpotensi menunggak pajak hingga US$ 343 juta atau sekitar Rp 4,72 Triliun. Hal ini terungkap dari hasil pemeriksaan dukungan laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2016 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Tunggakan itu terdiri dari pajak penghasilan (PPh)selengkapnya

 Desember, Mandiri Optimis Gaet Repatriasi Rp10 TDesember, Mandiri Optimis Gaet Repatriasi Rp10 TRabu 31 Ags 2016 16:45Administratordibaca 679 kaliSemua Kategori

Bank Mandiri akan terus menggencarkan sosialisasi kebijakan amnesti pajak di seluruh Indonesia sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah untuk menarik dana-dana repatriasi yang nilainya sangat besar.selengkapnya

 Pemerintah putar otak agar penerimaan pajak tahun depan naik 8%Pemerintah putar otak agar penerimaan pajak tahun depan naik 8%Rabu 14 Okt 2020 15:27Ridha Anantidibaca 287 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan target penerimaan pajak tahun depan seharusnya bisa tumbuh 8%. Angka tersebut mengkalkulasi target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5% dan inflasi 3%.selengkapnya

 Pemerintah cari celah agar penerimaan pajak di tahun depan bisa tumbuh 8%Pemerintah cari celah agar penerimaan pajak di tahun depan bisa tumbuh 8%Rabu 14 Okt 2020 15:17Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan target penerimaan pajak tahun depan seharusnya bisa tumbuh 8%. Angka tersebut mengkalkulasi target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5% dan inflasi 3%.selengkapnya

 Misbakhun: Indonesia Harus Punya UU Konsultan PajakMisbakhun: Indonesia Harus Punya UU Konsultan PajakKamis 3 Mei 2018 09:15Ridha Anantidibaca 622 kaliSemua Kategori

Anggota DPR Mukhammad Misbakhun menegaskan Indonesia harus memiliki Undang-Undang Konsultan Pajak untuk mereformasi sistem perpajakan sehingga menjembatani kepentingan Negara dengan para wajib pajak.selengkapnya

 Indonesia Kekurangan Hakim Agung PajakIndonesia Kekurangan Hakim Agung PajakJumat 29 Des 2017 14:21Ridha Anantidibaca 776 kaliSemua Kategori

Indonesia kekurangan hakim pajak di tingkat Peninjauan Kembali (PK) karena hanya memiliki satu orang hakim agung pajak. Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali meminta Komisi Yudisial (KY) menambah jumlah hakim pajak.selengkapnya

 KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK : Menjaring Dana Hingga ke DaerahKEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK : Menjaring Dana Hingga ke DaerahSenin 25 Jul 2016 16:01Administratordibaca 1394 kaliSemua Kategori

Suasana Ballroom Santika Premiere Dwiyandra Hotel & Convention, Medan, Sumatera Utara, mendadak lebih riuh saat Presiden Joko Widodo memasuki ruangan. Di tengah acara sosialisasi amnesti pajak itu, Jokowi—sapaan akrab Joko Widodo—menyalami sejumlah tamu yang hadir, dari baris terdepan hingga hampir di ujung barisan.selengkapnya

 Sudah mendapat binaan banyak institusi, realisasi pajak UMKM masih minimSudah mendapat binaan banyak institusi, realisasi pajak UMKM masih minimKamis 20 Feb 2020 10:02Ridha Anantidibaca 323 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) makin membesar apalagi seiring kehadiran e-commerce yang membuka ruang untuk berdagang via online. Namun, pemerintah menilai realisasi pajak UMKM masih mini, meski jumlah pembayarnya makin banyak.selengkapnya

 Amankan Pajak, Indonesia-AS Sepakat Bertukar Dokumen Transfer PricingAmankan Pajak, Indonesia-AS Sepakat Bertukar Dokumen Transfer PricingSenin 2 Jul 2018 14:09Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk melakukan kerja sama pertukaran Country by Country Report (CbCR) guna mencegah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba usaha terutama oleh perusahaan multinasional. CbCR adalah salah satu dokumen transfer pricing yang disampaikan wajib pajak perusahaan induk kepada otoritas pajak negaranya yang ditujukan untuk dipertukarkan dengan otoritas pajakselengkapnya

 Benarkah UU Pengampunan Pajak Langgar Konstitusi?Benarkah UU Pengampunan Pajak Langgar Konstitusi?Rabu 13 Jul 2016 09:28Administratordibaca 1563 kaliSemua Kategori

Pengesahan Undang-undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) masih menyisakan polemik. Gugatan dari beberapa pihak muncul atas lahirnya payung hukum implementasi tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

 Pengamat Perpajakan AS: Rasio Pajak RI Masih MumpuniPengamat Perpajakan AS: Rasio Pajak RI Masih MumpuniSelasa 9 Okt 2018 15:26Ridha Anantidibaca 271 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan AS dari International Tax and Investment Center (ITIC) Daniel Witt menilai rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar 10,7 persen pada tahun lalu masih mumpuni. Meskipun rendah, bukan berarti reformasi fiskal yang dilakukan Pemerintah Indonesia ada di jalur yang salah.selengkapnya

 Konsultasi Pajak: Warga Hong Kong Tapi Mau Beli Rumah di RIKonsultasi Pajak: Warga Hong Kong Tapi Mau Beli Rumah di RISelasa 7 Mar 2017 10:50Ajeng Widyadibaca 1273 kaliSemua Kategori

Saya berpenduduk di Hong Kong dari 2008 sampai sekarang dan sudah memiliki permanent resident di Hong Kong dan terdaftar juga di belakang paspor Indonesia bahwa saya sudah bekerja dan menetap di Hong Kong. Status lengkapnya saya sudah berpenduduk luar negeri dengan status kebangsaan Indonesia.selengkapnya

 Pemerintah Melunak soal Pajak Google, Ini Kata Sri MulyaniPemerintah Melunak soal Pajak Google, Ini Kata Sri MulyaniKamis 13 Okt 2016 10:42Administratordibaca 931 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia membuka pintu negosiasi terhadap Google terkait tunggakan pajak. Perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS) ini disebut-sebut mau membayar pajak di Indonesia, namun dengan meminta negosiasi tarif pajak, penyelesaian masalah aturan dan hukum.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :