Ingin Punya Wilayah Surga Pajak, RI Harus Penuhi Syarat IniIngin Punya Wilayah Surga Pajak, RI Harus Penuhi Syarat IniKamis 23 Jun 2016 12:24Administratordibaca 1267 kaliSemua Kategori

Pemerintah berniat mengembangkan Offshore Financial Center (OFC) sebagai wilayah surga pajak. Rencananya, wilayah ini akan dikembangkan setelah pengampunan pajak (tax amnesty) disahkan serta mempertimbangkan potensi dari dana repatriasi yang bakal masuk ke Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, OFC ditujukan untuk menarik aset warga Indonesia yang selama ini ditaruhselengkapnya

 Pemberlakuan PTKP Diharap Tingkatkan Daya BeliPemberlakuan PTKP Diharap Tingkatkan Daya BeliKamis 23 Jun 2016 11:55Administratordibaca 1378 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk pekerja sudah ditandatangani dan sudah berlaku. Tepatnya berlaku untuk tahun pajak 2016. Dengan berjalannya kebijakan tersebut, maka nantinya akan ada penyesuaian antara kantor atau perusahaannnya dengan pegawainya.selengkapnya

 Tips Menkeu untuk Hindari Pajak PenghasilanTips Menkeu untuk Hindari Pajak PenghasilanKamis 23 Jun 2016 08:41Administratordibaca 853 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memutuskan untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp36 juta menjadi Rp54 juta per tahun. Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, kebijakan ini nantinya diyakini dapat meningkatkan daya beli masyarakat.selengkapnya

 Menakar Potensi Nyata Pengampunan PajakMenakar Potensi Nyata Pengampunan PajakSelasa 21 Jun 2016 11:20Administratordibaca 913 kaliSemua Kategori

Langkah pemerintah untuk menjalankan program Tax Amnesty atau yang lebih dikenal dengan program Pengampunan Pajak tampaknya sudah di depan mata karena saat ini pemerintah sudah mengajukan RUU Pengampunan Pajak dan tinggal menunggu pengesahan DPR. Kalau tidak ada aral melintang, RUU tersebut semestinya dapat disahkan di akhir bulan ini. Artinya program pengampunan pajak tersebut dapat dijalankanselengkapnya

 UU Tax Amnesty Bisa Kelar Sebulan, Masuk Akal?UU Tax Amnesty Bisa Kelar Sebulan, Masuk Akal?Selasa 14 Jun 2016 14:01Administratordibaca 1157 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty (TA) bisa disahkan dan berlaku per 1 Juli 2016. Artinya, pembahasannya dikebut dalam sebulan ini. Realistiskah? Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno mengatakan, selain menargetkan realisasi tax amnesty pada 1 Juli 2016, pemerintah mematok masa pengampunan selama 10 bulan.selengkapnya

 DPR: Pemerintah Usulkan Pengampunan Pajak 10 BulanDPR: Pemerintah Usulkan Pengampunan Pajak 10 BulanSelasa 14 Jun 2016 13:02Administratordibaca 699 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan pemerintah telah mengusulkan kebijakan pengampunan pajak berlaku selama 10 bulan, dengan perkiraan program tersebut berlaku mulai 1 Juli 2016. "Kami tidak ada masalah kalau mau berlaku seperti itu. Tapi ini belum dibahas, baru disampaikan dalam diskusi," kata Soepriyatno di Jakarta, Seninselengkapnya

 Menko Darmin: Tax Amnesty Berat untuk Tambah Penerimaan NegaraMenko Darmin: Tax Amnesty Berat untuk Tambah Penerimaan NegaraSelasa 14 Jun 2016 07:38Administratordibaca 664 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai efek kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty tidak berpengaruh besar terhadap defisit anggaran yang terjadi saat ini. Berdasarkan Instruksi Presiden No.4 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan penghematan dan pemotongan anggaran belanja kementerian lembaga (K/L), pemerintah dianjurkan melakukan penghematan sebesar Rp50 triliun melaluiselengkapnya

 Dirjen Pajak: Ukuran WP Besar atau Kecil Itu RelatifDirjen Pajak: Ukuran WP Besar atau Kecil Itu RelatifSabtu 11 Jun 2016 10:35Administratordibaca 1528 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menepis stigma yang menyatakan bahwa selama ini instansinya hanya mengejar Wajib Pajak (WP) berskala kecil, dan tidak fokus pada pengejaran terhadap WP kakap yang selama ini selalu mengaku rugi. Stigma seperti ini muncul usai masih ditemukannya perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang selama ini tidak memenuhi kewajibannya kepadaselengkapnya

 Surya Paloh Bicarakan RUU Pengampunan Pajak dengan JokowiSurya Paloh Bicarakan RUU Pengampunan Pajak dengan JokowiRabu 8 Jun 2016 10:25Administratordibaca 997 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengakui sejumlah elite politik berbicara dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty (pengampunan pajak). Jokowi dan JK datang dalam undangan buka puasa bersama Partai Nasdem, Selasa (7/6). Dalam kesempatan tersebut, Surya Paloh menanyakan kepada Jokowi apakah usulan RUU tersebut akan sesuai dengan ekspektasiselengkapnya

 Kejar Setoran Pajak, Pemerintah Diminta Tak Menakuti PengusahaKejar Setoran Pajak, Pemerintah Diminta Tak Menakuti PengusahaKamis 2 Jun 2016 20:47Administratordibaca 900 kaliSemua Kategori

Upaya pemerintah menggenjot penerimaan negara yang mengandalkan setoran pajak, dapat memicu kekhawatiran para wajib pajak, khususnya pengusaha. Padahal, pengusaha tengah menghadapi kondisi lesunya perekonomian. Alhasil, hal ini berpotensi membuat pengusaha enggan melakukan ekspansi untuk mengembangkan bisnisnya.selengkapnya

 SENGKETA PAJAK: Inalum Ajukan Banding Soal Pembayaran Pajak AirSENGKETA PAJAK: Inalum Ajukan Banding Soal Pembayaran Pajak AirRabu 1 Jun 2016 17:32Administratordibaca 2652 kaliSemua Kategori

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tengah mengajukan banding terkait pembayaran pajak air permukaan umum (APU) ke pengadilan pajak. Direktur Utama Inalum Winardi Sunoto mengungkapkan pihaknya telah membayar pajak 50% dari tagihan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara yakni senilai Rp369 miliar. Dia mengungkapkan pihaknya menyerahkan persoalan pajak APU ke pengadilan pajak.selengkapnya

 OJK: Penempatan Dana Repatriasi di Pasar Modal Bersifat Jangka PendekOJK: Penempatan Dana Repatriasi di Pasar Modal Bersifat Jangka PendekSelasa 31 Mei 2016 16:57Administratordibaca 1198 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat ditampung dalam instrumen pasar modal yaitu reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Namun, produk tersebut hanya bersifat jangka pendek. Dana repatriasi yang diperkirakan oleh pemerintah akan masuk sebesar Rp 1.000 triliun tersebut diarahkan akan masuk melalui instrumen investasi yangselengkapnya

 Pertengahan Juni, DPR Gelar Paripurna Bahas Tax AmnestyPertengahan Juni, DPR Gelar Paripurna Bahas Tax AmnestyRabu 25 Mei 2016 13:45Administratordibaca 951 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak alias tax amnesty masih belum menemui titik terang kapan bisa dimulai. Namun, pembahasan RUU tax amnesty antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mulai buka-bukaan soal data.selengkapnya

 Ini Syarat WNI Boleh Simpan Dana di Luar NegeriIni Syarat WNI Boleh Simpan Dana di Luar NegeriSelasa 24 Mei 2016 15:31Administratordibaca 1586 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tidak menyalahkan para investor maupun pelaku bisnis warga negara Indonesia (WNI) yang menanamkan modalnya di luar negeri. Sebab, Undang-Undang Devisa memang memperbolehkan pergerakan keluar masuk uang dari dalam ke luar negeri atau sebaliknya.selengkapnya

 Triliunan Rupiah Kelebihan Pajak Pertambangan Belum DibayarTriliunan Rupiah Kelebihan Pajak Pertambangan Belum DibayarKamis 19 Mei 2016 16:17Administratordibaca 896 kaliSemua Kategori

Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyeret perusahaan pemegang Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi ke III tak kunjung selesai. Bahkan, sampai saat ini kelebihan pembayaran pajak (restitusi) yang dilakukan perusahaan batu bara tak kunjung dibayarkan. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, Pandu Sjahrir mengatakan, Direktorat Jenderal Pajakselengkapnya

 Pemerintah Gagap Revisi Penerimaan PajakPemerintah Gagap Revisi Penerimaan PajakRabu 11 Mei 2016 15:39Administratordibaca 1112 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) meminta pemerintah merevisi target penerimaan perpajakan 2016. Direktur CITA, Yustinus Prastowo mengatakan saat ini pemerintahan Jokowi sangat gagap dalam merevisi penerimaan pajak, mengingat tahun ini shortfall penerimaan pajak diprediksi akan sebesar Rp 200 triliun. "Pemerintah saat ini sangat gagap dalam merevisi pajaknya, padahal shortfall tahunselengkapnya

 HIPMI Akui Para Pengusaha Sering Disebut Maling oleh Petugas PajakHIPMI Akui Para Pengusaha Sering Disebut Maling oleh Petugas PajakSelasa 10 Mei 2016 21:00Administratordibaca 1196 kaliSemua Kategori

Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Indonesia menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah memberlakukan pengampunan pajak atau tax amnesty yang beleidnya akan kembali dibahas usai masa reses pertengahan Mei 2016. Ketua Bidang SDA, Energi Mineral dan Lingkungan Hidup HIPMI, Andhika Anindyaguna menilai tax amnesty merupakan salah satu cara pemerintah menambah likuiditas di tengah turunnyaselengkapnya

 Pengusaha Ramai-Ramai Dukung Kebijakan Pengampunan PajakPengusaha Ramai-Ramai Dukung Kebijakan Pengampunan PajakSelasa 10 Mei 2016 20:51Administratordibaca 1242 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah memberlakukan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tahun ini ternyata mendapat dukungan dari para pengusaha. Bahkan, para pengusaha telah menanti kebijakan tersebut untuk segera diimplementasikan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, tax amnesty memiliki daya tarik tersendiri di kalangan dunia usaha. Hanya saja, kebijakan tersebutselengkapnya

 Pajak Jangan Sampai Menjegal KamiPajak Jangan Sampai Menjegal KamiSelasa 10 Mei 2016 20:18Administratordibaca 1342 kaliSemua Kategori

Di mata salah seorang Pendiri (Co-Founder) Tiket.com, Natali Ardianto, pemerintah saat ini menaruh perhatian besar terhadap perkembangan perdagangan secara elektronik (e-commerce). Bahkan, Presiden Joko Widodo menjanjikan akan menyiapkan lingkungan yang mendukung untuk melahirkan e-commerce berskala besar di Indonesia dan diperhitungkan di level dunia.selengkapnya

 Pengamat: Tax Amnesty Instrumen Efektif Repatriasi ModalPengamat: Tax Amnesty Instrumen Efektif Repatriasi ModalSelasa 10 Mei 2016 20:15Administratordibaca 911 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat menilai pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi instrumen efektif terjadinya repatriasi modal dan memperkuat basis pajak baru. Karena itu, tax amnesty harus menjadi pendahuluan sebelum dilakukan penegakan hukum. "Apa lagi database kita belum canggih ya. Ini yang harus diperbaiki ke depannya," ujar Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan, Ronni Bako di Jakarta, Minggu.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :