Pemerintah mempersilahkan wajib pajak yang memiliki dana di luar negari untuk mendeklarasikan dirinya memanfaatkan tax amnesty. Ini jangan sampai gagal lagi kali ketiga.selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk turut serta memanfaatkan program amnesti pajak.selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat menjaga kerahasiaan data para wajib pajak (WP). Sebab dalam produk hukum tersebut menegaskan sanksi pidana bila ada kebocoran data WP.selengkapnya
Fraksi NasDem DPR RI berjanji mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya
Bank Indonesia (BI) siap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada saat dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) direalisasikan. Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, sejak kebijakan tersebut disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu, pasar keuangan menyambut baik.selengkapnya
Presiden Joko Widodo menepis tudingan miring mengenai pengampunan pajak (tax amnesty). Menurut dia, kebijakan ini bukan merupakan upaya pemerintah mengampuni para koruptor atau pemutihan terhadap aksi pencucian uang.selengkapnya
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, lebih berfokus pada potensi pertambahan jumlah pembayar pajak.selengkapnya
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, lebih berfokus pada potensi pertambahan jumlah pembayar pajak.selengkapnya
Presiden Joko Widodo sindir perilaku pengusaha Indonesia yang gemar menyimpan uang dalam jumlah besar ke luar negeri. Padahal, mereka bisa sukses karena potensi ekonomi di negeri ini,selengkapnya
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ingin benar-benar memberi kenyamanan dan mendapatkan kepercayaan para pemilik uang di luar negeri soal kerahasiaan data mereka. Itu sebabnya Jokowi berencana mengundang para pemilik uang yang 95 persen pengusaha itu. Menurut Jokowi tidak ada yang perlu ditakutkan dan dia juga memastikan direktorat pajak akan bekerja mengelola uang yang masuk untuk kepentingan bangselengkapnya
Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama-nama pengusaha yang diduga menyimpan hartanya di negara tax havens (surga pajak).selengkapnya
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan pengampunan pajak setelah libur Lebaran.selengkapnya
Presiden Joko Widodo mulai mencanangkan program pengampunan pajak (tax amnesty). Untuk itu Jokowi mengajak seluruh pengusaha yang asetnya berada di luar negeri ikut program Tax Amnesty.selengkapnya
Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Melalui Undang-Undang ini diharapkan akan ada dana masuk yang signifikan dari para konglomerat yang selama ini menaruh dananya di luar negeri.selengkapnya
Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Program ini merupakan salah satu langkah unggulan pemerintah untuk menarik dana pengusaha Indonesia yang ada di luar negeri untuk kembali ke dalam negeri (repatriasi).selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini secara resmi mencanangkan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang rencananya akan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi membujuk pengusaha yang banyak menyimpan dananya di luar negeri untuk mengikuti program pengampunan pajak.selengkapnya
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program pengampunan pajak atau tax amnesty pada Jumat (1/7/2016). Pencanangan program ini dilakukan usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang (UU) pengampunan pajak pada Selasa 28 Juni 2016.selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Pencanangan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) oleh Presiden Republik Indonesia, Jumat (1/7/2016).selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, repatriasi dana masyarakat Indonesia yang selama ini terparkir di luar negeri dan akan dibawa ke dalam negeri melalui UU pengampunan pajak, akan digunakan untuk sebagai modal pembangunan nasional.selengkapnya
Presiden Joko Widodo hari ini membuka acara Pencanangan Pengampunan Pajak, atau yang dikenal juga sebagaitax amnesty. Pencanangan ini berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya