Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencoba menahan, agar dana repatriasi program pengampunan pajak alias tax amnesty senilai Rp141 triliun tidak keluar dari Indonesia ke luar negeri dalam beberapa waktu ke depan. Pasalnya, masa repatriasi atau penahanan dana di dalam negeri (holding period) sudah mulai berakhir.selengkapnya

Akhir Maret lalu, Kementerian Keuangan telah mencabut Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya tengah mencari cara yang lebih tepat untuk penghindaran praktik dumping di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-commerce. Beleid yang efektif berlaku per 1 April mendatang ini telah cukup lama diwacanakan, namun justru menuai kontroversi saat telah resmi diterbitkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun angkat bicara soal ini.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memasukkan pengetahuan dan kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Ini sebagai upaya Kemkeu khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan.selengkapnya

Humas Kementerian Keuangan, Nufransa memastikan mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani tak menunggak pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap masyarakat tidak khawatir dengan ketentuan yang mewajibkan perbankan atau penyelenggara kartu kredit untuk menyetorkan data transaksi kartu kredit nasabahnya ke Direktorat Jenderal Pajak. Sebab, aturan bakal berlangsung secara bertahap, dengan menggunakan ketentuan threshold alias ambang batas minimal tagihan yang dilaporkan.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) yang dilaksanakan di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 bisa mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan aset dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.selengkapnya

Kala itu, Menkeu Mulyani ditemani Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi berkeliling tempat pendaftaran program tax amnesty.selengkapnya

Meski dua kali menduduki jabatan strategis sebagai bendahara negara, Sri Mulyani Indrawati mengaku hampir tak pernah ditawari suap atau diajak melanggar hukum. Sekali-kalinya ia ditawari suap oleh salah satu kepala daerah, saat kembali menjabat Menteri Keuangan tahun ini.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengejar penerimaan negara. Bahkan, upaya itu dilakukan dengan mempertaruhkan nyawa. Ia pun meminta jajarannya tidak berkhianat, dengan menjaga pemanfaatan penerimaan tersebut.selengkapnya

Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak telah menyiapkan layanan via telepon untuk peserta pengampunan pajak. Melalui line 1500-735, wajib pajak dapat memperoleh informasi mengenai tax amnesty hanya melalui telepon. Penasaran dengan line telepon tersebut, Sri Mulyani sempat mencoba langsung untuk menghubungi. Hanya saja, setelah 15 kali mencoba, tak satupun panggilan telepon dari Sri Mulyaniselengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung dan menyetujui usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Ini dilakukan karena Jokowi mulai menyadari bahwa target penerimaan pajak tahun ini tidak realistis.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyentil perusahaan tambang dan komoditas yang tidak pernah membayar pajak ketika harga komoditas tersebut masih tinggi. Hal ini menjadi salah satu penyebab rasio pajak sulit naik.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang dipatok sekitar Rp 1.320 triliun merupakan beban berat bagi aparat pajak. Ditambah lagi dengan target penerimaan dari tax amnesty sebesar Rp 165 triliun.selengkapnya

Anggota Komisi XI dewan perwakilan rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jangan meragukan permintaan Presiden Jokoi Widodo (Jokowi) terkait dengan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menekan jumlah peredaran rokok ilegal menjadi hanya 3 persen dari total penjualan rokok di tahun ini.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku siap menampung usulan dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) terkait usulan insentif fiskal yang cocok diberikan kepada pelaku industri daur ulang sampah plastik.selengkapnya

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku pernah dimarahi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal itu lantaran pajak perikanan yang didapat selalu kecil.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya