UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaKamis 30 Jun 2016 05:37Administratordibaca 2041 kaliSemua Kategori

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

 Pemasukan Berkurang, Pemerintah Pangkas Anggaran Untuk Sejumlah Kementerian dan LembagaPemasukan Berkurang, Pemerintah Pangkas Anggaran Untuk Sejumlah Kementerian dan LembagaSenin 13 Jun 2016 15:11Administratordibaca 1665 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menganggap wajar adanya pemotongan anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga. Dikatakannya, pemangkasan anggaran di Kementerian dan Lembaga harus dilakukan karena pemasukan negara melalui pajak tidak tercapai seperti yang ditargetkan pemerintah. "Jadi memang pemangkasan anggaran ini sudah tentunya harus dilaksanakan.selengkapnya

 Komisi XI, BI, dan Kemenkeu Matangkan RUU Tax AmnestyKomisi XI, BI, dan Kemenkeu Matangkan RUU Tax AmnestySenin 23 Mei 2016 16:53Administratordibaca 1332 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XI kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan tax amenesty. Adapun, yang menjadi acara rapat hari ini, potensi penerimaan tax amnesty dan repatriasi modal. Pantauan Okezone, Senin (23/5/2015) hadir dalam rapat, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowadojo, dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiastiadi.selengkapnya

 Panggil Menkeu dan Dirjen Pajak, Jokowi Tanya Setoran 2016Panggil Menkeu dan Dirjen Pajak, Jokowi Tanya Setoran 2016Kamis 4 Feb 2016 16:05Administratordibaca 1989 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Plt Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Ken Dwijugiasteadi, secara khusus dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini terkait dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2016, khususnya soal penerimaan pajak.selengkapnya

 Bertemu Jokowi, Akumindo minta pajak 0% bagi usaha mikro dan kecilBertemu Jokowi, Akumindo minta pajak 0% bagi usaha mikro dan kecilRabu 19 Jun 2019 10:43Ridha Anantidibaca 329 kaliSemua Kategori

Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia (Akumindo) minta pajak 0% bagi usaha mikro dan kecil. Hal diungkapkan ketika bertemu Presiden Joko Widodo untuk merancang kebijakan mengembangkan UMKM.selengkapnya

 Masa Pembahasan RUU PNBP dan RUU KUP DiperpanjangMasa Pembahasan RUU PNBP dan RUU KUP DiperpanjangJumat 27 Apr 2018 10:25Ridha Anantidibaca 754 kaliSemua Kategori

Proses legislasi terhadap dua undang-undang yakni Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) kembali diperpanjang pembahasannya.selengkapnya

 JK: Indonesia di Antara Neraka dan Surga PajakJK: Indonesia di Antara Neraka dan Surga PajakSenin 23 Mei 2016 17:01Administratordibaca 1417 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) mengemukakan, Indonesia merupakan negara yang bukan surga pajak, namun juga bukan negara yang memperketat pajak atauneraka pajak. Indonesia berada di tengah-tengah antara neraka dan surga pajak. Hal ini dibuktikan dengan tax ratio pajak Indonesia yang masih rendah, yakni 11%. Malaysia saat ini 16% dan Singapura 18%. Itu artinya, kata JK, kepatuhan pajakselengkapnya

 Pemerintah harus Kenakan Pajak ke Sopir Grabcar dan UberPemerintah harus Kenakan Pajak ke Sopir Grabcar dan UberSenin 28 Mar 2016 06:45Administratordibaca 2142 kaliSemua Kategori

Keberadaan moda transportasi berbasis aplikasi masih belum bisa diterima oleh pelaku industri transportasi konvensional. Salah satunya, penyedia layanan aplikasi transportasi tersebut belum tersentuh mekanisme pajak. Pakar Hukum dan Regulasi Mohamad Mova Al Afghani menilai pemerintah sudah harus mulai merancang aturan pajak bagi penyedia transportasi berbasis aplikasi seperti Uber dan GrabCar.selengkapnya

 THR PNS, TNI dan Polri Juga Jadi Subjek PajakTHR PNS, TNI dan Polri Juga Jadi Subjek PajakJumat 25 Mei 2018 15:00Ridha Anantidibaca 544 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan proses pencairan Tunjangan Hari Raya bagi pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan saat ini tengah dalam tahap persiapan dokumen. Satuan kerja seluruh kementerian dan lembaga sedang bekerja mempersiapkan keperluan administrasi tersebut.selengkapnya

 PNS dan Karyawan Swasta Dominasi Pembetulan SPT TahunanPNS dan Karyawan Swasta Dominasi Pembetulan SPT TahunanKamis 9 Mar 2017 15:27Ajeng Widyadibaca 1620 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan swasta mendominasi pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Maret 2017 ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menjelaskan, rata-rata pembetulan yang dilakukan oleh wajib pajak lantaran mereka membeli barang-barang yang belum dimasukkan dalamselengkapnya

 Tak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPRTak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPRKamis 2 Jun 2016 19:58Administratordibaca 2259 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tak hanya mengintip data transaksi kartu kredit. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, Ditjen Pajak juga mengecek data Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan data Kredit Pemilikan Rumah (KPR) para wajib pajak.selengkapnya

 Transaksi Non Tunai dan Pajak Online Tingkatkan PAD DKITransaksi Non Tunai dan Pajak Online Tingkatkan PAD DKIKamis 7 Des 2017 13:28Ridha Anantidibaca 1329 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) Perwakilan DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus mempertahankan penerapan transaksi non tunai dan pajak online di Jakarta. Kedua kebijakan ini, dinilai dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI.selengkapnya

 Kurang Bayar Pajak dan Royalti Freeport Rp180 Miliar, Pemkab Mimika Tunggu MenkeuKurang Bayar Pajak dan Royalti Freeport Rp180 Miliar, Pemkab Mimika Tunggu MenkeuKamis 2 Jul 2020 10:42Ridha Anantidibaca 243 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Mimika Provinsi Papua sangat menunggu pembayaran kurang bayar pajak dan royalti PT Freeport Indonesia sebesar Rp180 miliar oleh Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Amazon dan Flipkart tuntut rencana pungutan pajak India ke penjual online diturunkanAmazon dan Flipkart tuntut rencana pungutan pajak India ke penjual online diturunkanKamis 20 Feb 2020 09:14Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Rencana India memajaki pemilik toko online di platform marketplace menuai penolakan dari industri ritel online. Amazon dan Flipkart yang dimiliki oleh Walmart termasuk di antara pelaku industri yang menuntut India mengurangi rencana pungutan pajak ke penjualan pihak ketiga di platform mereka.selengkapnya

 Begini harapan pengusaha dan konsultan pajak tentang omnibus law perpajakanBegini harapan pengusaha dan konsultan pajak tentang omnibus law perpajakanJumat 6 Des 2019 10:59Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih merancang undang-undang (UU) sapu jagat perpajakan yang terangkum dalam skema Omnibus Law Perpajakan. Rabu (4/12) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar hearing atau dengar perdapat dari pengusaha dan konsultan pajak.selengkapnya

 Wisata Pangandaran Tak Pengaruhi Capaian Pajak Hotel dan HiburanWisata Pangandaran Tak Pengaruhi Capaian Pajak Hotel dan HiburanJumat 18 Jan 2019 13:41Ridha Anantidibaca 988 kaliSemua Kategori

Kunjungan wisata yang datang ke Pangandaran tidak mempengaruhi terhadap capaian target pajak hotel dan hiburan di tahun 2018.selengkapnya

 Kejar Target Pajak, Pemerintah Cari Data ke Asosiasi dan OrmasKejar Target Pajak, Pemerintah Cari Data ke Asosiasi dan OrmasKamis 6 Okt 2016 14:04Admindibaca 674 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak bakal lebih menggencarkan komunikasi dengan asosiasi dan organisasi kemasyarakatan (ormas) guna mengumpulkan data-data perpajakan. Upaya tersebut untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.318 triliun.selengkapnya

 Ada Pajak dan Kenaikan Harga BBM, Inflasi Arab Saudi MelonjakAda Pajak dan Kenaikan Harga BBM, Inflasi Arab Saudi MelonjakSelasa 27 Feb 2018 08:46Ridha Anantidibaca 640 kaliSemua Kategori

Inflasi harga konsumen di Arab Saudi secara tahunan pada Januari 2018 melonjak ke kisaran 3 persen. Inflasi naik secara signifikan setelah pemerintah memperkenalkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5 persen dan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal tahun ini.selengkapnya

 DKI Genjot Pendapatan Pajak Parkir dan BBNKB Tahun DepanDKI Genjot Pendapatan Pajak Parkir dan BBNKB Tahun DepanRabu 12 Des 2018 13:29Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mendorong perubahan atas perda yang terkait dengan pendapatan pajak.selengkapnya

 Ada 300.000 Bidang Tanah dan Bangunan jadi Objek PBB Kota MalangAda 300.000 Bidang Tanah dan Bangunan jadi Objek PBB Kota MalangKamis 8 Mar 2018 11:25Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Ada 300.000 bidang tanah danb bangunan (PBB) yang menjadi objek dari pajak bumi dan bangunan di Kota Malang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :