Berlaku Adil Melalui Aturan Pajak e-CommerceBerlaku Adil Melalui Aturan Pajak e-CommerceJumat 25 Jan 2019 14:08Ridha Anantidibaca 359 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 210 tentang pemberlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce.selengkapnya

 Proses pengajuan surat permohonan wajib pajak dalam negeri jadi lebih sederhanaProses pengajuan surat permohonan wajib pajak dalam negeri jadi lebih sederhanaRabu 26 Des 2018 13:31Ridha Anantidibaca 741 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan peraturan baru yang menyederhanakan proses administrasi wajib pajak dalam negeri (WPDN). Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2018.selengkapnya

 Pungutan cukai vape mulai OktoberPungutan cukai vape mulai OktoberRabu 4 Jul 2018 10:16Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya melonggarkan waktu pemungutan cukai terhadap likuid rokok elektrik (vape) sebesar 57%. Sedianya, pungutan cukai likuid vape tersebut berlaku mulai 1 Juli 2018 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.selengkapnya

 Kemenkeu Masih Kaji Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi Luar NegeriKemenkeu Masih Kaji Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi Luar NegeriSenin 5 Mar 2018 14:58Ridha Anantidibaca 610 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan tengah mengkaji penurunan tingkat pajak bunga pinjaman luar negeri. Saat ini pajak yang berlaku untuk bunga surat utang luar negeri adalah sebesar 20%.selengkapnya

 Pedagang di toko online akan kena pajak final 0,5%Pedagang di toko online akan kena pajak final 0,5%Jumat 26 Jan 2018 13:17Ridha Anantidibaca 536 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memungut pajak final dari para pelaku bisnis toko online atau e-commerce. Rencana itu akan dimasukkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pajak e-commerce. Saat iniKementerian Keuangan (Kemkeu) masih menggodok aturan tersebut.selengkapnya

 Dirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data NasabahDirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data NasabahSenin 6 Mar 2017 15:14Ajeng Widyadibaca 1293 kaliSemua Kategori

Selain pegawainya yang dipilih, data nasabah yang bisa dibuka semestinya berdasarkan profil risiko terkait peluang menghindari pajak.selengkapnya

 Demi Pengampunan Pajak, DJP Buka Sabtu & MingguDemi Pengampunan Pajak, DJP Buka Sabtu & MingguSenin 15 Ags 2016 16:59Administratordibaca 873 kaliSemua Kategori

Untuk melayani wajib pajak yang tertarik ikut program pengampunan tax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka sampai akhir pekan.selengkapnya

 Kantor Pajak Buka Sabtu Demi Amnesti PajakKantor Pajak Buka Sabtu Demi Amnesti PajakSenin 8 Ags 2016 14:21Administratordibaca 1381 kaliSemua Kategori

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi wajib pajak (WP) untuk memanfaatkan program amnesti pajak, maka mulai 6 Agustus 2016 Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia pada Sabtu tetap buka. Kebijakan ini mengingat periode amnesti pajak sangat singkat, hanya berlaku selama 9 bulan.selengkapnya

 Hasil Amnesti Pajak Belum Bisa DilihatHasil Amnesti Pajak Belum Bisa DilihatSenin 25 Jul 2016 20:32Administratordibaca 767 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan hasil pelaksanaan program amnesti pajak belum bisa terlihat, karena secara efektif kebijakan pemerintah ini baru berlaku selama satu minggu.selengkapnya

 Karyawan Gaji Rp 4,5 Juta Resmi Bebas PajakKaryawan Gaji Rp 4,5 Juta Resmi Bebas PajakKamis 23 Jun 2016 09:51Administratordibaca 2314 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya mengesahkan kenaikan batas Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 36 juta menjadi Rp 54 juta. Dengan ini, berarti gaji Rp 4,5 juta per bulan sudah tak kena pajak. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait kenaikan batas PTKP tersebut. Dia bilang, ketentuan itu berlaku pada tahun 2016.selengkapnya

 23 Bank Wajib Serahkan Data Kartu Kredit ke Ditjen Pajak23 Bank Wajib Serahkan Data Kartu Kredit ke Ditjen PajakKamis 31 Mar 2016 10:07Administratordibaca 2657 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan perbankan menyampaikan data dan informasi kartu kredit untuk kepentingan perpajakan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Kewajiban tersebut berlaku untuk 23 bank. PMK tersebut merupakan Perubahan Kelima Atas PMK Nomor 16/PMK.03/2013 yang mengatur tentang Rincian Jenis Data dan Informasiselengkapnya

 Pengusaha Buka Suara Usai Sri Mulyani Tolak Pajak Mobil Baru 0%Pengusaha Buka Suara Usai Sri Mulyani Tolak Pajak Mobil Baru 0%Rabu 21 Okt 2020 13:28Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Pengusaha sektor otomotif nasional harus menerima kenyataan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak pembebasan pajak mobil baru. Rencananya, usulan tersebut berlaku pada September-Desember 2020.selengkapnya

 Ini Perusahaan Digital yang Wajib Setor Pajak di RIIni Perusahaan Digital yang Wajib Setor Pajak di RIKamis 2 Jul 2020 10:28Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menetapkan kriteria perusahaan digital luar negeri yang wajib membayar pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk atau jasa yang dijualnya di Indonesia.selengkapnya

 Ada batasan pembebasan bea masuk, Lazada merilis fitur komponen pajak dan bea masukAda batasan pembebasan bea masuk, Lazada merilis fitur komponen pajak dan bea masukSelasa 4 Feb 2020 13:39Ridha Anantidibaca 2975 kaliSemua Kategori

Platfom berbelanja berbasis online, Lazada mengatakan, pihaknya mematuhi pemberlakuan aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.selengkapnya

 Tangani Pajak Youtuber, Dirjen Pajak Pastikan Berlaku AdilTangani Pajak Youtuber, Dirjen Pajak Pastikan Berlaku AdilJumat 29 Nov 2019 10:34Ridha Anantidibaca 345 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan tindakan pemungutan pajak akan diberlakukan secara adil, tanpa memandang profesi. Tidak terkecuali pekerja di platform digital seperti Youtuber.selengkapnya

 Rincian PPnBM Mobil Hybrid, Mild Hybrid, dan Plug in HybridRincian PPnBM Mobil Hybrid, Mild Hybrid, dan Plug in HybridJumat 25 Okt 2019 15:00Ridha Anantidibaca 1531 kaliSemua Kategori

Selain mengatur tentang mobil konvensional, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 terkait Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor juga menjelaskan skema perpajakan buat jenis full hybrid dan mild hybrid.selengkapnya

 Begini Gambaran Harga Mobil Murah yang Kena Pajak 3%Begini Gambaran Harga Mobil Murah yang Kena Pajak 3%Jumat 25 Okt 2019 14:14Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Mobil-mobil di segmen Low Cost Green Car (LCGC ) atau yang sering disebut mobil murah tak lagi istimewa karena kini dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sebelumnya mobil-mobil LCGC tak dikenakan PPnBM alias 0 persen.selengkapnya

 Pemerintah berharap penerapan cukai plastik efektif berlaku di paruh kedua 2019Pemerintah berharap penerapan cukai plastik efektif berlaku di paruh kedua 2019Selasa 18 Jun 2019 10:35Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menyinggung wacana pungutan cukai plastik di hadapan para anggota Komisi XI DPR-RI dalam rapat mengenai asumsi makro RAPBN 2020, Senin (17/6).selengkapnya

 Peritel Setuju Sri Mulyani Cabut Aturan Pajak e-Commerce, Tapi...Peritel Setuju Sri Mulyani Cabut Aturan Pajak e-Commerce, Tapi...Kamis 4 Apr 2019 09:50Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membatalkan berlakunya aturan pajak bagi e-commerce. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 itu tadinya akan efektif berlaku mulai 1 April 2019.selengkapnya

 Sri Mulyani: Aturan Pajak ECommerce Tak Perlu DiributkanSri Mulyani: Aturan Pajak ECommerce Tak Perlu DiributkanSelasa 15 Jan 2019 10:09Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Beleid yang akan berlaku efektif mulai 1 April 2019 itu diharapkan dapat memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui jaringan internet.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :