Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak masih berjalan alot di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal, pemerintah berharap beleid itu bisa disahkan akhir bulan ini sehingga potensi penerimaannya bisa diperhitungkan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016. Jika gagal, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengaku sudahselengkapnya

Gara-gara memasukkan asumsi tax amnesty ke dalam draf RAPBN-P 2016, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dikritik Komisi XI DPR. Kelihatannya sang menteri sangat bernafsu. Adalah Melchias Markus Mekeng, vokalis Komisi XI DPR asal Golkar yang mempertanyakan masuknya asumsi tax amnesty dalam RAPBN-P 2016. "Tadi saya lihat, sudah dimasukan asumsi dana tax amnesty (RAPBN-P 2016).selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng meminta pemerintah jangan terlalu mengandalkan kebijakan pengampunan pajak untuk mendorong penerimaan pajak, apabila tidak memiliki sumber data aset para wajib pajak di luar negeri, secara memadai. "Bahaya kalau ekspektasi penerimaan dari tax amnesty tidak terjadi, apakah menteri keuangan mempunyai daftar wajib pajak yang mau masuk ini?," katanyaselengkapnya

Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia Darussalam menyarankan DPR untuk tidak meminta kenaikan tarif tebusan pengampunan pajak, khususnya untuk tarif tebusan repatriasi modal. Kalau tarif terlalu tinggi, Darusaslam khawatir program pengampunan pajak tidak akan laku. Darussalam mengatakan, pengampunan pajak punya tujuan besar membangun ekonomi Indonesia dengan uang-uang yang masukselengkapnya

Panitia Kerja atau Panja DPR melakukan pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak secara tertutup. Wajar jika ini menimbulkan kecurigaan publik. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan pengampunan pajak merupakan isu sensitif. Sehingga pemerintah dan DPR harus membuka saluran untuk publik melakukan kontrol.selengkapnya

RUU Pengampunan Pajak yang kini sedang dibahas oleh Komisi XI DPR RI harus menjadi momentum untuk merevolusi perpajakan di Indonesia. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menegaskan hal tersebut, Jumat (27/5) di DPR. "Dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak, perlu dipertegas pengertian atas pengampunan pajak itu sendiri, termasuk subjek dan objeknya," ucap Heri.selengkapnya

Pemerintah optimistis pembahasan RUU pengampunan pajak atau tax amnesty akan segera rampung. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut pembahasan tax amnesty ini akan selesai sebelum masa reses DPR atau akhir bulan ini. "Kita harapkan bahwa akhir bulan ini atau setidaknya awal bulan depan sebelum masa reses sebelum berakhir itu sudah disetujui. Yang lagi dibicarakan itu tarifnya, prinsipnya DPRselengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak yang sedang digodok oleh DPR RI dan pemerintah selayaknya perlu didahului dengan langkah reformasi perpajakan yang tepat, kata Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. "Pengalaman negara-negara lain menunjukan tax amnesty (pengampunan pajak) yang dilakukan tanpa reformasi perpajakan selalu gagal, dan kunci keberhasilan mereka yang berhasil karena tax amnesty-nyaselengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gagal menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada masa sidang IV tahun 2015-2016. Pembahasannya akan dilanjutkan pada masa sidang selanjutnya, setelah reses tanggal 17 Mei 2016. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ada beberapa pasal yang masih menjadi perdebatan dalam pembahasan RUU Tax Amnesty.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro musti bersabar menunggu keputusan politik RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Peluangnya masih fifty-fifty. "Kita belum bisa pastikan. Kita tunggu saja persetujuan politik antara pemerintah dengan DPR. Jadi, bersabar saja ," kata Menkeu Bambang di Kantornya, Jakarta, Rabu (27/04/2016).selengkapnya

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Cucun Ahmad mengingatkan kalau penerapan UU TA ini harus memenuhi rasa keadilan bagi pembayar pajak sendiri. Hal ini melihat ada pembayar pajak yang taat selama ini, juga ada pengemplang pajak di luar negeri. "Ada pembayar pajak yang taat selama ini, dan ada pengemplang pajak di luar negeri. Kalau, UU TA ini diterapkan, apakah pembayar pajak yang taat itu akanselengkapnya

Komisi Xi DPR RI mulai melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk melihat pandangan mengenai program pengampunan pajak atautax amnesty yang diusulkan pemerintah. Kali ini Komisi XI bertemu dengan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).selengkapnya

Pada masa persidangan IV tahun sidang 2015-2016, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan akan memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty bersama Komisi XI DPR RI. Kemenkeu pun menargetkan peraturan pengampunan pajak ini dapat disahkan menjelang akhir tahun 2016. Sebab, pada tahun 2017 dunia internasional telah memasuki era keterbukaan informasi perpajakan.selengkapnya

Pemerintah masih menunggu keputusan dari anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menerapkan program pengampunan pajak (Tax Amnesty). Rencananya keputusan kebijakan ini akan bisa diberlakukan atau tidak‎, baru diketahui pada April setelah pihak DPR melakukan rapat usai reses. Pengamat Ekonomi Aviliani menjelaskan, pemerintah dan DPR baiknya mempercepat pemberlakuanselengkapnya

Pemerintah sudah merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, keduanya siap dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).selengkapnya

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (1) Darmin Nasution: Tak Ada Langkah Mundur Pelaksanaan Tax Amnesty Darmin mengatakan, kebijakan tax amnesty bertujuan agar para investor dan pengusaha membawa kembali dananya ke dalam negeri. Selanjutnya, dana tersebut diharapkan membantu pengembangan industri domestik, seperti industri kimia, besi-baja, serta industri dasar dan bahan baku.selengkapnya

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Pemerintah menargetkan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp1.865,7 triliun dalam postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020. Besaran penerimaan negara tersebut naik Rp3,9 triliun dari target semula Rp1.861,8 triliun.selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama dengan pemerintah tengah berencana untuk memisahkan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nantinya DJP akan dibentuk dalam satu Badan bernama Badan Penerimaan Negara (BPN).selengkapnya

Rancangan Undang-Undang tentang Konsultasi Pajak yang saat ini sedang digodok di DPR harus memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara agar semakin banyak sumber yang bisa digunakan pemerintah untuk membangun bangsa.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya