Perhatian! Ini Cara Baru Tarik Pajak Layanan Digital 1 JuliPerhatian! Ini Cara Baru Tarik Pajak Layanan Digital 1 JuliSelasa 2 Jun 2020 14:20Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo mengatakan penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jenis barang dan jasa digital 1 Juli nanti menggunakan cara baru. Pemerintah menunjuk perusahaan digital sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor PPN atas produk tersebut.selengkapnya

 Sri Mulyani Rilis Aturan buat Tangkal Praktik Penghindaran PajakSri Mulyani Rilis Aturan buat Tangkal Praktik Penghindaran PajakSelasa 10 Jan 2017 13:59Ajeng Widyadibaca 819 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kini ‎mewajibkan perusahaan di dalam negeri yang menjadi bagian dari grup usaha di luar negeri untuk menyampaikan laporan per negara ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah penghindaran pajak dengan skema transfer pricing.selengkapnya

 Sri Mulyani: Akan Ada Kesepakatan Angka Utang Pajak GoogleSri Mulyani: Akan Ada Kesepakatan Angka Utang Pajak GoogleJumat 25 Nov 2016 13:26Ajeng Widyadibaca 605 kaliSemua Kategori

Keinginan pemerintah memungut pajak dari Google dan perusahaan digital berbasis Internet (Over the Top/OTT) lainnya, tampaknya akan segera terwujud. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan perakilan Google masih menegosiasikan kesepakatan pembayaran pajak.selengkapnya

 Pemerintah Nilai Kepatuhan Wajib Pajak MenyedihkanPemerintah Nilai Kepatuhan Wajib Pajak MenyedihkanSabtu 26 Mar 2016 09:21Administratordibaca 5742 kaliSemua Kategori

Pemerintah mencatat terdapat sebanyak 30.044.103 wajib pajak (WP) tahun lalu. Terdiri dari 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Nonkaryawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Ini dinilai cukup memprihatinkan. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang.selengkapnya

 Bea Cukai Jateng DIY Terbitkan 30 Fasilitas FiskalBea Cukai Jateng DIY Terbitkan 30 Fasilitas FiskalSenin 18 Nov 2019 14:55Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jateng DIY terus berupaya agar investasi terutama yang berorientasi ekspor dapat tumbuh dengan baik. Sepanjang 2019, Bea Cukai telah memberikan fasilitas fiskal kepada 30 perusahaan yang tersebar di wilayah Jateng dan DIY.selengkapnya

 Tunggakan IUP pada negara capai Rp 4,01 triliunTunggakan IUP pada negara capai Rp 4,01 triliunJumat 3 Feb 2017 14:09Ajeng Widyadibaca 699 kaliSemua Kategori

Tunggakan pajak pertambangan sepertinya masih menjadi pekerjaan rumah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hingga akhir Desember 2016, piutang negara atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral pertambangan mencapai Rp 6,65 triliun.selengkapnya

 Bank Dunia Nilai Tax Holiday Saja Tak Cukup Naikkan InvestasiBank Dunia Nilai Tax Holiday Saja Tak Cukup Naikkan InvestasiSenin 16 Apr 2018 11:07Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Bank Dunia mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dapat menguntungkan investor. Namun, kebijakan pengurangan PPh badan atau fasilitas tax holiday tak cukup, pemerintah perlu memperhatikan faktor pendorong investasi lainnya.selengkapnya

 Wajib Miliki NPWP, Google Cs Kini Sulit Berkelit dari PajakWajib Miliki NPWP, Google Cs Kini Sulit Berkelit dari PajakSelasa 9 Apr 2019 11:23Ridha Anantidibaca 667 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru kepastian pajak terhadap over the top (OTT) asing yang beroperasi di Indonesia terhitung mulai 1 April 2019.selengkapnya

 Menyuap Pegawai Pajak, PT EKP Terancam Pidana KorporasiMenyuap Pegawai Pajak, PT EKP Terancam Pidana KorporasiJumat 25 Nov 2016 14:23Ajeng Widyadibaca 979 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap penghapusan pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, perusahaan tersebut berpotensi ikut dijerat pidana.selengkapnya

 KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK : Menjaring Dana Hingga ke DaerahKEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK : Menjaring Dana Hingga ke DaerahSenin 25 Jul 2016 16:01Administratordibaca 1394 kaliSemua Kategori

Suasana Ballroom Santika Premiere Dwiyandra Hotel & Convention, Medan, Sumatera Utara, mendadak lebih riuh saat Presiden Joko Widodo memasuki ruangan. Di tengah acara sosialisasi amnesti pajak itu, Jokowi—sapaan akrab Joko Widodo—menyalami sejumlah tamu yang hadir, dari baris terdepan hingga hampir di ujung barisan.selengkapnya

 Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK: Panama Papers Harus DitindaklanjutiTindak Pidana Pencucian Uang, PPATK: Panama Papers Harus DitindaklanjutiSelasa 12 Apr 2016 11:05Administratordibaca 2669 kaliSemua Kategori

Sejak dibongkar oleh International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) bersama ribuan media di seluruh dunia pekan lalu, Dokumen Panama alias Panama Papers menghenyakkan konstelasi ekonomi politik dunia. Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davio Gunnlaugsson harus mundur karena nama istrinya masuk dan Perdana Menteri Inggris David Cameron harus sibuk membuat klarifikasiselengkapnya

 AEI Sambut Omnibus Law dan Diskon Pajak 3% untuk Perusahaan Go PublicAEI Sambut Omnibus Law dan Diskon Pajak 3% untuk Perusahaan Go PublicRabu 4 Des 2019 14:41Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi Emiten Indonesia Fransiscus Welirang mendukung rencana pemerintah menerapkan RUU Omnibus Law Perpajakan.selengkapnya

 Tiga Perusahaan Migas Sumbang Rp 20 Miliar Lebih untuk Palu dan LombokTiga Perusahaan Migas Sumbang Rp 20 Miliar Lebih untuk Palu dan LombokKamis 11 Okt 2018 13:48Ridha Anantidibaca 540 kaliSemua Kategori

Tiga perusahaan minyak dan gas bumi (migas) ikut menyumbang dana untuk pemulihan Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah; dan Lombok di Nusa Tenggara Barat. Totalnya mencapai Rp 20 miliar.selengkapnya

 Amnesti Pajak Incar ProfesionalAmnesti Pajak Incar ProfesionalSelasa 17 Jan 2017 13:33Ajeng Widyadibaca 545 kaliSemua Kategori

Babak akhir program amnesti pajak sudah di depan mata. Pemerintah terus mencari strategi demi menyukseskan program yang digadang-gadang bisa meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan ini.selengkapnya

 Google bayar sekitar US$ 1 miliar untuk selesaikan kasus pajak di PrancisGoogle bayar sekitar US$ 1 miliar untuk selesaikan kasus pajak di PrancisSenin 16 Sep 2019 13:17Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Perusahaan teknologi, Google membayar sekitar US$ 1 miliar dalam bentuk denda dan pajak balik untuk menyelesaikan perselisihan pajak di Prancis, di mana perusahaan menghadapi penyelidikan selama bertahun-tahun karena menggelapkan pajak.selengkapnya

 Miliarder China didakwa di AS atas tuduh penggelapan pajak senilai US$ 1,8 miliarMiliarder China didakwa di AS atas tuduh penggelapan pajak senilai US$ 1,8 miliarJumat 2 Ags 2019 14:47Ridha Anantidibaca 866 kaliSemua Kategori

Miliarder asal Tiongkok didakwa oleh Dewan Hakim atas dakwaan yang melibatkan dirinya atas percobaan menghindari tarif pajak senilai US$ 1,8 miliar dengan menyelundupkan sejumlah besar logam ke Amerika Serikat (AS).selengkapnya

 BKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakBKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakRabu 30 Mar 2016 06:38Administratordibaca 3241 kaliSemua Kategori

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memberikan sanksi tegas untuk perusahaan yang tergolong penanaman modal asing (PMA) jika tidak membayar pajak. Sanksi paling keras adalah pencabutan izin usaha. Seperti diketahui, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa sekitar 2.000 perusahaan asing tidak membayar pajak selama 10 tahun terakhir.selengkapnya

 4 WP Lunasi Pajak Rp65 Miliar ke Kanwil DJP Sumut I4 WP Lunasi Pajak Rp65 Miliar ke Kanwil DJP Sumut IRabu 25 Jul 2018 13:18Ridha Anantidibaca 345 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatra Utara I menyatakan dari 17 perusahaan yang menunggak pajak pada Juni lalu, saat ini sudah ada 4 perusahaan yang melunasi kewajibannya.selengkapnya

 Aturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleAturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleKamis 12 Jan 2017 13:16Ajeng Widyadibaca 739 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih berupaya untuk menarik pajak dari salah satu perusahaan digital raksasa berbasis internet (Over The Top/OTT) yaitu Google. Proses negosiasi yang tidak kunjung rampung pun menyebabkan Peraturan Menteri terkait keberadaan usaha dan bisnis berbagai perusahaan OTT tersebut belum bisa diterbitkan.selengkapnya

 2 Perusahaan Ini Dapat Insentif Pajak Dari Negara2 Perusahaan Ini Dapat Insentif Pajak Dari NegaraSabtu 8 Okt 2016 09:10Admindibaca 912 kaliSemua Kategori

Kedua perusahaan yang bakal mendapatkan fasilitas pajak itu adalah PT Sukses Mantap Sejahtera dan PT Permata Hijau Palm Oleo. "Jangan dibiarkan berlarut-larut dan mengganggu permohonan tax allowance untuk perusahaan tapi harus dibicarakan," ujar Menko Darmin di Kantonya, Jumat Malam (07/10/2016).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :